CHANEL7.TV, KUTAI BARAT – Bebaskan terdakwa Eronius demi keadilan. Kasus dugaan pemalsuan SPPT atas nama Eronius memasuki tahap pembelaan.

Penasehat hukum dari Posbakum, bahwa di dalam pleidoi yang dibacakan oleh Advokat Yahya Tonang Tongging menyoroti Jaksa Penuntut Umum yang terkesan mendistorsi pengadilan, sebab ada beberapa anomali yang tertulis dalam surat tuntutan Kejaksaan Negeri Kutai Barat.

Keterangan saksi yang dominan copas BAP Kepolisian padahal sudah disangkal dan disepakati oleh Majelis Hakim agar keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang dicatat sebagai akte bukti-bukti surat fotokopian tanpa ada aslinya sebagai bukti susulan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan kepada hakim terkesan lenyap dan hilang, yang ditampilkan hanya SHM Widodo dan surat-surat SPPT terdakwa Eronius saja.

Sehingga Tonang meminta Majelis Hakim untuk memperhatikan daftar barang bukti hanya ada 7 surat, sementara foto peta transmigrasi dan yang lainnya tidak dimunculkan. Seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan temuan fakta dakwaan ada disparitas antara kedua lahan tersebut.

Lahan yang satu yang dilegalisasi SPPT terdakwa Eronius berada di Simpang Raya, Kec. Barong Tongkak dengan lahan tipe kering, sedangkan lahan yang kedua yang dilegalisasi SHM saudara Widodo, beralamat di Desa Sekolak, Kec.Melak, dengan lahan tipe basah. Sehingga kedua lahan sengketa tersebut tidak tumpang tindih.

Menurut keterangan saksi ahli pidana dari Universitas Balikpapan, Wawan Sanjaya, S.H., M.H., menyatakan bahwa putusan nomor yang dianggap oleh terdakwa memenangkan keluarga eronius, dan kedua tanah dalam keadaan tidak sengketa padahal masih ada sengketa.

Ahli dari BPN Kaltim, Zulkhoir bin Sairudin Lubuk menyatakan, peta kavling transmigrasi yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak sah karena tidak ada stempel dan tanda tangan dari BPN Kalimantan Timur yang menyatakan keabsahan peta tersebut, sehingga penasihat hukum menyatakan tidak terbantahkan bahwa SHM milik saudara Widodo tidak duduki di lokasi yang dikuasai oleh terdakwa Eronius.

Maka dengan demikian unsur menimbulkan kerugian terhadap saksi Widodo tidak dibenarkan tanggung jawab Eronius, sehingga unsur ini menurut Tonang tidak terpenuhi.

CHANEL7.TV, MUARA TEWEH – Kasus dugaan politik uang di Kabupaten Barito Utara menjadi sorotan serius aparat penegak hukum. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, dalam kunjungannya ke TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, menegaskan bahwa tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum. Kepolisian berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional, transparan, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam hal ini, seorang warga berinisial MAR alias Deden, yang menjabat di tim pemenangan Agisaja, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Barito Utara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar praktik politik uang menjelang PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Barito Utara. MAR alias Deden, bersama TRB (44), yang menjabat sebagai koordinator lapangan, dan seorang perempuan berinisial WTW (22), juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya diamankan pada hari Jumat, 14 Maret 2025, di rumah milik warga di Jalan Simpang Pramuka II, Muara Teweh, yang menjadi lokasi penggerebekan.

Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto, S.H., S.I.K., saat konferensi pers, menyampaikan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai pemeran utama dalam kasus ini. “Peran WTW sebagai pencatat nama, sementara TRB sebagai pemberi uang, dan MAR alias Deden sebagai koordinator,” ungkap Kapolres Singgih Febiyanto, yang didampingi Kasatreskrim AKP Ricky Hermawan, di halaman Polres Barito Utara, pada Minggu malam, 23 Maret 2025.

Ketiga tersangka telah ditahan sejak Sabtu, 22 Maret 2025. Sesuai dengan peraturan, polisi memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara ini.

