CHANEL7.TV, MURUNG RAYA – Ratusan karyawan PT Asmin Kualindo Tuhup atau AKT, perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Desa Tumbang Jauh, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, menggelar aksi demonstrasi menolak pemutusan hubungan kerja sepihak.

Para Mantan Karyawan menilai, pihak perusahaan tidak manusiawi karena melakukan PHK secara sepihak tanpa persetujuan karyawan, padahal mereka dan keluarganya membutuhkan penghidupan.

Selain itu, para pekerja menduga ada tiga perusahaan yang terlibat dalam praktik alih kerja untuk menghindari ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Aturan tersebut mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, istirahat, pemutusan hubungan kerja, serta kompensasi bagi pekerja, termasuk hak memperoleh pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai ketentuan.

Pekerja sepakat menerima uang pesangon perkalian yang diberikan oleh perusahaan, dan 42 orang pekerja menuntut denda pidana sebesar 40 juta per orang, atas dasar pelanggaran perusahaan, yang mempekerjakan karyawan tanpa agrement selama 9 bulan ke PT Bagas Bumi Persada.

Karena Permasalahan ini terus berlangsung, Ketua Komisi 1 DPRD Murung Raya pun Angkat bicara, Melalui Voice mail kepada Chanel 7 tivi.

Selama proses Negosiasi berjalan, di dampingi oleh ormas TBBR Murung Raya, selama 7 bulan belum berhasil dan karyawan mencabut kuasa sehingga Mantan karyawan minta bantu dengan aliansi masyarakat untuk menindaklanjuti sampai tuntutan mereka selesai

Aksi ini telah berlangsung selama satu bulan. Para karyawan meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Ketenagakerjaan RI turun tangan, lantaran nasib mereka terkatung-katung. Namun upaya sejumlah pihak untuk melakukan negosiasi tidak membuahkan hasil, karena manajemen PT AKT dinilai tutup mata terhadap tuntutan karyawan.

CHANEL7.TV, MEDAN – Terjadi sebuah kecelakaan tunggal sepeda motor jenis Honda Supra terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 01:30 WIB di bundaran Kawasan Industri Medan (KIM), Rabu malam (23/09).

Insiden ini menyebabkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka serius di bagian wajah dan seluruh tubuh.

Menurut laporan di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi saat pengendara kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang kurang memadai.

Kurangnya lampu penerangan jalan dan kondisi jalan yang bergelombang serta tidak datar, diduga kuat menjadi faktor utama penyebab insiden tersebut.

Petugas keamanan bernama Sukerty, yang berjaga di area tersebut segera memberikan pertolongan pertama dan melakukan evakuasi.

“Kami langsung mendatangi lokasi begitu mendengar suara benturan keras,” ujar seorang petugas bernama Sukerty. “Korban kami temukan dalam kondisi terluka parah di bagian wajah.”

Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dibawa menggunakan mobil patroli keamanan menuju Rumah Sakit Delima yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Medan, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Na’as, Saat Korban di Rumah sakit, Nyawa Korban tidak dapat diselamatkan.

Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan penerangan di area Kawasan Industri Medan.

Pihak terkait, termasuk pengelola kawasan dan instansi pemerintah (BUMN), diimbau untuk segera mengambil langkah-langkah proaktif guna mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keselamatan para pengguna jalan.

Salah satu karyawan di perusahaan KIM, Risky Marpaung, juga Menjelaskan kepada awak media

“Jalan rusak dan bergelombang, tidak merata, lampu penerangan banyak yang mati. Sehingga kami sebagai pekerja di KIM (Kawasan Industri Medan) sangat sulit melewati jalan tersebut. Kami meminta kepada pengelola KIM agar segera melakukan perbaikan,” ungkapnya.

Hingga Berita ini dipublis, pihak Humas dan Dirut PT. KIM Belum Ada Tanggapan, terkait Peristiwa Kecelakaan dari Salah Satu pegawainya. Karena Sudah Adanya korban, diminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara untuk Segera di audit anggaran lampu penerangan dan anggaran jalan di Kawasan Kurang akan Penerangan dan Rawan Kecelakaan.

