CHANEL7.TV, TAMBUN – Pungutan Liar (Pungli) nampaknya masih terus mewarnai dunia pendidikan. Di SDN 06 Setia Mekar Tamsel misalnya, dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR) Kordinator Kelas (Korlas) menarik iuran dari murid sebesar Rp.10.000,- per orang.

Terhadap dugaan pelanggaran yang bermuara ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut, Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Setia Mekar,  Tambun Selatan, Siti Rohayah, S.E, mengatakan, dengan Alasan apa pun tidak dibenarkan ada pungutan disekolahnya.

“Iya, sudah  saya  perintahkan agar Kordinator Kelas Mengembalikan uang yang sudah dipungut tersebut,” ujarnya kepada media ini, Senin (28/5/2023).

Ditanya kapan pengembalian itu dilakukan?  “Belum, saya belum Cross Chek,” kata Siti.

Dihubungi  Terpisah,  salah seorang kordinator kelas (Korlas) berinisial  MDN  mengaku kalau pungutan seperti itu tidak hanya terjadi disekolahnya.

“Coba cek sekolh lain..bukan sd o6 saja ada pungutan sama di sd negri. Maupun swasta sama ..untuk rasa trmksh kita sama guru.karena 10.rb jadi bahan pembicaraan..bukan kls kita doang.kls lain begitu semua..kenapa kls kita yg kena himbasnya.. trmksh🙏🙏,” jawabnya melalui WhatsApp.

Ironinya, sejumlah wali murid disekolah tersebut yang enggan disebut namanya dengan tegas membantah adanya pengembalian uang dari korlas “Bohong, sampai sekarang kita belum terima uang pengembalian dari Korlas,” katanya terlihat geram.

CHANEL7.TV, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti soal potensi konflik kepentingan terkait Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Tahi Bonar Lumbanraja, yang memiliki saham dalam perusahaan ekspor impor.

“Ada satu yang punya saham, tapi sudah kita klarifikasi,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/2023).

Kendati demikian, Tahi Bonar disebut tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan ekspor impor dimaksud.

Namun, tetapi saja KPK mengingatkan bahwa kepemilikan saham tersebut dikhawatirkan menjadi celah konflik kepentingan.

“Tapi tetap berpotensi konflik kepentingan dalam artian potensi perdagangan pengaruh,” kata Pahala.

Pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu telah menjalani klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (11/5/2023).

Terkait dengan potensi perdagangan pengaruh itu, KPK telah menyurati Kementerian Keuangan.

“Sudah KPK kirim surat ke Menkeu untuk melarang punya perusahaan yang terkait atau potensi konflik kepentingan,” kata Pahala.

Merujuk situs LHKPN KPK, Bonar terbilang rajin melapor harta kekayaan ke KPK.

Namun, dalam laporannya itu tak ada informasi detail soal perusahaan tersebut.

Dalam laporannya untuk tahun periodik 2022, Bonar tercatat memiliki harta dengan total Rp8.867.586.436. Harta tersebut terdiri dari :

1. 3 bidang tanah disertai bangunan dan 7 bidang tanah dengan nilai total Rp6.002.380.000. Aset tersebut tersebar di Kota Bogor, Medan, dan Samosir.

2. Kendaraan dengan nilai total Rp352.000.000. Aset itu yakni, mobil Honda CR-V JEEP tahun 2012; motor honda E1FO2N11M2 tahun 2016; dan mobil Toyota MARK X tahun 2012.

3. Harta bergerak lainnya: Rp60.000.000.

4. Kas dan setara kas: Rp1.483.206.436

5. Surat berharga: Rp970.000.000.

CHANEL7.TV, SOLO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo, Jawa Tengah, menyampaikan pencemar Bengawan Solo kebanyakan limbah domestik. Kondisi itu menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang membuang limbah domestik ke aliran Bengawan Solo.

“Kalau menurut evaluasi yang dilakukan BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), lebih banyak tercemar oleh limbah domestik, 50 persen masih limbah domestik,” kata Kepala Bidang Penataan, Pengendalian, dan Pengelolaan Lingkungan DLH Kota Surakarta Budiyono di Solo.

Meskipun demikian, Budiyono mengatakan, tidak sedikit pula pencemar Bengawan Solo yang berasal dari kegiatan industri di daerah hulu sungai.

Ia mengatakan bahwa pemantauan tingkat pencemaran Bengawan Solo dilakukan dengan secara berkala mengambil sampel air sungai dan memeriksanya.

“Kan tidak ada batasan antarwilayah. Ya kalau koordinasi terkait dengan pengawasan sama saja, tiap tahun ada pengambilan sampel di air Sungai Bengawan Solo, saat musim penghujan dan kemarau, di enam anak sungai. (Untuk pemantauan) Limbah industri juga daerah lain sama melakukan itu,” katanya.

Guna menekan pencemaran limbah industri di aliran sungai, menurut dia, Pemkot Solo sudah memfasilitasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di beberapa pusat kegiatan industri serta usaha kecil dan menengah (UKM).

