Rabu, Agustus 5, 2026
Beranda blog Halaman 53

100 Orang ahli diperiksa dalam Kasus Korupsi melibatkan Pimpinan KPK

CHANEL7.TV, JAKARTA – Polda Metro Jaya melakukan analisis dan evaluasi penyidikan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak menuturkan, gelar perkara penentuan tersangka belum dilakukan.

“Nanti kita pasti akan update perkembangannya. Saat ini tim penyidik masih melakukan anev (analisis dan evaluasi) dan konsolidasi untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan,” katanya saat dihubungi, Selasa, 21 November 2023.

Penyidikan ini dilakukan oleh tim gabungan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri. Penyidikan sudah berlangsung sejak Jumat, 6 Oktober 2023.

Total saksi dan ahli yang diperiksa hampir 100 orang. Mereka yang sudah diperiksa di antaranya Syahrul Yasin Limpo, Ketua KPK Firli Bahuri, pejabat KPK, ajudan Firli dan Syahrul, hingga Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar.

Firli Bahuri sudah dua kali diperiksa dan pemeriksaan terakhirnya pada Kamis, 16 November 2023. Dia menghindari wartawan yang menunggu agar bisa mendapatkan konfirmasi soal dugaan pemerasan.

Namun, Firli Bahuri membantah melakukan pemerasan terhadap siapapun. Dia mengklaim perkara yang dihadapinya sekarang merupakan serangan balik dari para koruptor.

“Beratnya posisi saya saat ini ketika melawan serangan balik dari para koruptor, (akan) dihadapi dengan gagah berani tanpa menyerah, tanpa mengenal lelah untuk membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi,” kata Firli Bahuri di Gedung Merah Putih, Senin, 20 November 2023.

Pemerasan Syahrul Yasin Limpo alias SiYL diduga agar KPK tidak menyelidiki dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Walau akhirnya kini SYL sudah menjadi tersangka karena diduga memungut uang dari sejumlah pejabat di kementerian yang pernah dia pimpin.

Ajak Pemuda Cinta Tanah Air, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Bacakan Puisi “Merdeka atau Mati”

CHANEL7.TV, KAB.BEKASI – Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul menghadiri dan mewakili Kapolres Metro Bekasi dalam kegiatan kenduri pejuang Bekasi dalam rangka memperingati hari pahlawan tahun 2023 di Gedung Swatantra Wibawamukti Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi. Senin 20 Nopember 2023.

“Hari ini kegiatan kenduri pejuang Bekasi, “katannya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari pahlawan tahun 2023, yang mana dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bekasi, tokoh Masyarakat, Kepala Kecamatan dan para tokoh pemuda.

“Kami bacakan Puisi dengan judul Merdeka atau mati. “ungkapnya.

Hotma mengungkapkan, dalam kegiatan kenduri tersebut peserta secara bersama – sama membacakan puisi karya Moh Yamin dengan judul Merdeka atau mati, yang berbunyi:

Darah di tanah tak bertuan menggenang
Ratusan nyawa melayang
Bergelimpangan di medan perang
Mengangkat panji kemenangan

Seorang pejuang berteriak lantang
Gagah berani memegang senjata lawan penjajah
Dua kata menjadi pilihan
Merdeka atau mati

Tubuh kekar dihujani peluru
Penuh lubang di sekujur tubuh
Darah bercucuran mereka tetap tegak berdiri
Sekali lagi lantangkan merdeka atau mati.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Tweddy Aditya Bennyahdi melalui Kasi Humas menyampaikan pesan, dalam rangakaian kegiatan dan dibacakanya puisi tersebut dapat membuat hal yang postif untuk para generasi pemuda yaitu memotifasi dalam meneruskan perjuangan pahlawan dengan cara belajar yang rajin dan meningkatkan prestasi dalam bidang Pendidikan, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

“Semoga dengan kegiatan tersebut generasi muda dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, “pungkasnya.

KPK Panggil PJ Gubernur NTB terkait Dugaan Korupsi Pemkot Bima

CHANEL7.TV, JAKARTA –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariandi. Panggilan pemeriksaan tersebut dilakukan guna proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima, NTB.

“Pemanggilan dalam kapasitas sebagai saksi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

Ali menambahkan, pemeriksaan juga dilakukan kepada Bagian Kepatuhan PT Binavalasindo Nugraha Sonaldo Sabang Simorangkir dan pihak swasta lainnya bernama Muhammad Makdis.

