CHANEL7.TV, BEKASI SELATAN – Puluhan Mahasiswa dari Aliansi Pemuda Pembaharu Bangsa (APPB). Menggelar aksi di depan Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi), Senin (10/4).
Aksi tersebut, APPB melihat adanya kejannggalan di tubuh DBMSDA Kota Bekasi. Yang mana dalam pembelanjaan barang, yaitu pompa air se-kota Bekasi dan Mangkraknya pengerjaan sodetan air.
Kordinator Lapangan (Korlap) APPB, fajar mengatakan, Potensi tindakan korupsi dan nepotisme dalam pengadaan pompa air. APPB menduga Pompa air fiktif dengan pagu anggaran 18 Miliar.
“Walaupun sudah diadakan audiensi. Tapi saat kami cek dilapangan ternyata masih banyak yang belum terealisasi pompa airnya,” katanya.
Lanjut dia. Kinerja Kepala DBMSDA juga dianggap gagal. Dimana terjadi kelalaian dalam menggelar pekerjaan sodetan air. Sasak Bule Kaki Bancong 6,4 Miliar.
Hingga saat ini tidak kunjung selesai pengerjaannya. Dan juga terlihat asal-asalan pengerjaannya.
Terlihat seperti terjadi praktek korupsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Jika 7×24 jam DBMSDA belum klarifikasi. Kami akan melapor ke pihak yang berwajib,” tukasnya.
Selain itu, APPB menuntut kepada Plt Wali Kota Bekasi.
1. Meminta kepada Plt Wali Kota Bekasi untuk segera memecat kepala dinas bina marga sumber daya alam kota bekasi karena tidak becus bidang terkait.
2. Meminta kepada kepala kejaksaan negeri Bekasi untuk segera memeriksa kepala dinas bina marga sumber daya air (Dbmsda) karena diduga terjadi praktek korupsi dalam pengadaan pompa air se kota bekasi sehingga adanya fiktif.
3. Meminta kepada kejaksaan negeri Bekasi dan Plt Wali Kota Bekasi untuk segera menindak kepala dinas bina marga sumber daya air (Dbmsda) kota Bekasi. (pay)
CHANEL7.TV, BOGOR – PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FajarPaper), produsen kertas kemasan terkemuka yang merupakan anggota dari SCGP di Indonesia, bekerja sama dengan DAAI TV (Televisi Cinta Kasih) dalam “Program Ramadhan Berbagi Cinta Kasih”. Dalam program tersebut FajarPaper ikut memberikan bantuan dengan menyediakan makanan buka puasa kepada 1.000 anak yatim dan dhuafa yang berasal dari 10 panti asuhan di daerah Jakarta dan Parung, Kab. Bogor. Acara tersebut berlangsung mulai dari tanggal 03 sd 12 April 2023 dan dalam kegiatan terakhir yang terlaksana di Istana Yatim Piatu dan Dhuafa Baitul Qurro Parung, Kab.Bogor (12/4),
FajarPaper yang diwakili oleh Jefri D. Tambunan (HR Stategic & Business Partner General Manager) dan tim CSR ikut hadir untuk bertemu langsung dengan anak-anak panti sekaligus ikut berbuka bersama dan menyerahkan bantuan 50 paket alat tulis untuk anak-anak panti serta kenang-kenangan untuk Ibu Ayya selaku pembina panti.
Istana Yatim Piatu dan Dhuafa Baitul Qurro diketahui dijalankan oleh Ibu Ayya yang meneruskan ajaran orang tuanya sejak dahulu tentang pentingnya belajar Al-Quran di pengajian. Kemudian ajaran berbagi kebaikan tersebut dilanjutkan oleh Bu Ayya kepada anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut. Beberapa anak diketahui sudah putus sekolah, dan membutuhkan bimbingan untuk belajar dan bertumbuh. Untuk itu, bukan hanya pelajaran agama saja yang diberikan oleh pembina ataupun guru relawan lainnya yang mengajar disana, melainkan pelajaran lain seperti bahasa inggris, matematika, calistung (membaca menulis berhitung) juga ikut diberikan kepada anak panti. Selain anak yang sudah cukup umur untuk belajar terdapat juga anak yang masih berumur 1 tahun namun sudah tidak memiliki ayah, untuk itu pembina panti mengarahkan para ibu untuk dapat belajar dan bergabung bersama UMKM yang ada di panti seperti membuat kipas, topi, wadah ataupun prakarya lainnya yang terbuat dari anyaman bambu.