“Ada di Laweyan dan Sondakan. Kebanyakan kan UKM, secara finansial mereka kesulitan kalau harus mengolah limbah sendiri,” katanya.

Sementara itu, mengenai fenomena munculnya ikan-ikan ke permukaan air yang sebelumnya terjadi di Bengawan Solo, Budiyono mengatakan penyebabnya belum diketahui secara pasti.

“Biasanya kaitannya dengan kekurangan oksigen, amoniak. Namun perubahan cuaca juga pengaruh,” ujarnya.

Sebelumnya, fenomena pladu atau munculnya ikan-ikan ke permukaan air dilaporkan terjadi di bagian Bengawan Solo yang ada di wilayah Kampung Sewu, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Solo.

Koordinator Forum Jogo Kali Bengawan (Jokalibe) Budi Utomo mengemukakan kemungkinan fenomena itu terjadi karena pencemaran air sungai.

“Kalau saya yakinnya karena pencemaran ya. Kalau yang pladu biasa itu pas kayak kemarau, panas panjang, air sungai suhunya agak panas, terus kena air hujan berubah suhunya menjadi dingin,” katanya.

Desa BANGAHON Kecamatan Lahei
Gelar Musdes

Muara Teweh, CHANEL 7. tv. Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa. Ketua BPD SRI RAHAYU.Mujianti Desa BENGAHON Kecamatan LAHEI Kabupaten Barito Utara (Barut) menggelar musyawarah Desa dalam rangka penyusunan dan penyaringan usulan untuk rencana kerja pemerintah Desa (RKPDES) tahun anggaran 2024.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Posyandu Desa BENGAHON, setempat, Rebu (21/6/23)
dihadiri camat Lahei yang diwakili Sekcam, HERMONDI, Kasi BANG KESSOS, ARIS SANTO, BABINSA, M. AGUS.S. berserta Staf kecamatan beberapa,

Rombongan dalam perjalanan Melalui sungai Lahei, anak DAS Barito, Melalui beberapa desa, pertama Desa Hurung Enep, Desa Juju baru, Desa Muara Inu, Hampir perjalanan Kurang lebih Dua jam setengah, naik kapal kelutuk, Mesin motor dari jam 7 kurang lebih, sampai ke Desa Tujuan, BENGAHON Jam 10

Kepala Desa JONIUS, mengatakan dalam musyawarah ini semoga dapat menghasilkan poin-poin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna dalam membantu pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

dalam kegiatan MUSYAWARAH DESA guna penetapan dari hasil musdes.
“Pembangunan tahun anggaran 2024 dan untuk penyusunan (RKPDES) dalam kurun enam tahun kedepan yang disesuaikan visi dan misi agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan efektif.

“Acuan pelaksanaan pembangunan tahun 2024, adalah Musdes perencanaan pembangunan ini. Sebab, tanpa Musdes ini, kita tidak bisa melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Insyaallah, apa yang diusulkan pada Musdes, secara bertahap dapat direalisasikan di tahun 2024 nanti,” tandasnya,Kades JONIUS (Ramli)

CHANEL7.TV – Media Sosial dihebohkan dengan akun Chanel Youtube yang bernama “Sunnah Nabi”, akibat isi dari Konten-Konten yang tergolong

CHANEL7.TV, BUNTOK – Upaya untuk menekan kasus gigitan hewan yang dapat menyebabkan virus rabies pada manusia di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) terus dilakukan, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DKPPP) setempat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharan, di Desa Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan (Dusel), Kamis (6/7/2023).

Kegiatan Vaksinasi ini turut dihari oleh Pj. Bupati Barsel, H. Deddy Winarwan didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten, Asisten I, II, III, Kepala DKPPP Ida Safitri, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Desa Sanggu berserta Ketua BPD dan masyarakat setempat yang ingin binantang peliharaannya mendafatkan vaksin.

Deddy winarwan menyampaikan, kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi kemaren, yang mana sesuai dengan hasil rapat, setiap stekholder yang terlibat agar segera melaksanakan 10 langkah prioritas dalam menanggulangi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies.

CHANEL7.TV, LAHEI – 5 Desa di Kec. Lahei Kab. Barito Utara menuntut agar IUP PT. Duta Nurcahya dicabut alias dibukukan .

Sejak dari tahun 2015 – 2023 tidak ada kegiatan tambang, sehingga masyarakat menganggap bahwa PT. Duta Nurcahya harus hengkang dari wilayah desa mereka. Sejak lama,lamsyarakat berharap ada kegiatan adktivitas di lokasi tersebut agar perekonomian dan tenaga kerja di 5 desa tersebut bisa menjadi lebih baik.

Ketika Masalah ini dipertanyakan kepada pihak PT. Duta Nur Cahaya, tidak memberikan jawaban sementara BKPN di Kementrian SDM tidak bisa berbuat banyak

CHANEL7.TV, BARITO UTARA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo bertindak selaku inspektur Upacara pada HUT Ke-73 Kabupaten Barito Utara, yang mengusung tema Barito Utara Bermartabat, Masyarakat Berakhlak, Pembangunan Tumbuh Pesat.

