CHANEL7.TV, KAMPAR – Konflik internal mengguncang Koperasi Karyawan Sakti Jaya. Sejumlah anggota koperasi menyatakan keresahan mereka akibat tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama lebih dari tiga tahun terakhir. Pergantian kepemimpinan yang telah berlangsung pun tidak diikuti dengan pelaporan pertanggungjawaban yang semestinya.

Dana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang seharusnya dibagikan kepada anggota juga diduga tidak sepenuhnya disalurkan. Dari total SHU, hanya 56 persen yang dibayarkan, sementara 44 persen sisanya hingga kini belum diterima anggota.

Anggota koperasi menduga adanya aliran dana yang tidak jelas serta kurangnya transparansi baik dari pengurus lama maupun yang baru. “Kalau permintaan anggota tidak ditanggapi, kami akan tempuh jalur hukum. Kami ingin transparansi terkait dana dan penggunaan SHU,” ujar salah satu anggota koperasi.

Puncaknya, pada 14 Mei 2025, Ketua Koperasi sebelumnya, Zulkipli Sinaga, resmi dilaporkan ke Polres Kampar atas dugaan penggelapan dana koperasi dan penggelapan pajak. Para karyawan dan anggota koperasi mendesak pihak kepolisian agar segera memanggil dan memeriksa Zulkipli Sinaga.

Mereka juga menuntut agar hak-hak sebagai anggota segera dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan: Suhemi – Koordinator Liputan Channel 7 TV Sumatra, dari Kampar.

CHANEL7.TV, MUARA TEWEH – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi Gabungan Pangkalima Dayak – GPD – Alur Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melaporkan dua Kepala Desa, kepala Karendan dan Kepala Desa Muara Pari. Pasalnya kedua kades tersebut di sinyalir melakukan tindak pidana korupsi, laporan tersebut ditujukan ke Kejaksaan Negeri Barito Utara, Senin 23/6/2025,(Kalteng)

Hison Ketua Umum DPP Alur Barito kepada wartawan menyampaikan, laporan ini terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Karendan Ricy dan
Mukti Ali Kades Muara Pari, dengan nilai kerugian sebanyak Rp 4 Miliar lebih.

” Selain kedua kades tersebut turut kami laporkan yang ikut terlibat adalah representative PT.Nusa Persada Resorses (PT.NPR) saudara Hirung, selaku pemberi suap,” kata Hison tegas.

” Sebelum terjadi penerimaan uang sebesar Rp 4 miliar 750 juta, kepala Desa Karendan dan Kepala Desa Muara Pari, Managemen PT NPR, sebelumnya tidak pernah melakukan negosiasi nilai ganti rugi tanam tumbuh, atau nilai Tali asih atas hak kami pengelola lahan,” ungkap Hison, didampingi lima orang anggota DPP Alur Barito.

Hingga saat ini lanjut Hison, kami pengelola lahan tidak pernah memberikan surat kuasa atau kuasa lisan kepada kepala Desa Karendan dan kepala Desa Muara Pari untuk dapat menerima uang taliasih hak lahan kelola kami.

Namun lahan kami sekitar 20 hektar telah digarap secara sepihak oleh perusahaan tambang PT NPR, dan sebagaimana keterangan peta pembebasan PT NPR dalam wilayah 190 hektar lahan kelola masyarakat semua akan digarap karena ganti rugi uang tali asih sudah diberikan kepada kedua kepala desa tersebut.

” Kami selaku pemilik pengelola lahan tidak menerima ganti rugi berupa tali asih namun lahan sudah digarap, sehingga Kami merasa Tanah kami dengan sengaja dirusak dan diserobot hal ini sangat merugikan,”paparnya.

” Adapun yang kami ketahui bahwa tindak kejahatan korupsi tersebut dilakukan dengan cara berkonspirasi karena kami mengetahui sebagian uang ditransfer ke rekening atas nama Minasih selaku anggota DPRD Kutai Barat, sebanyak 300 juta dan 500 juta diberikan ke tawani selaku mantan Kades Karendan,”papar Hison.

Sedangkan jelas Hison, selama 5 tahun kami mengelola lahan di wilayah sekitar kami tidak pernah mengetahui adanya lahan bekas atau bekas ladang mereka, begitu juga tentang pembagian uang oleh Kepala Desa Muara Pari.

