CHANEL7.TV, BARITO UTARA – Ada unsur kesengajaan terkait pembabatan, pengrusakan dan penguasaan terhadap lahan milik masyarakat petani karet di kecamatan lahei sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian.

anggota DPRD Barito Utara, DR. H. Tajeri, SE. MM. SH.  MH, meminta Manajemen perusahaan PT. Sepalar Yasa Kartika, harus bertanggung jawab terkait hidup korban yang berasal dari hasil pohon karet, yang sudah perusahaan ratakan dengan tanah Perlu diperhatikan.

Terkait GPS Error itu adalah alasan perusahaan, seharusnya bisa melihat jenis pohon apa yang mereka tumbang, kalau tidak ingin menggarap dan menguasai lahan tersebut

8 orang warga desa mukut Kecamatan lahei, yang merupakan pemilik lahan tidak terima atas keputusan sepihak dari pihak perusahaan PT sepalar Yasa Kartika, yang menentukan harga lahan dan karet yang sudah produksi dengan hanya 18 juta per hektar.

Menurut mereka nilai tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat, sehingga mereka meminta bantuan kepada pemerintah daerah Bupati, DPRD dan kementerian kehutanan Barito Utara, agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan adil.

REPORTER : RAMLI (Kalimantan Tengah)

BARITO UTARA, KALIMANTAN TENGAH – Luas lahan 9.891 hektar yang berlokasi di kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah

GPS perusahaan error, mengakibatkan alat berat bekerja tanpa arah, menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan merambah ke mana-mana. PT Sepalar Yasa Kartika atau PT SYK yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit rusak dan garap lahan kebun milik masyarakat.

8 keluarga merasa dirugikan, karena Kebun Karet milik mereka di Babat habis oleh PT SYK, dengan alasan GPS error.

Warga yang beralamat di desa mukut kecamatan lahei kabupaten Barito Utara protes Atas kejadian tersebut.

Namun, sampai saat ini Permasalahan Lahan belum ada titik terang, sementara keberlangsungan hidup 8 keluarga mereka yang bersumber dari hasil kebun karet, sudah diratakan dengan tanah oleh pihak PT SYK .

Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan Dianggap hanya sepihak dan semena-mena menentukan harga sendiri di bawah harga standar tanah yang berlaku di lahei, sehingga masyarakat menolak Mediasi itu.

Kemungkinan, 8 warga tersebut akan melaporkan kejadian ini kepada kementerian kehutanan RI, DPRD Barito Utara dan aparat penegak hukum setempat.

Reporter : RAMLI (Kalimantan Tengah)

CHANEL7. TV, KUTAI BARAT, Sidang perkara Pemalsuan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang mendakwa terdakwa ET telah menghadirkan Ahli Pidana DR. ARIS IRAWAN SH.MH. dari Univ. BORNEO TARAKAN yang hadir secara langsung di persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat KELAS II, RUANG SIDANG pada hari Rabu 19 Februari 2025,(Kaltim)
Bahwa menurut pendapat Ahli surat dakwaan Penuntut Umum masih terkesan premature, karena prapenuntutan belum maximal, sehingga proses pembuktian dimana letak kepalsuan surat SPPT belum diuji, apakah benar kalimat yang tidak sesuai itu pasti paslu? Ahli mencontohkan SK PNS yang kadang keliru, namun kemudian apakah dianggap palsu? Bukankah ada mekanisme perbaikan administrasi, kemudian contoh lain ijazah paket C yang mestinya ditempuh 3 tahun tapi dijalani 1 tahun saja, apakah itu palsu? Belum tentu. Apalagi perkara ini, tuduhan Pasal 263 ayat 1 dan 2 adalah concursus realis sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHP artinya perbuatan memalsunya harus dibuktikan terlebih dahulu baru yang menggunakan dikenakan pertanggung jawaban pidana.