“Keterangan para saksi diperlukan untuk tersangka MLI,” tutur Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan penahanan kepada Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, sejak 5 Oktober 2023 hingga 24 Oktober 2023.

“Kami menetapkan MLI Wali Kota Bima sebagai tersangka dan penahanan pertama pada tersangka MLI selama 20 hari pertama, mulai 5 Oktober sampai 24 Oktober 2023 yang penahanannya dilakukan di Rutan KPK,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Kamis (5/10/2023).

Kasus ini berawal saat Muhammad Lutfi menjabat sebagai Wali Kota Bima pada 2018/2023 bersama dengan salah satu keluarga intinya mulai mengondisikan proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Kota Bima. Tahap awal pengondisiannya dengan meminta dokumen berbagai proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima.

Kemudian, Muhammad Lutfi memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar. Saat itu proses penyusunannya dilakukan di rumah dinas jabatannya.

Nilai proyek di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk Tahun Anggaran 2019-2020, kata Firli, mencapai puluhan miliar rupiah. Lalu, Muhammad Lutfi secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang bersedia untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud.

“Proses lelang tetap berjalan akan tetapi hanya sebagai formalitas semata dan faktualnya para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan,” ucap Firli.

Disebutkan Firli, proyek-proyek yang dimenangkan secara melawan hukum itu terdiri dari pelebaran jalan Nungga Toloweri dan pengadaan listrik dan PJU perumahan Oi’Foo. Dari dua proyek itu, setoran kepada Muhammad Lutfi diberikan secara transfer kepada rekening bank atas nama orang terdekatnya.

“MLI menerima setoran uang dari para kontraktor yang dimenangkan senilai Rp8,6 miliar,” tutur Firli.

Firli mengungkapkan, dalam kasus ini tersangka Muhammad Lutfi juga menerima gratifikasi berupa uang. Penyidik pun masih mendalami kasus ini dan memastikan menjerat pihak-pihak yang terlibat.

Atas perbuatannya, Muhammad Lutfi dijerat Pasal 12 huruf (i) dan atau Pasal 12B Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Direktur Gratifikasi KPK diperiksa Polisi terkait Kasus Pemerasan SYL

Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK
Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK

CHANEL7.TV, JAKARTA – Polisi memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi.

“Ada satu pemeriksaan saksi pegawai KPK RI di Dittipidkor Bareskrim dan satu pemeriksaan saksi di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan saksi yang diperiksa di Bareskrim Polri ialah Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmijaya.

“Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya,” ujarnya.

Kasus dugaan pemerasan terhadap SYL tersebut diadukan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan.

Pihak kepolisian selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada Jumat (6/10).

Puluhan saksi sudah diperiksa sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk Ketua KPK Firli Bahuri hingga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Selain itu, ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Firli Bahuri, Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tomi Murtomo, hingga saksi ahli mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Mochammad Jasin.

Pihak kepolisian juga sudah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Firli yang berlokasi di Bekasi dan rumah rehat Firli di Kertanegara 46, Jakarta Selatan. Beberapa dokumen turut disita penyidik dalam kasus tersebut.

Ade Safri mengatakan ada tiga dugaan tindak pidana yang ditemukan di antaranya pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementan.

PJ Bupati Sorong terancam dicopot setelah teken Fakta Integritas dukung Ganjar.

Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso
Pj. Bupati Sorong, Yan Piet Mosso

CHANEL7.TV, SORONG – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, turut berkomentar mengenai pakta integritas yang diduga diteken Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat, yang berisi kesiapannya mencari dukungan suara untuk Ganjar Pranowo. Menurut Jamiluddin beredarnya Pakta Integritas itu semakin menghawatirkan adanya dugaan intervensi aparat negara dalam Pilpres 2024.

“Kalau Pakta Integritas itu benar, tentu layak dipersoalkan netralitas Pj negara pada Pemilu 2024. Setidaknya layak dicek ulang apakah semua Pj bupati, Pj walikota, dan Pj gubernur juga menandatangani Pakta Integritas sebagaimana dilakukan Pj Bupati Sorong,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu, 15 November 2023.

Dia mengatakan, Pj yang menandatangani pakta integritas untuk memenangkan calon tertentu harus dicopot dari jabatannya. Sebab, mereka dinilai tak akan bisa bersikap netral karena telah isi dari pakta integritas tersebut adalah siap mencari dukungan untuk paslon tertentu.