Upacara dilaksanakan di arena terbuka Tiara Muara Teweh. Sedangkan bertindak selaku komandan upacara adalah Camat Teweh Tengah Jati Prayogo, S.IP.

Wagub Edy Pratowo mengucapkan atas nama pribadi dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah menyampaikan selamat hari jadi yang ke-73 Kabupaten Barito Utara serta selamat kepada Kabupaten Barito Utara yang meraih WTP ke-9 kalinya secara berturut-turut.

Sebelumnya, dibacakan juga uraian singkat sejarah berdirinya Kabupaten Barito Utara oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara. Dalam Kegiatan ini dihadiri Bupati Barito Utara H. Nadalsyah,Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah, Unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah dan Peserta upacara diikuti oleh TNI, Polri, ASN, Mahasiswa dan Pelajar dalam Kota Muara Teweh.

Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah menyampaikan, memasuki usia ke-73 Tahun di akhir-akhir masa kepemimpinannya, berkat sinergi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak serta atas ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa alhamdulillah banyak kemajuan pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Pembangunan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara yang meliputi Bidang Infrastruktur yaitu Jalan dan Jembatan di 9 kecamatan, Bidang Perekonomian dan Pembangunan yaitu pasar yang ada di Kabupaten Barito Utara, Bidang Kesehatan, adalah pembangunan RSUD dengan beberapa fasilitas pendukung serta pembangunan puskesmas. Bidang kelistrikan, yaitu pembangunan listrik desa di 9 kecamatan, Bidang Pemerintahan diantaranya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 9 kali berturut-turut, serta Bidang Pendidikan dan Bidang Pertanian.

“Lebih lanjut sekali lagi atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengucapkan selamat hari jadi ke-73 Tahun Kabupaten Barito Utara dan ucapan terimakasih kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua/Wakil Ketua DPRD Propinsi, Bupati /Walikota Se Kalimantan Tengah, Mantan Bupati/Wakil Bupati dan seluruh undangan yang berkenan hadir pada HUT ke-73 Kabupaten Barito Utara” Ucap H. Nadalsyah.

Selepas upacara kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran dan ramah tamah di Gedung Balai Antang Muara Teweh.( Ramli)

Sekitar 337 juta lebih data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri diduga bocor dan dijual di forum hacker. Melalui akun Twitter @DailyDarkWeb, sang pengunggah mengklaim bahwa data milik Ditjen Dukcapil Kemendagri itu telah dijual bebas.

Postingan pada Sabtu, 15 Juli 2023, disertai dengan tangkapan layar akun seorang peretas dengan nama RRR. Data diklaim berasal dari situs web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Data yang terdiri dari 337.225.465 baris ini berisi informasi nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, hingga nomor paspor.

Hingga Selasa, 18 Juli 2023, pukul 11.00 WIB, unggahan @DailyDarkWeb itu sudah dilihat 183,9 ribu kali dan di retweet sebanyak 302 kali.

Fakta-fakta Jutaan Data Dukcapil Bocor

Berikut adalah sejumlah fakta terkait dugaan bocornya ratusan juta data Dukcapil:

• Jumlah Data Melebihi Angka Penduduk

Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan pihaknya bakal memeriksa terkait dugaan bocornya data kependudukan tersebut.Namun demikian, jika dilihat dari angkanya, maka bisa dipastikan bahwa terdapat kelebihan dari angka yang bocor dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini.

“Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa,” kata Usman Kansong, dikutip Antara News.

Kemenkominfo bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki kasus ini.

• Dirjen Dukcapil Bantah Data Bocor

Sementara itu, Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri membantah adanya kebocoran data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Online.

Hal itu berdasarkan audit investigasi yang dilakukan Dirjen Dukcapil bersama BSSN.

“Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bersama BSSN dan stakeholders terkait lainnya telah melaksanakan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat dengan hasil sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada SIAK Terpusat Online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri,” kata Teguh.

Ia memastikan masih terus melanjutkan proses audit investigasi bersama BSSN dan pihak terkait untuk mendalami dugaan kebocoran data kependudukan, termasuk database yang ada di kabupaten/kota.

• Format Data Beda dengan Dukcapil

Masih menurut Teguh Setyabudi, Dirjen Dukcapil Kemendagri, format data yang diduga bocor dan dijual bebas di forum hacker berbeda dengan data milik Dukcapil Kemendagri.

Dirinya menjelaskan, format elemen data kependudukan tersebut tidak sama dengan elemen data di database yang dikelola Dukcapil.

“Yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di Breachforums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil saat ini,” bebernya.

Sebagai tindak lanjut berikutnya, pihaknya bersama BSSN dan Kemenkominfo akan melaksanakan 2 langkah, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif.

Judul Ketua DPC PAn MEdan Satria Bekasi Utara Ikut meramaikan Tahun Baru Islam di Salah satu kampung bahagia gaga