CHANEL7.TV, Medan Labuhan – Melanggar UU Migas dan Diduga Tanpa Izin Resmi. Warga di sekitar lokasi dibuat resah dengan keberadaan sebuah gudang berwarna hitam yang diduga kuat menjadi tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal jenis solar. Kecurigaan tersebut mencuat setelah warga kerap mencium bau menyengat solar setiap kali melintas di depan gudang tersebut.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa aktivitas di gudang tersebut tergolong mencurigakan.

“Setiap kami melintas di depan gudang itu, bau solar tercium kuat dari dalam. Selain itu, hampir setiap hari terlihat truk keluar masuk,” ungkapnya.

Menindaklanjuti laporan warga, tim media langsung turun ke lokasi untuk melakukan investigasi lapangan. Di lokasi, tim menemukan sebuah mobil cold diesel (koldisel) berwarna kuning terparkir tepat di depan gudang. Namun, saat tim media mencoba melakukan konfirmasi, tidak satu pun pihak gudang memberikan respons dan pintu gudang tetap tertutup rapat.

Situasi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa gudang tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan berpotensi menjadi bagian dari jaringan mafia BBM ilegal.

Tim media kemudian mencoba meminta klarifikasi kepada pihak Polsek Simpang Kantor melalui telepon via WhatsApp. Pihak kepolisian menjawab singkat,

“nanti kita cek ke lapangan, bersama anggota.”

Diduga Langgar UU Migas dan Aturan Lingkungan

Jika dugaan tersebut terbukti, aktivitas gudang itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), khususnya terkait penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi BBM tanpa izin resmi.

Selain itu, gudang tersebut juga diduga tidak memiliki:

• Izin usaha penyimpanan BBM

• Persetujuan lingkungan

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Ketiadaan izin tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan warga, mengingat BBM merupakan bahan mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Desakan Tindakan Tegas Aparat

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun ke lapangan untuk:

• Melakukan penyelidikan menyeluruh

• Menyegel lokasi bila terbukti ilegal

• Menindak tegas pihak-pihak yang terlibat sesuai hukum yang berlaku

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola gudang maupun hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.

Media akan terus mengawal dan mengembangkan kasus ini.

(TIM)

CHANEL7.TV, Medan — Aktivitas pengolahan minuman yang beroperasi di Lingkungan III, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, diduga tidak memenuhi standar perizinan dan ketentuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas tersebut terpantau masih beroperasi pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi pengolahan minuman tersebut tidak dilengkapi dengan papan informasi usaha sebagaimana diwajibkan dalam prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengamanatkan bahwa setiap badan usaha wajib menyediakan informasi yang benar, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Saat dikonfirmasi awak media, pemilik usaha bernama Meri mengaku telah memiliki izin usaha yang lengkap. Namun, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui kewajiban pemasangan papan informasi di lokasi usaha. Ketika diminta untuk menunjukkan dokumen perizinan, Meri menolak dengan alasan bahwa hanya pihak Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap izin tersebut.

Sikap tertutup tersebut semakin menimbulkan pertanyaan publik, mengingat usaha pengolahan minuman berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, termasuk limbah cair maupun padat. Kondisi ini memunculkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait kewajiban pengelolaan limbah dan izin lingkungan.

Seorang tokoh masyarakat setempat menyayangkan minimnya pengawasan dari pemerintah setempat, mulai dari Kepala Lingkungan hingga instansi teknis di tingkat kota. Ia menegaskan bahwa produk minuman yang dikonsumsi masyarakat harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Minuman itu dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Kualitas, kebersihan, dan dampak lingkungannya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Pemerintah harus segera turun tangan,” ujarnya.

Warga berharap agar pihak Kelurahan, Kecamatan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan segera melakukan inspeksi dan penindakan sesuai kewenangan. Penegakan aturan dinilai penting guna memastikan kepatuhan terhadap UU KIP, UU Lingkungan Hidup, serta menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

CHANEL7.TV, Medan, Kamis (12/2/2026) — Dugaan kriminalisasi terhadap Ketua Yayasan Masyarakat Pembela Tanah Wakaf (MPTW), Abdul Latif, terus menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers dan organisasi kemasyarakatan. Kali ini, Ketua Umum DPP Wartawan Jurnalis Medan Bersatu (WJMB), Irwansyah Putra, secara tegas angkat bicara di Kota Medan.

Irwansyah Putra menyatakan keprihatinan mendalam atas penetapan Abdul Latif sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan pada 26 Januari 2026 atas dugaan penganiayaan, yang dinilainya sarat kejanggalan dan berpotensi mencederai rasa keadilan.

“Pers harus berdiri di garda terdepan membela kebenaran. Jika penegakan hukum diduga menyimpang dan mengarah pada kriminalisasi pejuang wakaf dan rumah ibadah, maka itu wajib dikritisi secara terbuka,” tegas Irwansyah Putra.

Ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya mempertahankan Masjid Al-Ikhlas di Komplek Veteran, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga hendak dipindahkan oleh pihak pengembang. Menurutnya, perjuangan membela tanah wakaf tidak boleh dibalas dengan proses hukum yang tidak objektif.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua Umum DPP GNI (Generasi Negarawan Indonesia) Rules Gajah, S.Kom, yang menilai penetapan tersangka terhadap Abdul Latif sebagai bentuk dugaan kriminalisasi. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak profesional, adil, dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

“Ini bukan persoalan pribadi, melainkan perjuangan mempertahankan masjid sebagai rumah ibadah umat. Aparat hukum harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan justru menekan,” ujar Rules gajah.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi mendesak Kapolrestabes Medan untuk menghentikan proses hukum terhadap Abdul Latif. Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyampaikan bahwa berdasarkan kronologi kejadian, bukti percakapan di grup WhatsApp, serta keterangan saksi-saksi di lokasi, tidak ditemukan adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Abdul Latif terhadap pelapor.