“Kalau semua Pj tersebut menandatangani Pakta Integritas, sudah selayaknya jabatan mereka dianulir. Mereka ini tidak akan dapat bersikap netral pada Pilpres 2024. Sebab, salah satu poin dari Pakta Integritas itu siap mencari dukungan dan kontribusi pada Pilpres 2024 untuk kemenangan salah satu capres di Kabupaten Sorong,” ujar Jamiluddin

Selain itu, perlu juga dicari inisiator dan pelaksana di lapangan sehingga Pakta Integritas terwujud. “Hal ini diperlukan agar diketahui siapa sesungguhnya aktor dan pelaksana yang menginginkan adanya Pakta Integritas,” ujarnya

Ratusan massa Aksi Unjuk Rasa Dari Aliansi Ormas Bekasi (AOB) Geruduk PT. Mekar Armda Tambun Selatan

CHANEL7.TV, KAB. BEKASI – Ratusan massa aksi unjuk rasa dari Aliansi Ormas Bekasi (AOB) geruduk PT Mekar Armada Jaya, jalan Diponegoro KM, 38 No 17, Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (13/11/2023). Massa emosi merangsak masuk kedalam dan menjebol pintu gerbang.

Aksi AOB tersebut turut menggandeng puluhan emak-emak, mereka membawa poster kecaman terhadap perusahaan yang memproduksi sperpart otomotif itu, pada orasi diatas mobil komando, membuat sejumlah titik dijalur Alteri didua arah Tambun Selatan menuju Cibitung dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang mengekor hampir 5 KM.

Pantauan dilokasi pukul 10.20 WIB, Kendaraan didominasi baik itu truk, mobil pribadi serta sepeda motor tersebut sulit menembus barisan massa aksi. Terdapat sejumlah petugas Satlantas Polres Metro Bekasi berupa mengurai kemacetan.

“Tadi saya lewat pas macet dari arah Bulak Kapal menuju Tambun, saya pikir kenapa tumben biasanya macet di jam berangkat dan pulang karyawan (pagi dan sore), ini macetnya lumayan panjang ternyata ada demo depan PT,” kata Eman seorang pengendara motor saat ditemui dilokasi Senin siang.

“Banyak ibu-ibu sih yang ikut demo, enggak tau tuntutannya tentang apa, cuman liat pas melintas dilokasi macet parah,” sambungnya.

Dalam aksinya, perwakilan massa gabungan ormas tersebut tengah melakukan negosiasi di fasilitasi dari aparat kepolisian. Terpantau juga petugas kemanan dari TNI Polri turut berjaga didepan PT Mekar Armada Jaya, tak ada korban dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Ketua AOB, H Zaenal Abidin, mengatakan, aksi damai kali ini yang ketiga kalinya, mereka menuntut berpartisipasi dalam pengelolaan limbah sisa produksi yang bernilai ekonomis.

“Tetep tuntutannya kita ingin mengelola. Hasil mediasi berjalan alot dan alhamdulillah pihak manajemen menerima kita dan akan segera merapatkan ini semua berdasarkan SOP dan kita meminta waktu 2 sampai 3 hari ini,” kata H Zaenal usai mediasi, Senin siang.

Ia menyebut, jika keputusan itu baik maka pihaknya akan melakukan pertemuan kembali, pada dasarnya, kata dia, aksi ini tidak perlu terjadi jika pihak management kooperatif dan tidak alergi terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Jika pertemuan itu indah kita tidak perlu melakukan aksi dengan ngopi dan kongkow-kongkow agar semua mendapat solusi, yang penting pihak management ini tidak kaku (alergi ) terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi,” bebernya.

“Pada prinsipnya kita ini bukan hanya meminta, kami memiliki badan usaha yang lengkap. Apapun SOP perusahaan kami siap menjalani, kami masyarakat Bekasi coba kedepankan kearifan lokal. Aksi ini sebagai bukti kebersamaan dan kekompakan kami masyarakat Kabupaten Bekasi agar bisa mandiri di kaki kampung sendiri (tanah kelahiran),” jelasnya.

Senada dikatakan, Sekertaris Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Kabupaten Bekasi, Mandalesta, hasil mediasi pertemuan pertama, kedua dan ini kali ketiga sudah mendekati 85 persen tuntutan dapat diterima dengan baik. Mekipun sempat terjadi perdebatan sengit saat mediasi.