” Kami selaku pemilik dan pengelola lahan melalui kuasa melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Barito Utara, untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan serta melakukan penindakan tegas kepada para pelaku,” pintanya.

Kami sampaikan ini jelas perbuatan kepala desa yang menerima uang dari korporasi untuk ganti rugi hak kelola masyarakat namun tidak menyampaikan kepada yang berhak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jonto undang-undang nomor 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan pasal 3 yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan.

Dalam hal ini juga korporasi yang memberikan uang melalui Kepala Desa tanpa kesepakatan atau kuasa dari kami selaku pengelolaan juga dapat dijerat sebagaimana pasal lain yaitu sebagaimana pasal 55 KUHP tentang penyertaan jika korporasi memberikan bantuan kepada kepala desa dalam melakukan tindak pidana korupsi.

” Selama proses hukum masyarakat tetap memiliki hak kelola atas lahan tersebut sebelum keputusan pengadilan,” kata Hison.

Lebih jauh di jelaskannya, tindak pidana yang dilakukan oleh korurasi dan kepala desa tidak secara otomatis menghilangkan hak kelola masyarakat atas lahan tersebut dan selanjutnya dalam menunggu proses hukum kami selaku pemilik lahan melalui kuasa pemohon agar diberikan rekomendasi atau petunjuk agar mendapat putusan sela dari pengadilan negeri atas lahan kelola kami

Hison menambahkan, Terkait dengan adanya dugaan keterlibatan Oknum Kepolisian yang terlibat dalam beberapa hari kami akan lanjutkan ke Propam untuk dengan bukti-bukti adanya penerimaan sebagian uan

CHANEL7.TV, Muara Teweh – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, S.E., M.P.A., melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora) Hj. Annisa Cahyawati, secara resmi membuka Kejuaraan Sepak Bola Fazzio Cup 2025 antar SMA dan SMP sederajat se-Kabupaten Barito Utara yang digelar di Stadion Swakarya Muara Teweh, hari Sabtu, 30/08/2025 (Kalteng).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Indra Gunawan menyampaikan bahwa sepak bola merupakan olahraga rakyat yang digemari semua kalangan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain menyehatkan jasmani, sepak bola juga menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kebersamaan.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga wadah silaturahmi, sportivitas, serta pembinaan generasi muda melalui olahraga, khususnya sepak bola. Dari sini kita berharap lahir bibit-bibit unggul Barito Utara yang bisa berkiprah hingga ke tingkat regional bahkan nasional,” ucap Indra Gunawan yang dibacakan Hj. Annisa Cahyawati.

Lebih lanjut, Pj Bupati menegaskan pentingnya menciptakan ruang positif bagi generasi muda di tengah perkembangan era digital yang serba cepat. Menurutnya, turnamen ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan karakter, menanamkan semangat kerja sama, disiplin, serta jiwa kompetitif yang sehat.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Barito Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola di Kabupaten Barito Utara.”

Acara pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran unsur Forkopimda, KONI, PSSI, para kepala sekolah, official, pelatih, wasit, atlet, serta masyarakat pecinta sepak bola yang memadati Stadion Swakarya.

Ketua Panitia Pelaksana, Dedy Suryana, dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, termasuk sponsor utama Yamaha Surya Pratama Muara Teweh, peserta, dan pihak lain yang turut berkontribusi.

Dedy Suryana menjelaskan, Fazzio Cup 2025 memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya sebagai sarana silaturahmi antar sekolah, media promosi Fazzio bagi anak muda, wadah pencarian bibit pesepak bola berbakat Barito Utara, sekaligus mendukung program Askab PSSI Barito Utara dalam pembinaan usia dini. “Selain itu, kegiatan ini juga menjadi hiburan positif bagi masyarakat Barito Utara,” ujarnya.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7.TV – Muara Teweh, Selasa 6 Januari 2026

Bertempat di rumah Suria Baya, Ketua Gerdayak Barito Utara, telah digelar rapat pertemuan para tokoh dan petinggi daerah terkait surat pernyataan dari pihak PT Hamparan Mulya yang menyatakan kesediaannya menghadirkan pimpinan perusahaan atau owner, Muhammad Rasyid, bersama pihak PT Bahtera Alam Tamiang, guna menyelesaikan persoalan tanah milik Setahan Awingnu yang saat ini digunakan sebagai pelabuhan jetty batu bara.

Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa apabila pimpinan perusahaan Muhammad Rasyid tidak dapat hadir untuk menyelesaikan permasalahan tanah milik Setahan Awingnu, maka aktivitas pemuatan batu bara (loading) tidak diperbolehkan lagi dilakukan di atas lahan tersebut.

Setahan Awingnu memberikan ultimatum kepada pihak perusahaan agar memberikan penjelasan dalam waktu 1 x 24 jam serta siap hadir dalam waktu tiga hari, terhitung sejak Selasa, 23 Desember 2025.

Setahan Awingnu, pemilik Pelabuhan Khusus Batu Bara di Desa Bintang Ninggi II, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengaku telah menunggu kejelasan selama dua tahun.

“Saya sudah menunggu kejelasan selama dua tahun. Karena lahan saya tetap digunakan tanpa kejelasan, maka saya menutup akses agar tidak lagi dipakai. Saya memortal karena pihak perusahaan tidak memberikan kejelasan terkait status sewa lahan milik saya yang saat ini digunakan oleh PT BIMA dan PT BAT,” ujar Awingnu.

Adapun dasar kepemilikan lahan tersebut sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Lahan Nomor:
   (001.1/LEG-PSL/BAT-SA/I/09) antara Setahan Awingnu dan PT Bahtera Alam Tamiang.

2. Berakhirnya Masa Sewa, merujuk pada perpanjangan perjanjian sewa lahan Nomor:
   (001/LEG-PPSL/BAT-SA/III/17).

Tanah tersebut merupakan hak milik sah atas nama Setahan Awingnu, dibuktikan dengan:

• Verklaring tertanggal 30 Juni 1909,

• Surat Segel tertanggal 1 Agustus 1961.

CHANEL7. TV, Bengkulu – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (DPW-APPI) Provinsi Bengkulu menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) perdana yang diadakan di Hotel Cupli Jl. Depati Payung Negara No.18, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu pada Sabtu, 16/5/2026

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum (Ketum) APPI Aprin Taskan Yanto, S.E., M.Si , Sekretaris Jenderal (Sekjen) APPI Anjang Sumitro, serta perwakilan pengurus dan anggota dari kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dengan tema “Wujudkan Pers dan Wartawan yang Independen, Profesional Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999”.

Dalam arahannya, Ketum APPI, Aprin menyampaikan, bahwa Muswil merupakan momentum penting bagi setiap organisasi, bukan hanya sebagai ajang silaturrahmi, tetapi juga untuk menghasilkan keputusan dan program terbaik bagi kemajuan insan Pera khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Kegiatan ini adalah momentum penting. Selain mempererat silaturrahmi antar anggota yang adak di Bengkulu, kita juga harus mampu menghasilkan sesuatu yang baik demi kemajuan organisasi dan dunia Pers,” ujar Aprin.

Aprin juga mengatakan, bahwa suatu penghormatan bagi dirinya kepada para senior yang ada di dalam organisasi APPI, diantaranya Sukardi Kataren dari Kabupaten Rejang Lebong yang belum sempat hadir serta tokoh Pers dari Kabupaten Mukomuko yang sempat hadir dalam kegiatan ini.

Aprin menegaskan, bahwa sejak awal berdirinya APPI, organisasi ini banyak menghadapi berbagai tantangan dalam membangun dan merapikan organisasi Pers. Menurutnya, Insan Pers dan pemilik media saat ini harus mampu berinovasi di tengah kondisi dunia kewartawanan dan dunia maya yang semakin canggih.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah maupun kementerian agar keberadaan organisasi APPI dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Kita harus terus berupaya membangun organisasi sampai ke daerah-daerah dan menjalin kemitraan dengan pemerintah. Organisasi APPI harus mampu menjadi bagian dalam membangun republik ini menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Selain itu, Ketum APPI menyebut, bahwa sejumlah pemerintah daerah mulai memberikan dukungan terhadap program organisasi setelah melihat konsep dan materi yang disampaikan oleh APPI dalam berbagai diskusi dan kegiatan.

Muswil APPI Bengkulu diharapkan mampu melahirkan kepengurusan dan program kerja yang lebih solid guna memperkuat profesionalisme wartawan serta meningkatkan peran media sebagai pilar ke-4 demokrasi di Provinsi Bengkulu.