Ayya Susi Damayanti (Bu Ayya) sebagai Pembina Istana Yatim Piatu dan Dhuafa Baitul Qurro menyampaikan, “Panti ini sudah dianggap sebagai rumah kedua, banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah dan kebanyakan dari mereka terkadang ingin menyerah dan berhenti karena tidak dapat membayar biaya sekolahnya, diluar kesulitan lain yang dirasakan oleh tiap anak karena mereka bagaimanapun tetap membutuhkan sosok orang tua untuk bersandar. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya kolaborasi antara FajarPaper dengan DAAI TV pada acara hari ini, kami selalu mendoakan semoga FajarPaper bisa semakin maju, sukses dan jaya.”
Dwi Hartadi Kertiyasa selaku Brand Manager DAAI TV dan sebagai pencetus kegiatan Ramadhan Bebagi Cinta Kasih mengatakan, “Saya melihat akhir-akhir ini banyak dagangan UMKM yang sepi, dimana hal tersebut merupakan imbas dari kenaikan harga bahan pangan, untuk itu saya memiliki gagasan bagaimana cara untuk menggabungkan kebaikan dalam berbagi dengan menggunakan seni. Mulai dari kriteria pemilihan panti asuhan yang memiliki nilai inspiratif dan juga identitas yang jelas seperti adanya kegiatan dan anak-anak panti yang aktif dan terdaftar. Kami dari DAAI TV melihat acara hari ini luar biasa, kami juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi FajarPaper dimana yang saya ketahui lokasi perusahaan di daerah Cibitung, Kab. Bekasi namun bersedia untuk datang pada acara yang diadakan di Parung, Kab. Bogor pada hari ini dan berkolaborasi bersama kami dalam pemberian bantuan 1.000 makanan buka puasa untuk anak yatim dan dhuafa.”
Jefri D. Tambunan selaku HR Stategic & Business Partner General Manager PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk, memperkenalkan FajarPaper sebagai perusahaan kertas kemasan yang bahan bakunya merupakan kertas daur ulang dan memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga lingkungan terlebih lagi rumah kita agar bersih sambil belajar memilah sampah dengan benar, “Kita harus belajar memilah sampah dengan benar ya adik-adik, karena menjaga lingkungan itu selain untuk kebersihan namun juga untuk kesehatan kita semua bahkan FajarPaper juga menggunakan sampah kertas untuk dapat didaur ulang menjadi kertas kemasan seperti bahan kardus coklat yang biasanya kalian lihat. Dan juga pada bulan baik yang penuh rahmat ini, kita harus perbanyak kebaikan. Semoga bantuan paket alat tulis yang kami berikan dapat bermanfaat dan acara berbuka puasa hari ini dapat menebar cinta kasih sesuai tujuan dari program DAAI TV serta membawa kebaikan untuk kita semua.”
Selain bantuan sosial diatas, terdapat juga program pemberdayaan masyarakat dengan program ekonomi sirkular dan lingkungan melalui program GEMARI BUMITANIK (Gerakan masyarakat mandiri melalui budidaya maggot, ikan, dan tanaman hidroponik) dengan menggunakan sampah organik dari limbah rumah tangga sebagai pakan maggot. Disisi lain FajarPaper terus mendukung program CSR dari beberapa bidang lainnya seperti peningkatan pendidikan di Indonesia dengan renovasi sekolah, pemberian paket alat tulis, beasiswa dan juga program lainnya. *Ari*
CHANEL7.TV, PONTIANAK– POLDA KALBAR Dalam rangka kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Polda Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Kapuas Tahun 2023 yang bertempat di Ruang Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Kamis (13/4/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura yang diwakili Kasdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Djauhari, Danlamtamal Pontianak Laksma TNI Suharto beserta Forkopimda Kalbar.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, situasi dan indikator perekonomian Kalbar secara umum aman dan kondusif, namun terdapat beberapa trend kasus meningkat dari bulan sebelumnya seperti musim hujan yang panjang maka kebakaran hutan berkurang. Namun seminggu ini sudah tidak ada hujan maka akan dilakukan patroli, heli diterbangkan, drone di operasikan baik.