“Tuntutan kita di dengar dan kami menunggu 2-3 hari kedepan karena mereka (management) punya atasan menunggu hasil mediasi mereka. Dari hasil mediasi pertama Alhamdulillah ada peningkatan, awalnya hanya diberikan kompensasi saja bukan pengelolaan limbah,” kata pria berpeci hitam itu.

Mandalesta menjelaskan, sedangkan tuntutan saat ini masyarakat Kabupaten abupaten Bekasi meminta untuk mengelola limbah (pemberdayaan tenaga kerja) tersebut artinya ada sedikit keterbukaan.

“Aksi hari ini ada 43 elemen aliansi dan ormas se Kabupaten Bekasi ada ratusan massa mendekati seribu,” tandasnya.

Usai mediasi, pukul 13.30 WIB massa mulai membubarkan diri dengan tertib, terpantau tim Inafis Polres Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca massa merobohkan gerbang utama pintu masuk PT
PT Mekar Armada Jaya.

Tak ada korban dalam aksi unjuk rasa tersebut, sejauh ini polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait pemeriksaan olah TKP, polisi juga memasang garis pembatas (police line) dilokasi.

Qlola by BRI, Solusi Layanan Digital Perbankan Terintegrasi Untuk Usaha Dari Wholesale Hingga Retailer

CHANEL7.TV, JAKARTA — Terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis segmen wholesale yang terus berkembang di era digital, BRI menghadirkan berbagai fitur dan layanan transaksi melalui platform QLola. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto bahwa platform QLola terus dikembangkan agar mampu terus menjawab kebutuhan nasabah di segmen wholesale.

Pihaknya mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat QLola akan bisa digunakan oleh nasabah-nasabah BRI di luar negeri. “Misalnya kami punya kantor cabang di Singapura, Taiwan, New York, kemudian di Timor Leste, itu juga bisa digunakan oleh nasabah-nasabah kami yang beroperasi di sana, yang juga mungkin supply chain dari Indonesian related company di sini,” ujarnya.

Seperti diketahui, QLola adalah platform layanan transaksi untuk badan usaha, mulai dari korporasi hingga retailer. Oleh karena itu, menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan dalam pengembangan fitur-fitur untuk memudahkan nasabah wholesale dalam bertransaksi langsung melalui satu sistem saja.

Melalui QLola, nasabah pun dapat memonitor aktivitas bisnisnya mulai dari holding atau principal hingga subsidiary, atau bahkan mitra yang ada di luar negeri. Inovasi-inovasi layanan tersebut, menurutnya, mulai dari cash management, forex, investment, custody, trade finance, bank garansi, ekspor, dan impor.

“Kemudahan-kemudahan dalam layanan tersebut yang kami berikan. Bahkan satu hal misalnya, sekarang yang kami berikan kepada nasabah, dia bisa mengetahui giro balance di seluruh bank. Jadi misalnya dia punya beberapa rekening, dengan satu klik bisa masuk. Nah, itu fitur-fitur yang menarik,” tuturnya.

Kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi tersebut diberikan BRI karena pada umumnya industri membutuhkan solusi rantai pasok yang terintegrasi secara digital. Sebab, Agus mencontohkan, untuk consumer goods atau fast moving consumer goods membutuhkan layanan transaksi terintegrasi mulai di tataran korporasi, distributor, retailer, sampai ke konsumen di bawah.

Contoh lainnya, seperti vendor atau supplier ketika bertransaksi dapat melakukan payment secara langsung. Kemudian kebutuhan financing bisa langsung terkoneksi dengan supply chain financing yang difasilitasi BRI dalam QLola.

Bisa pula invoicing kepada para pelanggan dari nasabah wholesale BRI, karena tersedia corporate billing management dalam QLola. Kemudian ketika nasabah wholesale membutuhkan invoice financing, BRI bisa langsung memberikan pinjaman di QLola. BRI menilai umumnya para nasabah wholesale membutuhkan satu platform yang bisa memberikan layanan secara menyeluruh.

“Perusahaan membutuhkan bank yang memang punya network yang menyentuh ke seluruh wilayah operasi mereka. Katakanlah dia bergerak di fast moving consumer goods, dia butuh partner bank yang memang punya network sampai ke bawah. Kenapa? Di samping punya network, dia punya fasilitas yang bisa membiayai korporasinya, bisa juga melayani transaksi hingga ke distributor, hingga ke retailer-nya juga di bawah,” lanjut Agus.