Diketahui, dalam musyawarah wilayah tersebut DPD dan DPW APPI Bengkulu menyampaikan setiap program kerja di daerah masing-masing. Banyak kemajuan terkait dengan visi dan misi DPD maupun DPW propinsi Bengkulu, baik dalam administrasi secara kedudukan organisasi di Kesbangpol maupun program yang telah dilaksanakan.

“Alhamdulillah Muswil perdana ini berjalan dengan tertib dan dihadiri kurang lebih 70% keanggotaan yang ada di Provinsi Bengkulu walaupun dengan kondisi yang sederhana. Apresiasi setinggi-tingginya juga kita sampaikan kepada DPW yang telah menyelenggarakan Muswil Perdana di Provinsi Bengkulu,” tutupnya.

Reporter : RAMLI (Kalimantan Tengah)

DPRD Barito Utara Gelar Pemotongan Hewan Kurban, Ribuan Paket Daging Dibagikan ke Masyarakat

CHANEL7.TV, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melaksanakan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Kamis 28/5/2026, Kalimantan Tengah.

Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., didampingi istri Hj. Sofia, mengatakan kegiatan kurban tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus wujud kepedulian dan berbagi kepada masyarakat.

“Alhamdulillah tahun ini kita kembali bisa berbagi. Daging kurban ini bukan hanya untuk umat Muslim saja, tetapi juga untuk masyarakat non-Muslim yang menerima,” ujar Dr. H. Tajeri.

Pada tahun ini, total hewan kurban yang disembelih sebanyak lima ekor sapi dan satu ekor kambing. Sebelumnya, pada hari pertama pelaksanaan kurban juga telah dilakukan penyembelihan empat ekor sapi.

Seluruh daging kurban dibagikan kepada masyarakat melalui kupon yang telah disiapkan panitia. Pada hari pertama, sekitar seribu paket daging telah dibagikan. Sementara pada hari kedua, panitia menyiapkan sekitar 400 kupon tambahan serta pembagian langsung kepada warga yang datang ke lokasi.

Dr. H. Tajeri menambahkan, hewan kurban yang disembelih dibeli langsung dari masyarakat lokal sebagai bentuk dukungan terhadap para peternak di Kabupaten Barito Utara. Sebelum disembelih, seluruh hewan juga telah diperiksa dokter hewan dan dinyatakan sehat serta layak konsumsi.

“Kita membeli sapi milik masyarakat dan sudah diperiksa dokter hewan sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Ia juga memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam dan mengikuti anjuran pemerintah serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan melibatkan juru sembelih halal.

Selain dibagikan kepada masyarakat, hewan kurban tersebut juga diperuntukkan bagi para karyawan dan pekerja di lingkungan usaha keluarga maupun lembaga pendidikan yang dikelola keluarga Dr. H. Tajeri.

Reporter : RAMLI (Kalimantan Tengah)

Saran Judul:

CHANEL7.TV, MUARA TEWEH – Polres Barito Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polres Barito Utara, Senin (15/06/2026).

Kegiatan tersebut meliputi serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kapolsek Teweh Timur, Kabagren, dan Kasat Samapta Polres Barito Utara.

Upacara Sertijab yang berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto, S.H., S.I.K., selaku Inspektur Upacara. Seluruh personel Polres Barito Utara turut hadir sebagai peserta upacara, menunjukkan soliditas dan kekompakan jajaran dalam mendukung dinamika organisasi Polri.

Pelaksanaan sertijab ini merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta optimalisasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Barito Utara.

Dalam amanatnya, Kapolres Barito Utara menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia dan penyegaran organisasi agar mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

Melalui Kasubsipenmas Sihumas Polres Barito Utara, Iptu Novendra W.P., Kapolres menyampaikan bahwa pergantian pejabat di lingkungan Polres Barito Utara merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja organisasi.

“Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap para pejabat yang baru dapat segera beradaptasi, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan terus mendukung program-program Polres Barito Utara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Iptu Novendra.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Polres Barito Utara akan terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional, modern, dan terpercaya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sinergi di seluruh satuan kerja.

Dengan terlaksananya upacara sertijab ini, Polres Barito Utara diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Reporter : RAMLI (Kalimantan Tengah)