“Ada beberapa potensi kerawanan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini seperti curah hujan mulai berkurang untuk instansi terkait agar bekerja sama, Kejahatan konvensional, Subsidi pemerintah, sesuai arahan Gubernur Kalbar dimana untuk kapolres melaporkan apabila terdapat antrian dan fungsi Reserse dan Intel agar mengecek sampai dengan ke bungker minyaknya, Kecelakaan alat transportasi, Fenomena di masyarakat berkaitan dengan ketersediaan tiket yang dikhawatirkan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” jelasnya.
Karakteristik masyarakat dan prediksi animo mudik 2023 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, karena mudik pertama tanpa PPKM jika dilihat dari grafik bahwa masyarakat muslim paling banyak maka ditingkatkan pengamanan tempat ibadah. 250 Ribu penumpang rencana akan melaksanakan mudik bisa dilihat dimana ketersediaan tiket mudik mulai sulit.
“Polda Kalbar akan menggelar Operasi Ketupat di seluruh daerah Kalbar selama 14 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan menyasar di seluruh tempat seperti Terminal bus sebanyak 29 titik, Objek wisata 116 titik, Pelabuhan 21 titik, Bandara 4 titik, SPBU 113 titik, Pusat pembelanjaan 139 titik, Masjid prioritas 933 titik dan sebanyak 3.050 personel dikerahkan. Sebanyak 1.423 Polri, 260 TNI dan 179 Dinas Perhubungan,” ungkap Irjen Pipit.
Menurutnya, untuk keberadaan petugas di lapangan tolong dipantau dengan betul membantu mengawasi dan mengatur serta akan dilakukan mobile untuk melihat tempat-tempat yang sepi dan jauh dari pelayanan. Harus ada petugas minimal patroli stasioner jangan sampai ada kecelakaan karena mereka susah untuk berkomunikasi.
“Para petugas yang hadir harus ada di pos-pos, jangan sampai petugas kita tidak ada yang menjaga dan mengantisipasi kejahatan konvensional serta mengambil langkah-langkah, kemudian pelaksanaan pengawasan secara komprehensif dan turun langsung di tengah-tengah masyarakat serta melakukan patroli roda dua, roda empat dan jalan kak,” tegasnya.
Penguatan kolaborasi dengan TNI dan stakeholder terkait, Kemudian laksanakan penegakan hukum jika terdapat permasalahan pidana yang mengganggu harkamtibmas dan keteraturan sosial. Pemantauan terhadap jalur lalu lintas dengan adanya mudik gratis khatulistiwa inisiasi Polda Kalbar digelar dengan target 1000 orang kerjasama dengan pemerintah provinsi Dinas Perhubungan.
Selain itu, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengatakan, kelancaran arus mudik yang ramai dan jangan hanya fokus di darat tapi banyak sekali pengunjung itu dari sungai dan laut.
“Arus pulang di PLBN ini, saya sudah kunjungi arus baliknya habis lebaran ini yang dari Kabupaten Sambas bisa puluhan ribu untuk kembali bekerja,” jelasnya.
Untuk kebutuhan sembako saya rasa masing-masing daerah sudah tersedia sehingga mudah-mudahan Lebaran ini semua berjalan lancar dan aman.
CHANEL7.TV, ROKAN HILIR – Judi Ikan Gelper Viral itu menjamur di Rokan Hilir Provinsi Riau. Pemilik Judi diduga kebal hukum, bernisial J yang merupakan warga Kota Pekanbaru, secara terang-terangan membuka di sejumlah tempat di Rokan Hilir tanpa ada rasa takut. Lokasi Meja Judinya di Baganbatu, Pujud, Simpang Benar dan lainnya.
“Judi tembak ikan di Rokan Hilir, Riau terus berlangsung. Aktivitas judi ini sudah semakin meresahkan warga Rokan Hilir. Pemainnya banyak dari kalangan yang masih berstatus anak sekolah. Jelang Ramadan, aktivitas judi ini diharapkan dapat diberantas agar tidak merusak moral dan sosial masyarakat,” ungkap Warga yang Tidak mau ditulis namanya.