Ahli menambahkan, jika SPPT terdakwa yang dianggap palsu maka yang dirugikan justru pemerintah yang memiliki kop surat atau stempel pada surat tersebut, namun jika semua itu terdaftar atau teregister dan sudah melalui proses administrasi yang sah, maka surat itu tidak palsu, adapun mekanisme perbaikan dalam proses administrasi itu bukan pidana. Bahwa Ahli juga menjelaskan asas prejudicieel geschil , yang pada intinya jika dalam suatu perkara pidana terdapat sengketa keperdataan, maka keperdataan harus dibuktikan terlebih dahulu.
Bahwa ada 2 bentuk model surat palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP, yang pertama surat dari tidak ada lalu dibuat dan surat itu palsu, lalu kedua, surat sudah ada tapi dipalsukan, maka jika model surat yang kedua maka wajib ada pembanding dan uji labroratorium forensic (labfor) terkait identic atau tidak dengan aslinya, tetapi pembandingnya harus surat asal, bukan surat lain, jadi tentu tidak bisa seperti perkara ini justru SHM yang jadi pembanding, maka jika demikian tentu untuk membuktikan apakah kedua surat ini “tumpang tindih” perlu ditempuh jalur Gugatan Perdata tegas Ahli Pidana yang juga Lulusan Terbaik Magister Hukum dan lulusan Terbaik, Termuda Program Doktor Ilmu Hukum Univ Andalas Padang.
Bahwa Penuntut Umum menanyakan terkait Putusan NO kepada Ahli, dan dijelaskan oleh Ahli bahwa Putusan NO masih dalam tahap pemeriksaan alat bukti belum masuk ke pokok perkara dan itu mengembalikan kondisi seperti semula karena pokok perkara belum diperiksa, namun bukan berarti melegitimasi bahwa SHM yang menggugat justru dianggap kembali duduk ditempat dimana terdakwa menduduki

inilah perlu pengujian secara Hukum Perdata untuk mengetahui dimana lokasi alamat SHM tersebut sebenarnya berada baik melalui upaya hukum banding atau kasasi atau menggugat kembali, jadi belum bisa mengatakan bahwa SPPT terdakwa itu palsu, karena menurut Ahli akan berdampak luas jika surat misalkan tumpang tindih dari beda wilayah beda alamat penerbitan yang sah dianggap palsu, maka dikhawatirkan akan ada banyak orang diproses pidana jika hal ini dianggap salah padahal mungkin hanya kesalahan administrasi, yang bisa diperbaiki atau dibatalkan saja.

Bahwa menanggapi pertanyaan Advokat Yahya Tonang terkait “Saksi Dadakan” yang kerap kali diajukan Penuntut Umum dalam persidangan di PN Kutai Barat, maka menurut ahli memang tidak ada aturan yang melarang namun bukan berarti boleh dilakukan, mengingat asas kepastian hukum perlu dijunjung tinggi, maka disanalah fungsi lembaga prapenuntutan, mestinya Jaksa sebelum menyatakan berkas dari Penyidik sudah lengkap (P21) maka harus benar-benar meneliti dan jika masih kurang mestinya memberi petunjuk ke Penyidik agar dilengkapi melalui P19, jadi menghadirkan saksi maupun bukti surat di luar berkas dapat dihindari demi asas kepastian hukum bagi terdakwa, karena Penuntut Umum terikat dalam surat dakwaan yang disusunnya dalam membuktikan, berbeda jika saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa Bahwa persidangan akan dilanjutkan kembali pada hari rabu tanggal 26 Februari 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saksi a de charge dari terdakwa, (Ramli)

CHANEL7. TV , KUTAI BARAT – Tanah yang beralamat di JL ZHASANUDIN RT 02 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan BARONG TONGKOK, Kabupaten Kutai Barat, Babak terakhir pembuktian dari Penuntut Umum dalam kasus dugaan pemalsuan surat Keterangan Penguasaan Tanah (SPPT) terhadap terdakwa ET telah dilangsungkan hari Selasa tanggal 11 Februari 2025,(Kaltim)

menghadirkan Ahli Pidana dari Uniba Balikpapan. Bahwa Ahli Pidana hadir melalui zoom (online) demikian juga kedua Penasihat Hukum terdakwa ET yang menerima Kuasa metalui Pos Bantuan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia (Posbakumadin).

