Kamis, Juli 30, 2026
Beranda blog Halaman 29

Sinergi Pemprov dan Pemkab Barito Utara Perkuat Layanan Pendidikan & Sosial

CHANEL7.TV, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara Terima Kunjungan Gubernur Kalteng dan Tinjau Implementasi Program Pendidikan Gratis Minggu 16 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut kedatangan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, S.I.Kom beserta rombongan pada kunjungan kerja di Muara Teweh. Gubernur tiba di ex Bandara Beringin didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan dan Kabinda Kalimantan Tengah Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, S.Sos, dan disambut langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T. serta Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md.

Setelah penyambutan, rombongan melanjutkan agenda peninjauan sarana prasarana pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, pasar murah untuk orang tua siswa kurang mampu, serta penyaluran bantuan pangan yang dipusatkan di SMA Negeri 4 Muara Teweh.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan lintas doa dari berbagai agama yang berlangsung khidmat. Acara kemudian dimeriahkan oleh penampilan Sanggar Tari SMAN 4 Muara Teweh serta persembahan istimewa dari Ananda Ahmad Yazid Al Bustami dari Sekolah Kebutuhan Khusus yang membawakan sebuah lagu, mendapat apresiasi hangat dari seluruh undangan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Reza Prabowo, S.IP., M.PA, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti dari berbagai sekolah yang ada di Barito Utara. Ia melaporkan bahwa digitalisasi pendidikan di Kalimantan Tengah telah terlaksana 100 persen, dan sejumlah siswa telah menerima manfaat program sekolah gratis Gubernur, yang memastikan tidak adanya pungutan biaya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T. menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki visi yang sejalan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni menyediakan pendidikan gratis hingga 16 tahun. Dari sekitar 3.000 peserta didik kurang mampu, sebanyak 12,9 persen telah menerima bantuan pendidikan, dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mencakup seluruh siswa yang memenuhi kriteria pada tahun 2026.

Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, S.I.Kom menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang merata dan berkualitas. Gubernur menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan di Kalimantan Tengah, sekaligus memberikan apresiasi atas langkah Kabupaten Barito Utara yang telah menjalankan pendidikan gratis 16 tahun dan memperkuat digitalisasi di sekolah-sekolah.

Kapolda Kalimantan Tengah dan Kabinda Kalimantan Tengah turut memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang menyentuh masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan, ketertiban, serta pendampingan kegiatan sosial dan pendidikan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Gubernur Kalimantan Tengah bersama Bupati Barito Utara didampingi Wakil Bupati Barito Utara, Kapolda Kalimantan Tengah, Kabinda Kalimantan Tengah, serta unsur Forkopimda menyerahkan secara simbolis bantuan pangan, bantuan sekolah gratis, serta melakukan penanaman pohon di lingkungan SMAN 4 Muara Teweh. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelestarian lingkungan.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat Barito Utara.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

Ayah Ungkap Pesan Terakhir Bonio Raja Gadja Sebelum Tewas, Ketum DPP GNI Mendesak Polisi Segera Tangkap Pelaku

CHANEL7.TV, MEDAN –Fakta baru kembali terungkap dari kematian tragis Bonio Raja Gadja, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA), yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya, Gang Rambe, Dusun IV, Desa Marindal II, pada Jumat malam (14/11/2025).

Ayah korban, Johar Gajah, mengaku Bonio sempat mengirim pesan yang sangat menyentuh dua hari sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Pesan itu disampaikan pada Rabu (12/11/2025) bertepatan dengan momen peringatan Hari Ayah.

“Hari Rabu dia mengucapkan selamat hari ayah. Dibuatnya kalimat yang sangat menyentuh,” ujar Johar, saat ditemui di RS Bhayangkara Medan, Sabtu (15/11/2025).

Namun sejak Kamis (13/11/2025), Bonio tak lagi merespons panggilan telepon maupun pesan dari keluarga. Johar mengaku hari itu ia berniat mengirimkan uang kuliah untuk putranya.

“Mulai Kamis sudah nggak ada telepon. Saya chat juga nggak dibalas. Kebetulan saya mau mengirimkan uang kuliahnya,” ucapnya.