Kemudian dikutip beberapa media setempat, Melalui Kapolres Rokan Hilir dan Kasat Reskrim Rokan Hilir sebelumnya sudah dikonfirmasi terkait penyakit masyarakat judi tembak ikan atau terkenal dengan ‘gelper’ ini.
Kapolres mengarahkan Kasat Reskrim untuk menindaklanjuti pemberantasan aktivitas judi ini. Sayangnya, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir terpantau tidak melakukan aksi penegakan hukum terhadap pemberantasan judi tembak ikan tersebut, seolah-olah mereka tutup mata dan tidak melakukan Tindakan hukum.
CHANEL7.TV, JAKARTA– Periode libur Idul Fitri 1444 H menjadi momen spesial bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, dan handai taulan. Bersamaan dengan itu, periode ini juga menjadi momentum bagi setiap perseroan dalam memberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan pelanggannya.
Dalam memenuhi kebutuhan transaksi perbankan masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI senantiasa mengimbau nasabah untuk bertransaksi perbankan secara digital yang memberikan kemudahan akses kapanpun dan dimanapun dengan lebih praktis. Masyarakat juga dapat memanfaatkan jaringan e-channel seperti ATM/CRM serta fasilitas laku pandai BRI “AgenBRILink” yang jumlahnya mencapai 627 ribu tersebar di seluruh pelosok negeri. Selain itu, nasabah juga dapat memanfaatkan layanan digital banking BRI dalam hal ini Super Apps BRImo yang saat ini sudah memiliki lebih dari 100 fitur dan layanan yang memudahkan masyarakat bertransaksi.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan dari asisten virtual BRI “Sabrina” (chat Whatsapp nomor 0812-1214017). Selain memberikan kemudahan informasi perbankan, Sabrina juga dapat menemani nasabah saat memerlukan informasi lokasi Kantor Operasional BRI, ATM, sekaligus lokasi merchant terdekat & layanan pengaduan nasabah.
Tidak hanya layanan digital banking, selama periode libur Idul Fitri tahun ini, BRI juga memberikan layanan Kantor BRI secara terbatas selama tiga hari yakni pada tanggal 19, 21, dan 24 April 2023 pada 163 Unit Kerja Operasional (UKO) di seluruh Indonesia.
Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan bahwa layanan terbatas berarti menjawab kebutuhan masyarakat yang secara historis selalu meningkat dalam melakukan transaksi terutama di masa libur lebaran. Diprediksi, peningkatan tersebut akan semakin signifikan mengingat kenormalan mobilitas setelah berakhirnya masa pandemi Covid-19.
“Layanan perbankan baik secara digital maupun konvensional tersebut kami tujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat yang meningkat di masa endemi ini. BRI senantiasa mengakomodasi keperluan nasabah selama hari libur lebaran,” ujarnya.
Adapun jenis layanan operasional terbatas di beberapa kantor operasional BRI, nasabah dapat melakukan transaksi antara lain: pembukaan rekening simpanan, setoran rekening simpanan dan pinjaman, setoran penerimaan negara, setoran penebusan DO BBM/Non BBM dari SPBU PERTAMINA, dan layanan perbankan lainnya. Adapun dari 163 UKO yang tetap beroperasi, terdiri dari 157 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 2 BRI Unit.
Terakhir di sejumlah kantor cabang juga dapat melakukan pembukaan rekening untuk kebutuhan klaim asuransi kecelakaan untuk layanan Jasa Raharja. Adapun daftar kantor yang memberikan layanan terbatas dapat diakses di website https://bri.co.id/
CHANEL7.TV, YOGYAKARTA – Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM) Mada Sukmajati, menyatakan perubahan sistem tersebut bisa dilakukan untuk pemilu 2024
“Bisa dilakukan untuk pemilu 2024. Mengapa? Karena MK belum lama ini juga mengubah soal sistem dapil. Tapi tidak ada alasan untuk tidak diputuskan. Dampaknya juga tidak besar. Justru bisa mendorong perbaikan yang lebih signifikan,” jawab Mada tegas.
Sedangkan hakim konstitusi Arief Hidayat mengingatkan bahwa perubahan sistem proporsional tertutup ke proporsional terbuka dilakukan oleh MK pada 2008. Sehingga Arief Hidayat menjadi bingung saat ini ada suara yang melarang MK mengubahnya lagi karena open legal policy.