Kapolres Barito Utara juga menambahkan bahwa para tersangka dikenakan ancaman pidana berdasarkan pasal perubahan kedua atas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Pidana. Mereka terancam hukuman penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.

MAR alias Deden memiliki sejumlah jabatan di tim pemenangan Agisaja, di antaranya sebagai Wakil Bendahara dan Koordinator Bidang Transportasi dan Akomodasi.

Sanksi Politik Uang dalam Pemilihan

Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan adanya larangan dan sanksi tegas terhadap politik uang dalam pemilihan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda antara Rp200.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00.

Penggeledahan dan Barang Bukti

Malik Muliawan, Koordinator Bidang Hukum Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 Gogo-Hello, menambahkan bahwa setelah penggerebekan oleh masyarakat setempat, dilakukan penyisiran dan penggeledahan di lokasi kejadian yang berada di rumah warga di Jalan Simpang Pramuka II. Tim Gakumdu, Kepolisian, dan TNI yang disaksikan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01 menemukan beberapa barang bukti, termasuk uang tunai senilai Rp250.000.000.

Pesan Moral dan Penegasan

Malik juga mengingatkan agar peristiwa ini diusut tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena praktik politik uang sangat merusak proses demokrasi dan menghilangkan kemurnian suara pemilih. “Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir kalinya. Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang di bumi Lya Mulik Bengkang Turan,” tegas Malik.

CHANEL7.TV, Bengkulu Kaur – 20 Maret 2025, Dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemda Kaur, khususnya terkait dengan kegiatan Kesra Tahun 2024, kembali menarik perhatian. Pelapor mengungkapkan dugaan adanya kegiatan fiktif, seperti pembinaan pengurus masjid dan guru ngaji se-Kabupaten Kaur, kegiatan MTQ, dan kegiatan Tahfiz. Pelapor menuntut keadilan dan berharap penegakan hukum oleh Polres Kaur dapat memberikan kepastian serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

Al Unida, pelapor kasus ini, menjelaskan, “Hari ini kami kembali mendatangi Polres Kaur, khususnya unit Tipikor, untuk mempertanyakan siapa saja yang sudah dimintai keterangan terkait tindak lanjut laporan kami. Kami ingin memastikan proses penegakan hukum di Polres Kaur berjalan sesuai prosedur.”

Lebih lanjut, Al Unida menegaskan, “Kami sudah melaporkan dugaan korupsi ini ke Polda Bengkulu, Mabes Polri, Kompolnas RI, bahkan ke Presiden Prabowo. Kami berharap Polres Kaur tidak main-main dalam menangani kasus ini, agar Kaur ke depannya semakin baik dan para pejabat tidak berani lagi melakukan korupsi.”

Sementara itu, beberapa imam masjid di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kaur menyatakan bahwa kegiatan pembinaan pengurus masjid dan guru ngaji yang dimaksudkan untuk Tahun 2024 tersebut sama sekali tidak ada. Mereka siap menjadi saksi terkait hal ini.

Para pengurus masjid di Kabupaten Kaur juga mendukung pengungkapan masalah ini melalui Polres Kaur, agar dapat memberikan efek jera dan mencegah korupsi di masa depan. “Kami berharap ada efek jera agar tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi,” ujar perwakilan pengurus masjid saat diwawancarai.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7.TV,  Rokan Hulu(pendalian IV Koto)– Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Kandis, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), kini kembali menuai sorotan. Bagaimana tidak, kondisi yang sempat memanas antara kades Suprapto dan ketua BPD tentang hilangnya tanda tangan BPD di dalam APBDes perubahan tahun anggaran 2024 hingga terjadi dugaan penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan sekretaris BPD Sei Kandis, Susanti terhadap Ketua BPD Muhammad ripai beberapa waktu yang lalu.

Dalam laporan pengaduan (lapdu) Muhammad ripai di Polsek Rokan IV Koto, tertanggal 17 Januari 2025, dua hari pasca tindakan pemukulan terjadi, membuktikan dirinya serius menindaklanjuti dugaan penganiayaan, dengan locus kejadian di ruang Kades Sei Kandis, Suprapto, yang kebetulan merupakan saudara kandung Susanti dan sudah melakukan perdamaian di Polsek dengan di akui saudari Susanti tentang penganiayaan tersebut dan mengakui telah mengganti kesepakatan di dalam APBDes perubahan dan mengundurkan diri dari ke anggotaan BPD.

