CHANEL7.TV, IBUKOTA NUSANTARA – Banyaknya laporan informasi di Media Sosial, yang menyebutkan adanya kekurangan air dan pekerja sulit mandi di Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Nusantara atau IKN, Tim Chanel7.tv beserta Para Media dari Wilayah berbagai wilayah Berkesempatan untuk mengunjungi IKN dan Mendapatkan Informasi langsung terkait Fasilitas Air di IKN.

Kementerian PUPR menegaskan bahwa fasilitas air di HPK telah ditingkatkan dan saat ini dalam kondisi sangat baik.

Tim Chanel7.tv, bertemu Kepala Divisi Logistik dan Keuangan Tim Transisi HPK Kementerian PUPR, Yuda Ramadhani Lubis di HPK 1 pada Kamis 15/08/2024, beliau mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Perumahan PUPR telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan ketersediaan air bersih di HPK.

Untuk Informasi Lebih Lengkap, Tonton Video dibawah

Staff Khusus Kepala Otorita IKN, Troy Pantouw menghimbau kembali kepada publik untuk bertanya langsung kepada pemerintah bila ingin memahami lebih jelas mengenai pra-sarana dan sarana yang sedang, sudah dan akan digarap di IKN. Juga hal-hal lain mengenai IKN dikarenakan info yang beredar bila tanpa konfirmasi resmi dan tidak lengkap menyampaikannya maka akan menimbulkan keliru tafsir dan ketimpangan informasi. “Kota Nusantara adalah kota inklusif bahkan kota dunia untuk semua dan terbuka bagi ruang dialog konstruktif guna menguatkan peran dan kemanfaatan IKN bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Troy.

Rian, salah seorang pekerja konstruksi di HPK, memberikan testimoninya terkait fasilitas yang ada. “Fasilitas di sini sudah sangat bagus dan lengkap. Permasalahan air dan listrik sudah teratasi dengan baik, air bersih sudah teraliri dan kebutuhan listrik sudah dibackup dengan genset. Kami merasa nyaman bekerja di sini,” ungkap Rian.

Dengan peningkatan fasilitas ini, Otorita IKN dan Kementerian PUPR memastikan bahwa kenyamanan dan kesejahteraan para pekerja di HPK tetap menjadi prioritas utama. Fasilitas yang telah disediakan tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar, tetapi juga dirancang untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pekerja konstruksi yang berperan penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

CHANEL7.TV, KALIMANTAN TENGAH – Penjabat Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, mengikuti agenda Arahan Presiden Kepada Kepala Daerah Se- Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024).

Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada 517 kepala daerah, baik gubernur/Pj gubernur maupun bupati/Pj bupati dan walikota yang hadir secara langsung, menurut laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dilaporkan Mendagri, bahwa 35 kepala daerah lainnya berhalangan hadir, sebagian karena sakit, sebagian lagi harus mengikuti sidang paripurna DPRD, hingga tidak kebagian tiket pesawat.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengedukasi para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun kota yang ramah lingkungan di wilayahnya masing- masing.

“Saya ingin menyampaikan, bahwa IKN ini contoh utama kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep yang matang, konsepnya jadi kota hutan bukan kota beton, saya kira di semua provinsi, kabupaten dan kota bisa merencanakan, dan konsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa,”ujar presiden.

Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa Istana Negara yang berada di Jakarta dan Bogor itu adalah istana bekas peninggalan kolonial Belanda yang telah dihuni selama 79 tahun semenjak kemerdekaan.

Presiden menekankan, bahwa melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama. Sejak dimulai tahun 2021, pembangunan IKN baru akan selesai sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang.

“Dengan dibangunnya IKN ini kita ingin tunjukan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun Ibu Kota sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan desain kita,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota karena laju inflasi Indonesia ada pada posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara- negara lain yakni 2,13%.

“Mohon dijaga, dengan cara segera merealisasikan APBD-nya secepat-cepatnya, karena sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31% kecil sekali, provinsi masih 41%, tolong dicek lagi, dilihat lagi, didorong segera realisasikan agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Mengakhiri arahannya Jokowi meminta agar anggaran untuk Pilkada serentak segera diselesaikan, karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pada kegiatan pilkada.

Dalam tanggapannya, Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, mengatakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan segera menindaklanjuti arahan presiden.
“Kita siap tindaklanjuti hal-hal apa saja yang sudah bapak presiden arahkan untuk segera dilaksanakan, terutama realisasi APBD yang beliau minta untuk segera direalisasikan, agar supaya bisa cepat beredar di masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir secara langsung, untuk mengikuti dan mendengarkan arahan dari bapak presiden Republik Indonesia” Ucap (Ramli)

 CHANEL7.TV, KALIMANTAN TIMUR – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan meninjau Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN memiliki fungsi untuk konservasi air, yaitu menampung dan menyimpan air dengan kapasitas/volume kecil, lebih kecil dari kapasitas waduk/bendungan. Sedangkan Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut diantaranya Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para undangan lainnya.(Ramli)

CHANEL7.TV, Muara Teweh – RANCANGAN APBD PERUBAHAN- Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis didampingi Pj Sekda Jufriansyah menyerahkan rancangan APBD Perubahan tahun 2024 kepada unsur pimpinan DPRD pada rapat paripurna I DPRD, Kamis (1/8/2024).(Kalteng)

(Pemkab Barut) sampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2024

Dalam rapat paripurna I DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini dihadiri Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis, Wakil Ketua I DPRD H Parmana Setiawan, Wakil Ketua II DPRD Sastra Jaya Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Jufriansyah, mewakili unsur FKPD, anggota DPRD, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala perangkat daerah dan udangan lainnya.

Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis mengatakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, membuat ketentuan terkait perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
Selain itu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Keadaan darurat; dan/ atau keadaan luar biasa.

“Berdasarkan hal yang kami sebutkan di tersebut, maka pada hari ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024,” kata Pj Bupati Muhlis.

Hal tersebut kata dia dengan maksud agar dapat dibahas bersama sebagai mitra kerja. Melalui pembahasan bersama eksekutif dan legislatif, sehingga dapat sepakati kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan kita laksanakan pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2024.
“Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2024 juga merupakan dasar untuk penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024,” kata Muhlis.

Pj Bupati Muhlis juga berharap kiranya kita dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2024 ini, hingga tersusunnya Rancangan Perubahan APBD tahun 2024.

“Sehingga persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dicapai,” pungkasnya.(Ramli)