“Dulu yang memulai Mahkamah Konstitusi, kok sekarang ada pendapat ‘jangan Mahkamah Konstitusi dong’. Tapi ada juga yang mengatakan, Mahkamah Konstitusi yang memulai, maka Mahkamah Konstitusi yang mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri,” ucap Arief Hidayat.
Dalam sidang itu, Mada Sukmajati menyatakan sistem proporsional daftar tertutup lebih mendorong penyederhanaan sistem kepartaian karena fokus pemilih bukan lagi kepada kandidat, namun kepada partai politik. Apalagi jika hal ini dibarengi dengan angka ambang batas parlemen yang tinggi.
“Kedua, jika bangunan koalisi ideal yang dibayangkan adalah bangunan koalisi antar partai politik yang bersifat ideologis atau programatik, maka sistem tersebut juga lebih tepat dipilih,” ujar Mada.
Menurut Mada, penjelasan dari banyak ahli sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka sampai sejauh ini terlihat tidak berhasil dalam mengembangkan politik programatik. Apalagi dalam konteks pemilu serentak sebagaimana terjadi di Pemilu 2019 lalu, di mana dinamika dari pileg ternyata telah tenggelam oleh dinamika dari pilpres.
“Sistem proporsional daftar terbuka telah mendorong fenomena pilihan personal (personal vote) dari para pemilih yang bisa jadi menyisakan potensi konflik horizontal pasca pemilu karena fokus pemilih adalah pada individu calon dan bukan pada lembaga partai politik,” ungkap Mada.
CHANEL7.TV, JAKARTA – Beberapa gabungan LSM yang terdiri dari SIRA, MAKI, BPI, KPNPA RI dan PST Sumatera Selatan melakukan unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023.
Mereka meminta KPK jangan tebang pilih terhadap pelaku koruptor sebagaimana yang sudah dilaporkan, yaitu Kasus dugaan korupsi angkutan batu bara PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera selatan (PT SMS).
Mereka mempertanyakan kenapa sampai saat ini belum dijadikan sebagai tersangka oleh KPK, demikian juga dengan Gubernur Sumatera Selatan, HD dan wakil Gubernur, MY atas keterlibatan mereka sebagai pemegang saham PT. SMS.
KPK dianggap lamban menangani kasus tersebut sehingga sampai saat ini belum ada titik terang dan belum dijadikan sebagai tersangka, sahut salah satu pimpinan LSM
Kehadiran mereka di KPK hari ini sebagai bentuk keprihatinan atas kinerja KPK, gabungan LSM SIRA, MAKI, BPI, KPNPA RI dan PST Sumatera Selatan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas.
CHANEL7.TV, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.
Di antaranya, KPK mengungkapkan bahwa salah satu proyek yang ikut dikorupsi adalah jalur kereta api yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (29/3/2023), yakni jalur kereta api di Makassar-Parepare.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
“Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok dan seterusnya,” kata Johanis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023) dini hari.
Dalam kasus ini, telah ditetapkan 10 tersangka dan sudah diamankan oleh kepolisian.
Para tersangka kasus suap tersebut diduga menerima uang sebesar lebih dari Rp 14,5 miliar.
Kemudian, sebagian hasil suap tersebut digunakan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).
“Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya,” kata Johanis saat jumpa pers, Kamis (13/4/2023) dini hari.
Daftar Proyek Diduga Terjadi Korupsi
Sebelumnya, tercatat juga ada sembilan proyek tahun anggaran 2021-2022 yang diduga terjadi korupsi dan tersebar di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi.
Berikut daftar proyeknya:
– Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (Jawa Tengah)
– Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar (Sulawesi Selatan)
– 4 Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)
6) SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar
Pihak kepolisian diketahui sudah melakukan penahanan kepada para tersangka di rutan selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 12 April sampai dengan 1 Mei 2023.
Atas perbuatannya iru, para tersangka penerima suap tersebut dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kemudian untuk para tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kronologi Penangkapan
Kasus ini berawal dari giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya.
KPK awalnya mendapatkan informasi bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada DJKA Kemenhub.
Kemudian, pada 10 April 2023, dari hasil tindak lanjut terdapat informasi, Direktur PT IPA memerintah staf keuangan berinisial ANY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp350 juta.