Karena tak mendapat kabar, Johar gajah meminta anak perempuannya, Diva, untuk pulang dan mengecek keadaan Bonio. Diva yang tengah bekerja sebagai ahli gizi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Medan, tiba di rumah sekitar pukul 20.30 WIB.

“Ternyata di dalam rumah berserakan darah,” ungkap Johar pilu.

Bonio ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan kondisi bersimbah darah dan sejumlah luka di tubuhnya. Rumah berantakan, memperkuat dugaan bahwa ia menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Motor, handphone, serta dompet berisi ATM dan uang tunai turut dilaporkan hilang.

Seorang warga, Ramadani, menyebut sejak Jumat malam warga mencium aroma tak sedap dari kontrakan tersebut.

“Kakaknya yang pertama buka pintu. Pas tengok di kamar, si Bonio sudah enggak ada lagi,” ujarnya.

Jenazah Bonio dibawa pulang ke kampung halamannya di Desa Parmonangan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah proses autopsi di RS Bhayangkara Medan. Johar berharap polisi segera menangkap pelaku:

“Semoga cepat tertangkap pelakunya, agar kita paham apa salah nama kita,” ucapnya dengan suara bergetar.

Ketum DPP GNI: Polisi Harus Bergerak Cepat

Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gajah, S.Kom, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak pihak kepolisian segera mengungkap pelaku kejahatan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan saat ditemui wartawan media online, Minggu sore (16/11/2025) di sebuah kafe kawasan Klambir Cafe Jalan klambir V.

“Kami meminta Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang bergerak cepat dan profesional. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi tentang rasa aman masyarakat. Pelaku harus ditangkap secepatnya,” tegas Rules Gajah.

Ia menegaskan bahwa kasus ini menjadi alarm bagi aparat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengamanan lingkungan, terutama kawasan pemukiman mahasiswa dan perantau.

Polisi Masih Selidiki Motif dan Pelaku.

Hingga berita ini dirilis, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan perampokan dan pembunuhan tersebut. Rumah korban telah dipasangi garis polisi dan sejumlah barang bukti telah diamankan untuk keperluan olah TKP dan identifikasi jejak pelaku.

Masyarakat diimbau memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan terkait kejadian tersebut.(TIM)

Bupati Barito Utara Tekankan Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Rapat Koordinasi TSLP dan Optimalisasi PAD

CHANEL7.TV, Muara Teweh — Bupati Barito Utara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025), Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, Kajari, perwakilan Dandim 1013/MTW, Kepala Perbankan, Kepala Perangkat Daerah, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Camat se-Kabupaten Barito Utara, serta insan media.

Acara diawali dengan pengantar dari Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, M.AP., yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk memastikan pelaksanaan program TSLP sejalan dengan prioritas pembangunan dan berdampak pada peningkatan PAD.

Dalam sambutannya, Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T. menekankan bahwa pelaksanaan TSLP bukan sekadar kewajiban formal, tetapi wujud nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Melalui pelaksanaan TSLP yang terarah dan terkoordinasi, berbagai program pembangunan di Kabupaten Barito Utara dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh perusahaan untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk melalui kontribusi CSR pada pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Barito Utara.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Sosial PMD, dan Dinas PUPR, yang masing-masing memaparkan kondisi terkini sektor pertanian, perizinan, lingkungan, CSR, serta pembangunan infrastruktur strategis daerah.

Usai pemaparan, digelar diskusi antara pemerintah daerah dan perusahaan mengenai peningkatan peran CSR dalam mendukung pembangunan dan optimalisasi PAD.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk memperkuat sinergi di sektor pertambangan, perkebunan, perhutanan, dan migas.


Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

Pendapat Hukum: Isu Dugaan Gratifikasi Wakil Bupati Serdang Bedagai Menyesatkan Tanpa Bukti Kuat

CHANEL7.TV, MEDAN – Isu dugaan gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan Wakil Bupati Serdang Bedagai belakangan ini ramai beredar di sejumlah platform media sosial dan pemberitaan daring. Informasi tersebut bahkan menyeret data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Michael P. Manurung, S.H. memberikan pandangan hukum guna meluruskan persepsi publik. Ia menilai bahwa penyebaran informasi tanpa dasar dan bukti hukum yang jelas merupakan tindakan yang dapat menyesatkan serta berpotensi menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Ketika seorang pejabat publik telah melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN, ia telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan peraturan turunannya. LHKPN tersebut diverifikasi dan dipublikasikan oleh KPK sebagai bentuk transparansi. Maka, menuduh adanya gratifikasi tanpa bukti konkret adalah tindakan tidak berdasar,” tegas Michael, Rabu (29/10/2025).


Rujukan Hukum

  • UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menegaskan bahwa unsur gratifikasi harus dapat dibuktikan adanya penerimaan yang berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas seseorang.

  • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memastikan bahwa data LHKPN adalah informasi publik resmi yang dapat diakses secara transparan dan bukan bersifat spekulatif.


Data LHKPN Tidak Bisa Dijadikan Dasar Tuduhan Sepihak

Berdasarkan data publik LHKPN:

  • Harta kekayaan Wakil Bupati Serdang Bedagai tercatat Rp13,1 miliar (2022).

  • Meningkat menjadi Rp22,1 miliar (2023).

  • Selisih peningkatan sekitar Rp9 miliar pada satu tahun pelaporan.

Michael menegaskan, kenaikan tersebut tidak serta-merta menandakan praktik korupsi.

“Kenaikan kekayaan dapat terjadi karena banyak faktor, termasuk hasil usaha pribadi, perkembangan nilai aset, atau investasi. Tanpa penyelidikan resmi dan bukti hukum yang kuat, tuduhan gratifikasi hanyalah opini spekulatif yang berpotensi menyesatkan masyarakat,” jelasnya.


Imbauan untuk Media dan Pengguna Media Sosial

Michael mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat melanggar hukum, termasuk:

  • Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik.

  • Pasal 14 dan 15 KUHP terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan.

“Masyarakat dan media hendaknya menjunjung asas praduga tidak bersalah. Jangan sampai opini liar merusak kredibilitas dan stabilitas pemerintahan daerah,” ujarnya.


Menjaga Kondusivitas Bersama

Di akhir pernyataannya, Michael mengajak seluruh pihak fokus pada pembangunan daerah, bukan pada isu provokatif yang belum teruji.

“Mari kita jaga ruang informasi publik tetap sehat. Biarkan lembaga resmi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian bekerja sesuai kewenangannya. Tidak perlu berspekulasi,” pungkasnya.

Fundamental Kuat dan Prospektif, BRI Siapkan Buyback Saham

CHANEL7.TV, JAKARTA PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) atau BBRI memiliki langkah strategis berupa pembelian kembali saham (buyback) untuk mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan. Buyback saham tersebut juga menjadi cerminan optimisme perseroan terhadap keberlanjutan kinerja secara jangka panjang BRI.

Sebagaimana diketahui, aksi buyback BRI telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 24 Maret 2025 lalu dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. Adapun, buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST. Di samping itu, buyback saham BBRI juga dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2023.

Harga saham BBRI sendiri saat ini dinilai undervalue. Hal tersebut tercermin dari data Bloomberg pada Jumat (31/10/2025), dari total 37 analis yang memberikan pandangan terhadap saham BBRI, sebanyak 30 analis atau sekitar 81% merekomendasikan “beli” dengan target harga rata-rata 12 bulan ke depan sebesar Rp4.651 per saham. Saat ini PBV BRI berada di level 1,80x (posisi 31 Oktober 2025) atau masih dibawah rata-rata PBV 5 tahun sehingga BBRI dapat dikategorikan undervalue.

Sementara itu, pada Press Conference Paparan Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 (30/10) Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu mengungkapkan bahwa Perseroan masih memiliki alokasi budget untuk melakukan buyback saham.

“Kami memperoleh budget kurang lebih sekitar Rp3 triliun, dan saat ini kami masih memiliki budget yang dapat kami pakai sesegera mungkin jika melihat situasi pergerakan BBRI. Saat ini memang kami melihat saham BBRI undervalue, kami mempertimbangkan untuk melakukan hal (buyback) tersebut,” ujar Viviana.