Dengan demikian, menurutnya dengan network yang kuat dan didukung kehadiran QLola, BRI terus berinovasi untuk memperkuat ekosistem bisnis wholesale dari hulu hingga ke hilir. QLola pun menciptakan efisiensi dan efektivitas melalui transparansi kegiatan bisnis secara digital.

Cepat, Akurat & Aman

Di sisi lain, setiap inovasi layanan digital BRI harus dapat memberikan kemudahan, kecepatan, akurasi, keamanan atas berbagai layanan transaksi yang digunakan oleh nasabah. Agus mengatakan, dalam berinovasi untuk menyediakan layanan digital, faktor-faktor tersebut harus tetap diutamakan.

“Ke depan dalam mengembangkan setiap produk baru khususnya layanan digital seperti ini, memang harus dijamin dapat memitigasi risiko atas keamanan data nasabah. Hal itu sesuai dengan tujuan dan arahan dari Otoritas jasa Keuangan (OJK),” ujarnya menekankan.

Dengan demikian, kata dia, kebutuhan akan layanan digital perbankan yang terus meningkat ini dapat dipenuhi dengan baik. Perseroan menyadari tantangan layanan perbankan digital semakin besar seiring dengan kian luasnya penetrasi digital di masyarakat Indonesia.

Agus mengutip survei Asosiasi Jasa Pengguna Internet pada 2023. Di mana pengguna jasa internet mencapai 78,2% dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 275 juta. Artinya jaringan internet saat ini sudah diakses sekitar 219 juta penduduk Indonesia.

“Hal ini tentu mendorong industri perbankan untuk semakin siap dalam berinovasi untuk menyediakan layanan digitalnya sedemikian rupa, sehingga semakin memudahkan nasabah dan terpenuhi kebutuhan transaksinya. Inovasi, tentu akan memudahkan bank dalam melakukan penetrasi dan memanfaatkan layanan digitalnya di tengah peluang market yang sedemikian besar di Indonesia saat ini,” pungkasnya.

PERPAMSI Gelar Aksi Demonstrasi yang kedua kalinya, Tuntutan Atas Pertanggung-Jawaban dan Kinerja Dirut PDAM Tirta Bhagasasi

CHANEL7.TV, KAB. BEKASI – Puluhan Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda dan mahasiswa Bekasi Raya (PERPAMSI) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Kamis(09/11/2023).

PERPAMSI melakukan unjuk rasa yang kedua kalinya dikarenakan tidak adanya kejelasan dari pihak PDAM tirta bhagasasi. Topik selaku koordinator lapangan dalam aksi tersebut mengaku kecewa kepada pihak PDAM dikarenakan tidak adanya pihak PDAM yang menyambut kehadiran para massa Demonstrasi. Ia pun juga berjanji bahwa dirinya akan kembali menggelar aksi yang ketiga kalinya dan bahkan akan terus menggelar aksi sampai pihak PDAM menemui massa demonstrasi.

“Kami PERPAMSI hadir yang kedua kalinya untuk kembali mempertegas terkait tuntutan yang kami bawa. Kami akan terus kembali menggelar Aksi sampai ada Kejelasan dari pihak PDAM. Jika tidak ada satupun perwakilan, maka pastikan kawan-kawan bahwasanya kita akan terus menggelar aksi untuk kembali mempertegas apa yang menjadi tuntutan dari kami.” Ujar topik selaku korlap Perpamsi.

Topik pun menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan beberapa kebocoran aliran dana terkait water meter, ia menduga adanya aliran dana tersebut lari kekantong para direksi. Karena tidak adanya keterbukaan LKPJ. Ia makin yakin bahwasannya dugaannya itu benar. Jika menurut UU 14 tahun 2008. Ia berhak tau terkait LKPJ PDAM TIRTA BHAGASASI.

“Sudah seminggu lebih kami menunggu terkait LKPJ dari tahun 2020-2022. Setelah kami total angka tersebut mencapai milyaran rupiah. Kami menduga adanya KKN didalam tubuh PDAM. Kami menduga adanya kucuran dana yg masuk kekantong direksi PDAM.” Ujar topik.