Advokat Yahya Tonang saat diwawancara media menyampaikan pendapatnya terkait proses persidangan tersebut mengatakan sidang berjalan lancar, hanya saja PH menyayangkan Ahli Pidana terkesan tidak tegas dalam menyampaikan pendapatnya saat ditanya peristiwa abstak terkait apakah penyangkalan seorang saksi dipersidangan lalu sangkalan itu dapat dibuktikan ternyata bohong, apakah saksi bisa dipidana dengan sangkaan memberi sumpah palsu/keterangan palsu? Ahli terkesan tidak mau menjawab. Bahwa hal itu PH tanyakan terkait Pelapor WR yang menyangkal pernah menggugat terdakwa ET dalam sidang perdata dalam Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Kbr tanggal 15 Januari 2012. namun sangkalan itu akhirnya dibuktikan oleh PH dengan menampilkan salinan putusan didepan majelis Hakim bahwa pelapor justru pernah menggugat terdakwa.

Bahwa menurut Ahli Pidana, ia hanya berpijak pada keterangan didalam SPPT terdakwa ET yang menurutnya tidak benar yaitu pertama terdakwa menang dalam gugatan di pengadilan padahal putusan tersebut NO, dan kedua terdakwa menyampaikan lahan tersebut tidak ada sengketa padahal masih sengketa. Namun saat Tonang menanyakan barometer apa yang dipakai Ahli Pidana bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa sementara tidak ada upaya hukum sedang berjalan? Ahli juga tidak mampu menjelaskan, lalu darimana kesimpulan putusan NO bahwa SHM itu dikembalikan ke lokasi itu? sementara lahan SHM tidak jelas letaknya karena tidak ada peta penempatan? Ahli tidak juga dapat menjelaskan.

Lalu Tonang juga menyampaikan kepada Ahli Pidana bahwa SHM tersebut ternyata menurut Ahli BPN tidak dapat dipastikan terletak dilahan itu karena peta penempatan lahan tidak ada, lalu Tonang bertanya :“apakah dengan diketahui keterangan Ahli BPN tersebut diatas maka terdakwa masih bisa dituduh membuat SPPT palsu diatas SHM? ditambah pula alamat kedua lokasi berbeda?” Ahli Pidana juga tidak mau menjawab secara tegas, ahli ini tetap mengacu menurutnya kepalsuan surat terdakwa ET hanya terletak pada frasa lahan tersebut sebenarnya masih sengketa dan putusan masih NO sehingga SHM menurutnya kembali ke posisi semula, tetapi saat Tonang. menegaskan kembali apakah Ahli Pidana yakin SHM itu disitu tepatnya? Ahli berkelit lagi-lagi itu kewenangan Ahli BPN yang membuat tonang tersenyum mendengarnya.

Sidang selanjutnya dilanjutkan hari Rabu 19 Februari 2025 akan memberikan kesempatan pada Terdakwa ET menghadir kan saksi dan Ahli. ucap Yahya Tonang

Reporter : Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7. TV , MUARA TEWEH – apa yang merasuki oknum guru sekolah dasar di Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara berinisial AP (42), hingga tega diduga melakukan aksi bejat mencabuli tiga orang siswinya. Seorang guru SD di Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, dilaporkan ke Polres Barito Utara, karena diduga mencabuli siswinya sendiri

Diketahui korban pertama, adalah seorang bocah berinisial AD (7) bersama orang tuanya melapor ke Polres Barut. Kemudian korban selanjutnya 2 siswi, yakni ML dan JA.

Laporan dilayangkan oleh orang tua korban, pada Kamis 6/2/2025, Peristiwa tindak pidana itu sendiri terjadi di sekolah pada Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.

Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febiyanto melalui Kasi Humas Iptu Novendra WSP, Rabu 12/2/2025,(Kalteng)
membenarkan, polisi menerima laporan dan telah menyidik perkara ini.

Menurut Novendra, peristiwa ini terbongkar, karena saat korban pulang sekolah, tiba-tiba perilakunya berubah, korban seperti ketakutan.

Setelah ditanya oleh ibu dan kakaknya, korban mengaku telah dilecehkan oleh guru SDN di Kecamatan Teweh Selatan.

“Korban malaporkan gurunya mengelus-ngelus dan mengenai bagian alat kelamin korban berkali-kali,” jelas Novendra.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Barito Utara pun menyelidiki dan menyidik kasus ini.

“Penyidik segera menindaklanjuti dengan melengkapi administrasi penyidikan, mengirimkan SPDP, dan melakukan pemeriksaan visum psikologi terhadap korban adapun barang bukti

Setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan laporan dan memeriksa saksi-saksi, akhirnya pelaku AD berhasil diamankan dan ditahan di Polres Barut., ” ucap Novendra,(Ramli)