Selain itu, ANY juga diminta untuk memberikan kartu debit BCA baru untuk BEN, sehingga tim selanjutnya memantau pergerakan para pihak di Semarang dan Jakarta.
“Pada 11 April 2023, tim menemukan informasi bahwa akan terjadi pertemuan antara MUH selaku Direktur PT DF, DIN, FAD selaku PPK Kemenhub, HNO selaku Direktur Prasarana DJKA Kemenhub di Kantor Kemenhub Gedung Karsa Lantai 14 Jakarta,” kata Johanis.
Tim memutuskan untuk mengamankan BEN, PTU selaku Kepala BTP Jabagteng, AYU selaku Staf BTP Jabagteng, dan beberapa staf DIN di kantor PT IPA.
Selanjutnya tim KPK mengamankan DIN yang sedang berada di Mall Green Pramuka Square.
Selain itu, tim juga turut mengamankan MUH, FAD, HNO, dan RIY di Gedung Karsa. Selain itu tim juga mengamankan SYN di rumahnya di Depok, Jawa Barat.
“Selain pihak-pihak tersebut tim KPK juga mengamankan pihak lainnya, sehingga total 25 orang untuk dimintai keterangannya,” ucap Johanis.
CHANEL7.TV, JAKARTA – Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK disebut setara dengan PNS, yakni sama-sama sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seperti PNS, PPPK juga mendapatkan berbagai tunjangan, antara lain tunjangan beras, tunjangan fungsional, BPJS Kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian (JKM).
Ada juga Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD, yang besarannya sesuai kemampuan masing-masing daerah.
Bahkan, untuk PPPK guru juga mendapatkan Tunjangan Profesi Guru alias TPG yang disesuikan dengan gaji pokok.
Yang membedakan, pensiunan PPPK tidak mendapatkan uang pensiun yang diterima bulanan.
Perlu juga diketahui, PPPK ada yang hanya bekerja selama 1 tahun saja, setelah itu pensiun.
Pasalnya, syarat pendaftaran PPPK, antara lain usia paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun.
Namun, meski misal hanya bekerja 1 tahun, mayoritas PPPK yang ada saat ini sudah mengabdi menjadi honorer selama bertahun-tahun.
Dengan demikian, tidak berlebihan jika pemerintah memikirkan hari tua para pensiunan PPPK.
“Saat ini sedang ada pembahasan dengan Paguyuban MenPANRB dan Taspen terkait skema tabungan hari tua untuk PPPK,” ujar Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf, dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Taspen Life di Aula Lt. 5, Gedung 1, Kantor Pusat BKN, Rabu (12/4).
“Hal ini disambut baik oleh stakeholder di kementerian maupun lembaga. Pemerintah Daerah juga menaruh perhatian khusus terhadap skema tabungan hari tua PPPK,” sambung Supranawa Yusuf, dikutip dari situs resmi BKN.
Pernyataan Kepala BKN pada 2015
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana Pada 2015 silam mengatakan, PPPK memiliki posisi yang setara PNS.
“Jangan terlalu memaksakan diri menjadi PNS. PPPK juga ASN dan mendapatkan gaji serta fasilitas setara PNS,” kata Bima Haria Wibisana, Rabu 14 Oktober 2015.
Dia menyebutkan, PNS itu cuma status saja. Untuk gaji dan fasilitas lainnya sama dengan PPPK. Sedangkan untuk pensiun, dananya bisa diatur dengan tabungan pensiun.
“PNS itu kan cuma menang gengsi saja. Kalau dianalisa lebih jauh, PPPK sama kedudukannya dengan PNS karena dibayar dengan jumlah yang sama pegawai negeri,” kata Bima Haria saat itu.
Data Jumlah PPPK
Mengutip data demografi ASN yang sempat dipublikasikan KemenPAN-RB, jumlah ASN di Indonesia hingga 31 Maret 2022 mencapai 4.261.783.
Perinciannya, ASN berstatus PNS sebanyak 4.029.748 orang.
Adapun jumlah PPPK secara keseluruhan mencapai 232.035 orang.
Adapun, seleksi PPPK 2022 menyediakan formasi totalnya mencapai 532.892.
Perinciannya, untuk 56 instansi pusat yang ikut pengadaan PPPK 2022 disiapkan formasi sebanyak 94.057.
Adapun total formasi PPPK 2022 untuk instansi daerah mencapai 438.835.
