CHANEL7.TV, ASAHAN – Dana BOS digerogoti, tidak sesuai dengan peruntukannya. Tiap sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Asahan dipungut biaya untuk pengadaan gambar Presiden dan Wakil Presiden ditambah gambar Burung Garuda Pancasila dengan harga keseluruhan sebesar Rp300 ribu.

Sejumlah vendor pengadaan mengeluh karena pekerjaan sudah tuntas namun Dinas Pendidikan sampai menjelang akhir tahun belum juga membayarkan. Menurut informasi yang diperoleh tim awak CHANEL7.TV di lapangan, bahwa sekolah sudah menyetorkan uang tersebut kepada oknum Dinas Pendidikan.

Vendor minta pertanggungjawaban pihak dinas agar segera melakukan pembayaran sesuai jumlah orderan gambar yang sudah mereka salurkan. Rudi Manurung, salah satu vendor yang dirugikan, sangat menyayangkan kinerja dari Dinas Pendidikan. Sudah menjelang akhir tahun namun tidak ada tanda-tanda pembayaran.

“Kalau tidak segera dieksekusi saya akan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” sahutnya. “Kenapa mereka menyuruh kami bekerja namun tidak bertanggung jawab. Kasihan kami pengusaha kecil seakan dipermainkan,” terangnya lagi.

Ketika redaksi CHANEL7.TV melakukan hubungan telepon, tidak satupun mereka yang mau memberikan statemen.

Bobo
Kontributor CHANEL7.TV Asahan

CHANEL7.TV, MEDAN – Pemindahan 30 warga binaan ke Lapas Kelas I Medan labuhan Deli adalah langkah untuk mengatasi kepadatan hunian dan meningkatkan keamanan di Rutan Labuhan Deli. Kasubsie ADPER menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghindari kelebihan kapasitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Sabtu 20 Desember 2025,

Pemindahan ini dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan rutan yang lebih aman dan terkendali. Dengan jumlah penghuni yang lebih proporsional, pembinaan terhadap warga binaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Pemindahan ini juga memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Harapannya, kondisi hunian menjadi lebih kondusif dan program pembinaan dapat dilaksanakan secara optimal,

Proses pemindahan berjalan dengan aman dan tentram, dengan di kawal oleh petugas pemasyarakatan rutan labuhan Deli. Menuju lapas lll pemuda langkat, Terangnya.

CHANEL7.TV, Muara Teweh – Sejumlah karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Sumber Rejo (SSR) mengeluhkan gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Barito Utara tahun 2025. Perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Kecamatan Lahei dan berkantor di Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah.

Keluhan ini disampaikan oleh salah satu karyawan yang menyebutkan bahwa hingga awal November 2025, gaji pokok yang diterima karyawan masih sebesar Rp1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selain itu, karyawan juga mengaku tidak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan seperti BPJS Kesehatan dan jaminan lainnya.

Padahal, UMK Kabupaten Barito Utara tahun 2025 telah mengalami kenaikan sebesar Rp238.050 atau sekitar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. UMK Barito Utara tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.900.362 per bulan dan berlaku sejak 1 Januari 2025.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Barito Utara, Ronald Aprianto, mengatakan bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan data ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja setempat melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara berkala setiap tahun.

Ia menegaskan bahwa UMK Barito Utara tahun 2025 sebesar Rp3.900.362 harus dijadikan acuan oleh seluruh perusahaan. Apabila ditemukan perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan UMK, maka pihak Disnaker akan melakukan kajian dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanggilan terhadap perusahaan dipastikan akan dilakukan jika terbukti terjadi pelanggaran.

Sementara itu, Ketua SPSI Barito Utara, OB Sibarani, menyatakan bahwa aturan pengupahan harus dijalankan. Ia menegaskan bahwa upah minimum telah disepakati mulai dari tingkat Bupati, Gubernur, hingga melibatkan pengusaha dan perwakilan pekerja.

Menurutnya, jika upah pekerja tidak sesuai UMK, maka hal tersebut menjadi keberatan pihak pekerja terhadap pengusaha. Upah minimum tidak boleh dibayarkan di bawah UMK, dan jika terjadi pelanggaran, kasus tersebut dapat dibawa ke Dinas Tenaga Kerja. Untuk sanksi dan denda, akan ada pengawasan dari pemerintah provinsi dan penetapan besaran denda sesuai ketentuan.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, HRD PT. Sawit Sumber Rejo (SSR), Yona, yang didampingi Humas PT. SSR, hanya menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses dan pihak perusahaan akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7.TV, MEDAN – Masyarakat merasa resah karena pemerintah dinilai tidak serius melakukan penindakan dan pencabutan izin terhadap PT Multi Sibolga Timber. Pencabutan izin konsesi hutan tersebut sebenarnya telah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022.

PT Multi Sibolga Timber merupakan salah satu perusahaan yang izinnya dicabut. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara saat itu, Heriyanto, melalui siaran pers tertanggal 10 Januari 2022, terdapat dua izin konsesi hutan yang dicabut, yakni PT Barumun Padang Langkat di Kabupaten Langkat dan PT Multi Sibolga Timber di Sibolga.

Namun, meskipun izin telah dicabut, perusahaan tersebut diduga masih tetap beroperasi. Isu dugaan pelanggaran izin ini sudah lama mencuat di tengah masyarakat. Hal tersebut kembali menguat setelah pada Kamis, 23 Oktober 2025, beberapa media lokal melakukan peliputan dan mempublikasikan hasil liputan mereka dengan judul “Izin Operasional Multi Sibolga Timber di Manduamas Tapanuli Tengah Dipertanyakan.”

Dalam liputan tersebut, ditemukan beberapa kejanggalan pada dokumen terkait perizinan, mulai dari izin usaha, status lahan, hingga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan kehutanan. Kejanggalan semakin terlihat ketika hal tersebut diklarifikasi oleh kontributor Channel 7 di kantor PT MST. Salah satu staf perusahaan justru menunjukkan dokumen lama bertahun 2006.

Lebih aneh lagi, pihak perusahaan kembali menunjukkan surat pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan, dengan Nomor B.1187/1.1/GKM tanggal 23 Desember 2025, perihal pemberitahuan kegiatan pengawasan. Hal ini menimbulkan dugaan ketidakjujuran terkait proses pencabutan izin tersebut.

Masyarakat menilai adanya pembiaran yang dilakukan selama ini sehingga memunculkan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Padahal, masyarakat Manduamas telah berulang kali melakukan pengaduan kepada pihak terkait, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Salah satu pegiat sosial, Rules Gaja, mengatakan bahwa apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, maka masyarakat harus bergerak dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan tersebut, sahutnya.

REPORTER : IRWANSYAH (SUMATRA UTARA)