Dari sisi kinerja keuangan, hingga akhir Triwulan III 2025 BRI berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Perseroan yang membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat dan tumbuh positif. Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, di mana dana pihak ketiga tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun.

Capaian tersebut didukung oleh aspek permodalan yang kuat. Di mana, Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI ada di level 25,4%, di atas ketentuan minimum regulator. “Selain itu, dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank berada di level yang memadai sebesar 86,5%. Angka ini memberikan ruang likuiditas yang memadai bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan”, pungkas Viviana.

Sangat Memprihatinkan!! 2 Pemuda Menyampaikan Aspirasi Ditangkap Polres Kapuas, Menuntut Hak-Hak Plasma 20%

CHANEL7.TV, Kuala Kapuas – Polres Kapuas melakukan penangkapan dua pria berinisial S (39) dan D (38) yang dilaporkan sebagai terlapor utama dalam aksi blokade operasional Pabrik Gemilang Oil Mill milik PT Kapuas Maju Jaya (KMJ) di Desa Jangkang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan laporan, aksi tersebut menyebabkan operasional perusahaan terhenti total selama lebih dari tiga minggu.

DPR TBBR Orman Kapuas Tengah atas nama Doni, serta TBBR Ormas Pasak Talawang atas nama Sostro Demen Sawang, menyampaikan bahwa pemuda Pasak Talawang dan pemuda Kapuas Tengah ini merupakan penyampai aspirasi masyarakat untuk menuntut hak-hak plasma 20%. Namun, mereka justru ditangkap oleh Polres Kapuas padahal sedang membela hak masyarakat.

Dalam tuntutan aksi tersebut, pihak perusahaan dinilai tidak pernah memberikan peluang atau memenuhi hak masyarakat sesuai harapan 20 persen. Hingga saat ini, warga tetap menuntut, bahkan terjadi pemortalan karena tidak ada solusi alias buntu.

Semasa menjabat, Gubernur Sugianto Sabran pernah menegaskan bahwa perusahaan kelapa sawit wajib memberikan 20 persen plasma kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi bertema “Prospek Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)” yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Swiss-Belhotel Danum, pada 05 Februari 2024.

Dalam forum tersebut, ia menyebut bahwa Skema Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen dari luas lahan.

Ia juga menegaskan pentingnya pemberian plasma 20 persen agar investasi perkebunan di Kalteng aman dan nyaman, sehingga tidak terjadi lagi konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar kebun.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 153.568 km² atau lebih dari 15 juta hektar, yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia.

Atas penangkapan Sdr. Sostro Demen Sawang dan Sdr. Donni, yang ditangkap di area Pabrik PT Kapuas Maju Jaya (KMJ) pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB, masyarakat menyampaikan aspirasi mewakili dua kecamatan atas tuntutan hak plasma 20% (SHU) kepada PT Kapuas Maju Jaya (KMJ).
Mereka dibubarkan secara paksa dan ditangkap oleh pihak Polres Kabupaten Kapuas.

Masyarakat meminta dengan hormat kepada jajaran pemerintahan untuk segera membebaskan kedua saudara mereka tersebut, yang disampaikan kepada:

  1. Bupati Kapuas

  2. Ketua DPRD Kapuas

  3. Kejari Kapuas

  4. Kapolres Kapuas

  5. Dandim 1011

  6. Gubernur Kalimantan Tengah

  7. Presiden Republik Indonesia

Mereka berharap agar tuntutan masyarakat dua kecamatan ini segera ditindaklanjuti.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, dan masyarakat mengucapkan terima kasih.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

BRI Cetak Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran Strategis Dorong Ekonomi Kerakyatan

CHANEL7.TV, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga Triwulan III 2025. Hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Perseroan yang membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat, serta mencatatkan pertumbuhan positif pada asset, kredit dan dana pihak ketiga. Capaian positif ini menjadi landasan bagi BRI untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif terutama UMKM.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya serta Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom.