Massa aksi pun kesal karena tidak dipertemukan kembali oleh Direktur Utama dan Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi, Padahal kami hanya ingin adanya pernyataan dan dimintai keterangannya. Dan masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. Adapun tuntutan massa aksi sebagai berikut;

1. Copot dirum pdam Tirta Bhagasasi karena diduga menabrak aturan hukum syarat batas maksimal BUMD (Permendagri 37 THN 2018 tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD)

2. Dirut dan dirum pdam Tirta Bhagasasi harus mundur karena diduga melakukan tindak pidana korupsi biaya perawatan Water Meter dan administrasi th 2020- 2022

3. Publish LKPJ tahun 2020-2022 secara transparansi (UU no 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi publik)

Diduga Menabrak Aturan Hukum,PERPAMSI Minta Dirut PDAM Tirta Bhagasasi Dicopot

Kabupaten Bekasi – Puluhan Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda dan mahasiswa Bekasi Raya (PERPAMSI) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Kamis(09/11/2023).

PERPAMSI melakukan unjuk rasa yang kedua kalinya dikarenakan tidak adanya kejelasan dari pihak PDAM tirta bhagasasi. Topik selaku koordinator lapangan dalam aksi tersebut mengaku kecewa kepada pihak PDAM dikarenakan tidak adanya pihak PDAM yang menyambut kehadiran para massa Demonstrasi. Ia pun juga berjanji bahwa dirinya akan kembali menggelar aksi yang ketiga kalinya dan bahkan akan terus menggelar aksi sampai pihak PDAM menemui massa demonstrasi.

“Kami PERPAMSI hadir yang kedua kalinya untuk kembali mempertegas terkait tuntutan yang kami bawa. Kami akan terus kembali menggelar Aksi sampai ada Kejelasan dari pihak PDAM. Jika tidak ada satupun perwakilan, maka pastikan kawan-kawan bahwasanya kita akan terus menggelar aksi untuk kembali mempertegas apa yang menjadi tuntutan dari kami.” Ujar topik selaku korlap Perpamsi.

Topik pun menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan beberapa kebocoran aliran dana terkait water meter, ia menduga adanya aliran dana tersebut lari kekantong para direksi. Karena tidak adanya keterbukaan LKPJ. Ia makin yakin bahwasannya dugaannya itu benar. Jika menurut UU 14 tahun 2008. Ia berhak tau terkait LKPJ PDAM TIRTA BHAGASASI.

“Sudah seminggu lebih kami menunggu terkait LKPJ dari tahun 2020-2022. Setelah kami total angka tersebut mencapai milyaran rupiah. Kami menduga adanya KKN didalam tubuh PDAM. Kami menduga adanya kucuran dana yg masuk kekantong direksi PDAM.” Ujar topik.

Massa aksi pun kesal karena tidak dipertemukan kembali oleh Direktur Utama dan Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi, Padahal kami hanya ingin adanya pernyataan dan dimintai keterangannya. Dan masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. Adapun tuntutan massa aksi sebagai berikut;

1. Copot dirum pdam Tirta Bhagasasi karena diduga menabrak aturan hukum syarat batas maksimal BUMD (Permendagri 37 THN 2018 tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD)

2. Dirut dan dirum pdam Tirta Bhagasasi harus mundur karena diduga melakukan tindak pidana korupsi biaya perawatan Water Meter dan administrasi th 2020- 2022

3. Publish LKPJ tahun 2020-2022 secara transparansi (UU no 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi publik). (*)

Pj. Bupati Terima Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terkait Raperda.

CHANEL7.TV, MUARA TEWEH – 06 Nopember 2023. Pj. Bupati Barito Utara Drs. Muhlis menerima penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terkait perubahan ketiga atas perda nomor 2 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Utara dan raperda pajak serta retribusi yang dilaksanakan diruang Rapat DPRD Muara Teweh.

Rapat ini dihadiri oleh Plt. Sekda, Wakil Ketua I dan II DPRD/Anggota DPRD, Unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah dan Undangan terkait lainnya.

Ketua DPRD Hj.Mery Rukaini menyampaikan Adapun pandangan umum fraksi-fraksi pada dasarnya menyerahkan kepada pemerintah daerah yang diterima Pj. Bupati Barito Utara untuk diteruskan dalam pembahasan selanjutnya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah nantinya, hal ini tak lain bertujun agar fungsi urusan pemerintah dapat berjalan dengan efektif khusunya dalam bidang pelayanan publik” Ucap Hj.Mery Rukaini.

Diakhir kegiatan dilaksanakan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diakhiri dengan foto bersama.(Ramli)

RECOMMENDED NEWS

POPULAR

Subscribe