Perbaikan jalan dan penambahan penerangan diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan, terutama pada malam hari saat pulang pergi kerja, pungkasnya.

Reporter : Irwansyah ( Medan – Sumatra Utara )

CHANEL7.TV, MUARA TEWEH – Ribuan warga Barito Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Barito Utara Bersatu Peduli Demokrasi turun ke jalan dalam aksi damai mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Barito Utara Nomor 365 Tanggal 9 Agustus 2025, yang menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara terpilih hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

Aksi damai ini berlangsung pada Senin, 15 September 2025, mulai pukul 08.00 WIB, berpusat di Halaman Kantor DPRD Barito Utara dan Halaman Kantor Bupati Barito Utara, Muara Teweh. Sekitar 5.000 orang dari berbagai desa dan kelurahan di seluruh kecamatan Kabupaten Barito Utara hadir dengan membawa spanduk, baliho, dan sound system sebagai sarana penyampaian aspirasi.

Tuntutan Aliansi: Jangan Ganggu Demokrasi Barito Utara

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyatakan bahwa demokrasi di Barito Utara adalah milik rakyat, bukan segelintir elite yang merasa berkuasa. Oleh karena itu, mereka menuntut agar Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan atau mengubah keputusan KPUD Barito Utara yang telah disahkan secara resmi.

“Rakyat Barito Utara sudah menentukan pilihan secara jujur dan terbuka. PSU telah berjalan aman dan lancar tanpa pelanggaran. Tidak ada alasan untuk mengubah keputusan KPUD, karena itu mencederai semangat demokrasi di daerah kami,” ujar salah satu koordinator aksi di hadapan peserta.

PSU Dikawal Ketat, Tidak Ditemukan Pelanggaran

Pelaksanaan PSU yang berlangsung sebelumnya di Muara Teweh berjalan aman dan tertib. Berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 313 Tahun 2025, pemungutan suara ulang dilakukan dan diawasi langsung oleh berbagai pejabat tinggi negara.

Turut hadir di Muara Teweh empat jenderal dari pusat, termasuk anggota Mabes Polri, yang menginap di kota tersebut hingga proses selesai. Tidak hanya itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalulael memantau langsung PSU melalui udara dengan helikopter.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, dan sejumlah pejabat lainnya turut serta dalam pemantauan dari udara, menegaskan pentingnya integritas pelaksanaan pemilu ulang ini.

Rapat Pleno KPU Barito Utara di Muara Teweh Berjalan Transparan

KPUD Barito Utara menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil PSU pada Sabtu, 9 Agustus 2025, di Gedung Balai Antang Muara Teweh. Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekda Barito Utara, perwakilan Pengadilan Negeri, Bawaslu, para saksi, serta PPK dari seluruh kecamatan.

Dalam pleno tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun kejadian khusus yang dapat membatalkan hasil perhitungan suara. Semua proses berlangsung terbuka, disaksikan langsung oleh publik dan perwakilan pasangan calon.

Bawaslu dan Gakkumdu: Tidak Ada Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara bersama Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu, telah menuntaskan penyelidikan terhadap laporan dugaan politik uang yang dilayangkan oleh salah satu pihak. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon terpilih.

Suara Masyarakat Adalah Suara Demokrasi

Aksi damai yang digelar ini menjadi bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat Barito Utara dalam menjaga dan merawat demokrasi di daerahnya. Mereka menegaskan bahwa proses telah berjalan dengan jujur, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.

“Kami percaya KPUD Barito Utara telah bekerja secara profesional dan independen. Kami menolak segala bentuk intervensi yang mencoba menggagalkan hasil pemilu yang sah ini,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Dengan berlangsungnya aksi damai ini, masyarakat Barito Utara berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menghormati suara rakyat dan keputusan KPUD yang sah, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.