Membuka paparannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil di sepanjang 2025. Di mana, PDB diproyeksikan akan stabil di atas 5% dengan ruang fiskal yang masih cukup luas. Sementara itu, dari sisi moneter inflasi berada pada level yang stabil, dengan laju inflasi sekitar 2,65%, serta kondisi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat mendukung pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

“Dengan kondisi makro perekonomian Indonesia dan kebijakan moneter yang positif, hal ini berdampak terhadap stabilitas industri perbankan nasional. BRI melihat prospek pertumbuhan kedepan akan semakin kuat, ditopang oleh penurunan biaya dana (cost of fund), perbaikan likuiditas, serta peningkatan permintaan kredit di sektor produktif dan konsumtif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari s.d September 2025.

Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

BRI juga turut berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink.

Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025.

BRI juga telah mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan di sektor produktif. Di mana pada 16 Oktober 2025 dana tersebut telah dialokasikan secara penuh pada segmen mikro sebesar Rp28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun.

BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penyaluran Rp15,07 triliun. Di samping itu, Perseroan juga mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan akan berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) guna menjaga daya beli masyarakat.

Masih dalam paparannya, Hery menegaskan bahwa pencapaian BRI juga didorong oleh transformasi bisnis yang berkelanjutan melalui program “BRIVolution Reignite”, yang berfokus pada dua pilar utama: transformasi bisnis funding dan penguatan core business yang berkelanjutan.  “Sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pertumbuhan, BRI juga terus mengembangkan “Second Engines of Growth” melalui penguatan segmen konsumer dan pengembangan layanan bullion atau bank emas,” kata Hery Gunardi.

Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga Triwulan III 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan fokus strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan.

Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, di mana dana pihak ketiga tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun.

“Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak Laba bersih sebesar Rp41,2 triliun hingga akhir Triwulan III 2025,” tegasnya.

Kinerja keuangan yang solid tersebut juga tercermin dari aspek permodalan dan likuiditas. Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu menjelaskan bahwa BRI memiliki permodalan yang kuat. “Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI ada di 25,4%, di atas ketentuan minimum regulator. Kondisi ini menunjukkan kemampuan BRI menyerap risiko sekaligus menyediakan ruang untuk ekspansi bisnis sehat dan berkelanjutan”, ujar Viviana.

Selain itu, dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank berada di level yang memadai sebesar 86,5%. Angka ini memberikan ruang likuiditas yang memadai bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kondisi likuiditas yang memadai tersebut juga didukung oleh perbaikan struktur pendanaan BRI yang tercermin dari rasio dana murah (CASA) yang meningkat menjadi 67,6% pada akhir Triwulan III 2025.

“Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga (pendanaan) yang optimal,” ujarnya.

Dari sisi manajemen risiko, BRI terus menjaga kualitas aset dan disiplin prudential banking. Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menjelaskan bahwa rasio Non-Performing Loan (NPL) BRI berada di level 3,08%, dengan NPL Coverage Ratio mencapai 183,1%.

“Angka ini menunjukkan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Dengan coverage ratio yang sangat memadai, BRI mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan sekaligus memberikan keyakinan kepada investor dan regulator,” jelasnya.

Selanjutnya, pertumbuhan dana pihak ketiga BRI secara konsolidasi tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Secara kualitas, komposisi dana juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan porsi CASA meningkat menjadi 67,6% dari total DPK. Pertumbuhan CASA mencapai 14,1% YoY, didorong oleh kenaikan dana giro yang tumbuh sebesar 24,5% YoY dan tabungan tumbuh 7,2% YoY.

Keberhasilan BRI untuk terus meningkatkan DPK utamanya pada dana murah tak lepas dari berbagai strategi Retail Funding & Transaction yang kami terapkan, diantaranya Optimalisasi Digital Channel, Penguatan Produk dan fungsi pemasar, Optimalisasi bisnis Wealth Management, Kolaborasi dengan perusahaan anak, dan Peningkatan Payroll yang berkualitas.

Transformasi struktur pendanaan yang dijalankan BRI melalui penguatan ekosistem digital seperti BRImo, Qlola by BRI, QRIS, dan perluasan transaksi merchant telah menunjukkan hasil positif. Inisiatif ini mendorong peningkatan volume transaksi sekaligus memperkuat pertumbuhan dana murah (CASA).