CHANEL7.TV, BOGOR– Keterlambatan pengerjaan jalan rabat Beton yang menghubungkan dari Kp. Cisoro RT/RW 01/04, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kab. Bogor, dengan panjang pekerjaan 400 meter dan lebar 2,5 CM Dan untuk pembukaan jalan 1000 × 3 Meter, menyerap anggaran sebesar Rp, 381 juta Dari Anggaran SAMISADE 2022 dalam hal pengerjaannya terjadi keterlambatan sampai Bulan Februari 2023.
Dari hasil konfirmasi dengan Sekertaris Desa (Sekdes) Didin, dirinya mengatakan bahwa program Betonisasi Jalan sumber dana Samisade Anggaran tahun 2022 sudah selesai. Namun selesai di Tanggal 23 Februari Tahun 2023 memang terlambat ungkap sekdes terkesan bahasanya berkelit diduga kuat ada unsur menutupi persoalan .
“Silahkan tanya TPK nya, karena untuk RT 03 /RW 01 itu pembangunan jalan dari anggaran dana desa dan apakah anda sudah melakukan pengecekan ke lokasi.? Mungkin, karena warga taunya itu pembangunan Jalan Betonisasi dari Samisade 2022. Untuk pekerjaan di RT 04/01 sudah selesai, namun untuk pengerjaan terlambat dan baru selesai di tanggal 23 Februari 2023 dikarenakan untuk pengerjaannya ngantri” ungkapnya.(11/4/2023)
Pada Saat melakukan pengecekan Lokasi pada Pembangunan Betonisasi Samisade tersebut, tidak ditemukan papan kegiatan yang seharusnya di pasang sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat maupun publik, di duga Desa Sukamulya tersebut tidak transparansi dalam melakukan kegiatan pembangunan anggaran Samide tahun 2022 tersebut.
Dari sumber warga yang enggan di tulis namanya, menanggapi dan mengeluhkan terkait pembangunan Jalan Samisade tersebut, pasalnya anggaran Samisade tahun anggaran 2022, saat pengerjaannya tersendat-sendat bahkan dalam proses penyelesaian jalan betonisasi terlambat.
Warga tersebut menambahkan “bahwa sekdes Didin Bohong, ini buktinya jalan belum selesai, masih kurang lebih 50 meter belum selesai, dari ujung cor hingga ke ujung jalan beton yang dulu, dan kualitas Jalan Betonisasi tersebut kurang dari 3 bulan, jalan sudah banyak yang terkelupas.”
Menyikapi keterangan / keluhan Warga tersebut, Awak Media Chanel7 melakukan konfirmasi kepada TPK Desa Sukamulya Miptah, dan saat dimintai tanggapan terkait laporan dan keluhan warga tersebut.
“Pekerjaan sepanjang 400 meter sudah selesai, saat di cek oleh Inspektorat kurang 3 meter saja dan kekurangan langsung dikerjakan, dikarenakan semen masih ada, nah untuk kualitas jalan Samisade tersebut yang terkelupas/ sudah rusak ya ga tau, meraka yang mengerjakan, ” Ungkap TPK Miptah Kepada awak media.
Miptah juga menyampaikan “Untuk jalan rusak, seperti yang disampaikan warga, memang belum di bangun sekitar 50 meter, namun untuk jalan Samisade 400 meter sudah selesai. Sebenernya saya juga garetek/geli /kesal, terkait adanya anggaran maupun tidaknya seharusnya jalan yang 50 meter, mau ada anggaran atau tidak, harus selesai, terlepas kualitas mau sama atau tidak dengan yang awal yang penting selesai dengan swadaya masyarakat.”
Sambas, Kasi Ekbangsos kec. Sukamakmur, coba dikonfirmasi Untuk menanyakan perihal keterlambatan pembangunan Jalan Samisade tersebut.
“Setahu saya untuk pembangunan jalan Samisade di desa Sukamulya kecamatan Sukamakmur tersebut sudah selesai, namun untuk secara teknis dalam Pengerjaan maupun lebar dan panjang jalan, mungkin di sesuaikan sesuai dengan kebijakan kepala desa masih-masing, biar lebih jelasnya coba dilakukan Konfirmasi kembali kepada Kepala Desa Komar di Desa Sukamulya” pungkasnya.