Menanggapi hal ini, Timsus LP-KPK (Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan), Syahril, kepada AmanatRakyat.com, Kamis (13/3/2025), tegas mengatakan bahwa Kades Sei Kandis tidak profesional. “Bagaimana mungkin, upaya perdamaian yang telah dilakukan antara kedua pihak, nyatanya tidak di respon Kades Suprapto sampai saat ini, yang di ketahui juga ikut bertanda tangan di surat perdamaian tersebut “ucap Syahril.

Syahril yang pada saat kejadian berada di locus peristiwa, berharap dalam hal ini Bupati Rohul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) segera melakukan telaah dan memberikan instruksi atas kekosongan posisi sekretaris BPD Sei Kandis pasca pengunduran diri Susanti.

Tak hanya itu, sorotan tajam juga ditujukan kepada Kades Sei Kandis, Suprapto. Dirinya yang terang – terangan tidak merespon atas poin – poin kesepakatan dari perjanjian perdamaian antara Susanti dengan Muhammad ripai.Syahril yang turut menjadi saksi dalam upaya perdamaian tersebut, mengatakan ada tiga poin kesepakatan yang harus ditaati oleh Susanti sebagai konsekuensi dari upaya damai.

“Ada tiga poin upaya perdamaian antara kedua belah pihak termasuk Susanti yang menjadi pihak pertama akan mengundurkan diri sebagai sekretaris BPD Sei Kandis,” ujar Syahril lagi.

Tak dipungkiri, kisruh yang bermula dari perseteruan perihal bubuhan tanda tangan ketua BPD Muhammad ripai yang hilang di pengesahan Perdes APBDes perubahan T.A 2024. Muhammad ripai pun tegas mengatakan berkas yang diajukan tidak dapat dikatakan sebagai Perdes, karena legalitas keabsahan yang kurang akibat hilang nya tanda tangan, pun draft APBDes perubahan berkas yang diajukan tidak sesuai dengan yang sudah dijilid dan menjadi APBDes perubahan.

Terakhir, Syahril berharap upaya perdamaian yang telah dilakukan, bahkan dengan pencabutan lapdu di Polsek Rokan IV Koto, harus disertai dengan sikap Kades Suprapto untuk menjalankan perdamaian tersebut. “Semoga seluruh upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak menjadi sia – sia akibat arogansi kades, hanya karena unsur kekeluargaan. Kami juga harapkan campur tangan Pemerintah melalui DPM-PD agar permasalahan ini cepat selesai,” tutupnya.**(Zulkarnain)

CHANEL7.TV, BARITO UTARA – Ada unsur kesengajaan terkait pembabatan, pengrusakan dan penguasaan terhadap lahan milik masyarakat petani karet di kecamatan lahei sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian.

anggota DPRD Barito Utara, DR. H. Tajeri, SE. MM. SH.  MH, meminta Manajemen perusahaan PT. Sepalar Yasa Kartika, harus bertanggung jawab terkait hidup korban yang berasal dari hasil pohon karet, yang sudah perusahaan ratakan dengan tanah Perlu diperhatikan.

Terkait GPS Error itu adalah alasan perusahaan, seharusnya bisa melihat jenis pohon apa yang mereka tumbang, kalau tidak ingin menggarap dan menguasai lahan tersebut

8 orang warga desa mukut Kecamatan lahei, yang merupakan pemilik lahan tidak terima atas keputusan sepihak dari pihak perusahaan PT sepalar Yasa Kartika, yang menentukan harga lahan dan karet yang sudah produksi dengan hanya 18 juta per hektar.

Menurut mereka nilai tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat, sehingga mereka meminta bantuan kepada pemerintah daerah Bupati, DPRD dan kementerian kehutanan Barito Utara, agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan adil.

REPORTER : RAMLI (Kalimantan Tengah)