Jumlah pengguna BRImo meningkat 19,4% YoY menjadi 44,4 juta user, dengan volume transaksi naik 25,6% YoY menjadi Rp5.067,1 triliun. Selain itu, Qlola by BRI, platform digital untuk nasabah wholesale dan korporasi, juga mencatat peningkatan volume transaksi sebesar 35,4% YoY menjadi Rp9.317 triliun. “Volume transaksi bisnis merchant BRI meningkat 20,8% secara yoy, menjadi Rp160,7 triliun. Sementara itu volume transaksi QRIS BRI meningkat 133,1% YoY menjadi Rp59,4 triliun dengan jumlah transaksi meningkat 161,4% YoY menjadi 527,5 miliar transaksi.

Semakin kuatnya ekosistem digital banking BRI juga tercermin dari komposisi transaksi melalui channel digital yang telah mencapai 99,4% dari total transaksi BRI. Hal ini mencerminkan keberhasilan BRI dalam mendorong migrasi nasabah dari transaksi berbasis outlet ke kanal digital yang lebih efisien, cepat dan aman

Komposisi CASA yang meningkat berkontribusi langsung pada penurunan biaya dana pihak ketiga. Dengan demikian, transformasi digital BRI tidak hanya memperluas akses layanan dan kenyamanan nasabah, namun juga memperkuat profitabilitas perseroan serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan BRI secara berkelanjutan.

Selain penguatan di sisi funding, BRI juga memperkokoh bisnis mikro dan sinergi di bawah Holding Ultra Mikro (UMi). Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa BRI terus melakukan business process reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan mikro, termasuk redesain peran mantri dan optimalisasi platform BRIspot.

“Hingga akhir September 2025, Holding UMi yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro. Kami juga memiliki 1.035 outlet SenyuM, serta 3,8 juta nasabah emas dengan total simpanan 13,7 ton, tumbuh 66,9% YoY,” ujar Akhmad.

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai Agen BRILink. Hingga akhir September 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen atau tumbuh 17,8% secara YoY. Agen-agen tersebut tersebar di 66 ribu desa, menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri. “Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.293,5 triliun atau tumbuh 10,6% yoy, menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat,” papar Akhmad.

Di samping melalui pembiayaan dan sharing economy AgenBRILink, BRI juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan. Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menyampaikan sejumlah program yang menyentuh masyarakat dan UMKM terus dioptimalkan oleh BRI. Salah satunya, melalui Desa BRILian, yang hingga akhir September 2025, BRI telah memiliki 4.909 desa binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas. BRI juga menghadirkan LinkUMKM yang tercatat telah dimanfaatkan oleh lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Tak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan UMKM, BRI juga membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan.

Selain berbagai program pemberdayaan melalui berbagai layanan perbankan, BRI juga terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara lebih luas dan terintegrasi yang dilakukan secara Group. “Sinergi dengan perusahaan anak menjadi elemen penting yang memperkuat BRI sebagai satu kesatuan entitas untuk memberikan layanan keuangan secara menyeluruh dan mendukung pencapaian kinerja keuangan secara group”, ungkap Agus.

Agus mengungkapkan bahwa keberhasilan sinergi perusahaan anak BRI Group ini ditunjukkan dari kontribusi laba Perusahaan Anak yang telah mencapai sebesar 19,9% dari total laba konsolidasi dan aset sebesar 11,45% dari total aset konsolidasian perseroan.

Menutup paparannya, Direktur Utama Hery Gunardi menegaskan bahwa kinerja BRI tidak hanya tumbuh secara sehat, tetapi juga merefleksikan keberpihakan nyata terhadap sektor produktif dan ekonomi rakyat. BRI akan terus memperkuat fundamental bisnis dengan menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memperdalam transformasi yang dijalankan secara terstruktur dan terintegrasi melalui BRIVolution Reignite.

“Didukung oleh semangat seluruh Insan BRILiaN dan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh, BRI optimistis dapat mempertahankan kinerja yang positif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Hery Gunardi.

KEJATI SUMUT GELEDAH KANTOR PELINDO BELAWAN DAN KSOP

CHANEL7.TV, MEDAN – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penggeledahan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 Cabang Belawan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan (KSOP) pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhanan dan kenavigasian Pelabuhan Belawan tahun 2023–2024.

Penggeledahan dilakukan setelah Kejati Sumut menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhanan. Tim penyidik mencari dokumen terkait dugaan korupsi serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan dokumen yang diperlukan.

Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Tunda

Sebelumnya, Kejati Sumut juga melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal tunda dengan kapasitas 2×1.800 HP tahun 2019, dengan nilai kontrak Rp135,8 miliar. Penggeledahan tersebut dilakukan di Kantor PT Pelindo Belawan dan Kantor PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS).

Tindakan Hukum

Kejati Sumut telah memeriksa 20 saksi dan berkoordinasi dengan BPKP Sumut untuk menghitung kerugian negara secara resmi. Penggeledahan ini diharapkan dapat mendukung langkah penyidikan serta memperoleh bukti-bukti yang cukup.

HEBOH… RIBUAN BATANG KAYU ILLEGAL DIBONGKAR DI PELABUHAN BELAWAN

CHANEL7.TV, MEDAN – Aparat penegak hukum tutup mulut, tidak ada yang mau memberikan pernyataan. Seakan-akan semua sudah diatur rapi. Diduga kuat, salah satu mafia kayu di Medan terlibat dalam kasus ini.

Permainannya sangat rapi, semua bisa dikondisikan, dan tidak ada yang berani menangkap pemilik kayu tersebut. Mabes Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup diminta turun tangan agar seluruh pemain dan pihak yang membekingi dapat ditangkap.

Besar kemungkinan ada tindak korupsi terkait PNBP dari kayu tersebut yang tidak dibayarkan ke negara.

Berdasarkan dokumen yang kami miliki, ada tiga perusahaan pengirim dan penerima kayu, di antaranya:

  1. Pengirim: PT Togu Aeknauli
    Alamat: Jalan Sibolga – Harus, TPK di Pulau Tanah Bala, Nias
    Penerima: PT Karya Wisesa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Timur
    Nama Pemilik:
    Jumlah: 1.640 m³
  2. Pengirim: PT Aeknauli
    Alamat: Sama seperti di atas
    Penerima: UD Maju Rezeki, Jalan Randu, Binjai
    Jumlah:700 m³
  3. Pengirim: PT Aeknauli
    Penerima: PT Karunia Makmur Semesta, Jalan Mesjid, Deliserdang
    Jumlah:530 m³
    Pemilik Kayu: Inisial A

“Sampai kapan negeri ini masih dikuasai oleh oknum-oknum mafia?” sahut salah satu pegiat sosial, putra asli Medan.

“Mereka tidak takut akan risiko perbuatan mereka, karena merasa semua sudah terkondisikan,” tambahnya.

Perdana, Mewakili Bupati Barito Utara, Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, A.Md. Hadir dalam Paripurna IV Masa Sidang I DPRD

CHANEL7.TV, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna IV Masa Sidang I di ruang rapat paripurna DPRD. Agenda tersebut membahas pendapat akhir Pemerintah Daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, Senin (20/10/2025), Kalteng.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Hj. Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, berlangsung tertib dan khidmat. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadi Y. Tingan, para anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah pejabat dari perangkat daerah.

Tiga Raperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi:

  1. Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan

  2. Kepemudaan

  3. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menyampaikan bahwa ketiga Raperda ini merupakan hasil inisiatif DPRD sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, kepemudaan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Sementara itu, Bupati Barito Utara yang diwakili oleh Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan dalam pidatonya memberikan apresiasi atas kerja keras DPRD dalam penyusunan dan pembahasan tiga Raperda, yakni Raperda tentang Kepemudaan, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dan Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan.

“Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyusun serta membahas Raperda secara cermat dan komprehensif,” tutup Felix Soenadi.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD serta berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Utara.

RECOMMENDED NEWS

POPULAR

Subscribe