Peristiwa tersebut bermula dari percakapan di grup WhatsApp pada 2 Januari 2026 yang berujung pada pertemuan langsung. Dalam pertemuan itu terjadi adu mulut, namun pelapor justru mengalami luka akibat ditanduk oleh seorang pria lain, bukan oleh Ketua MPTW.

LBH Medan juga mengaitkan dugaan kriminalisasi ini dengan kasus pembakaran mobil advokat Indra Surya Nasution, yang selama ini turut mendampingi perjuangan mempertahankan Masjid Al-Ikhlas. Meski empat pelaku pembakaran telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, hingga kini otak pelaku belum terungkap, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik.

Irvan Saputra menegaskan bahwa tindakan kriminalisasi bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Atas dasar itu, WJMB, GNI, dan LBH Medan secara tegas meminta Kapolrestabes Medan untuk menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap Abdul Latif serta memprioritaskan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menjunjung supremasi hukum, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap rumah ibadah dan tanah wakaf.

CHANEL7.TV, MEDAN – Dewan Pengurus Pusat Wartawan Jurnalis Medan Bersatu (DPP WJMB) secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolres Pelabuhan Belawan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan insan pers dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penegakan hukum yang transparan.

Permohonan audiensi tersebut tertuang dalam surat bernomor **024/SK/AUDENSI/DPP-WJMB/II/26**, tertanggal **11 Februari 2026**, yang ditujukan langsung kepada **AKBP Roesef Efendi, SIK, MH, CPHR**, selaku Kapolres Pelabuhan Belawan.

Ketua Umum DPP WJMB, **Irwansyah Putra**, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi bagian dari komitmen organisasi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**.

“Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, edukasi, kontrol sosial, dan perekat demokrasi. Sinergi dengan Polri sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain itu, WJMB juga menegaskan pentingnya implementasi **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, khususnya dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pelabuhan Belawan.

Sekretaris Jenderal DPP WJMB, **Bayu Pratama**, menambahkan bahwa audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara kepolisian dan wartawan, sehingga tidak terjadi hambatan komunikasi maupun kesalahpahaman dalam kerja-kerja jurnalistik di lapangan.

“UU KIP menjamin hak masyarakat untuk tahu. Pers menjadi jembatan antara aparat negara dan publik. Karena itu, keterbukaan dan komunikasi yang baik adalah kunci,” tegasnya.

Melalui audiensi ini, DPP WJMB berharap terjalin hubungan kemitraan yang solid, saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing, serta menjunjung tinggi **kode etik jurnalistik** dan prinsip **supremasi hukum**.

WJMB menegaskan akan terus berperan aktif sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi aparat penegak hukum demi terciptanya iklim demokrasi dan keterbukaan informasi yang sehat di Sumatera Utara, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

CHANEL7.TV, Deli Serdang — Persidangan perkara dugaan penganiayaan secara bersama-sama dengan terdakwa Edy Syahputra di Pengadilan Negeri Labuhan Deli, Simpang Kantor Belawan, Selasa (3/2/2026), berlangsung panas dan nyaris ricuh setelah terungkap dugaan kesaksian palsu yang disampaikan pelapor dan saksi di hadapan Majelis Hakim.

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ibu Wita Sirait menghadirkan Ilham Hakim Lubis sebagai pelapor serta Zulham Efendi sebagai saksi pelapor. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang terjadi di Jalan Sidomulyo, Gang Buntu, Sei Rotan, Dusun VII.

Saat pemeriksaan, saksi Zulham Efendi mengaku berada di dalam mobil bersama pelapor dan melihat langsung pelapor dipukul, namun memilih diam karena takut. Selanjutnya, JPU menanyakan kepada pelapor Ilham Hakim Lubis apakah pernah ada upaya perdamaian dari keluarga terdakwa.

Dengan tegas, pelapor menyatakan tidak pernah ada permintaan perdamaian dari pihak Edy Syahputra.

Namun pernyataan tersebut terbantahkan secara langsung di persidangan ketika Penasihat Hukum terdakwa, Ibu Lasma Sinambela, SH, dan Bapak Efendi Sinaga, SH, mengungkap fakta adanya surat perdamaian resmi dari kelurahan tempat tinggal Edy Syahputra.

Setelah didesak dan diperlihatkan konteks perdamaian tersebut, pelapor akhirnya mengakui bahwa surat perdamaian itu memang ada. Pengakuan ini memicu ketegangan di ruang sidang.

Dengan nada keras dan tegas, Ibu Lasma Sinambela, SH, menyatakan bahwa pelapor dan saksi patut diduga telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

“Ini bukan lagi sekadar kekeliruan. Pelapor dan saksi telah menyampaikan keterangan yang bertolak belakang dengan fakta adanya surat perdamaian. Ini berpotensi kuat sebagai kesaksian palsu di persidangan,” tegas Lasma Sinambela.

Kesaksian Palsu Berpotensi Dijerat Pidana Berat

Penasihat hukum menegaskan bahwa tindakan memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah bukan pelanggaran ringan, melainkan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pasal tersebut disebutkan:

Pasal 242 ayat (1) KUHP:
Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di bawah sumpah, dengan sengaja memberi keterangan palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 242 ayat (2) KUHP:
Jika keterangan palsu tersebut diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa, ancaman pidana dapat diperberat.

Menurut Penasihat Hukum, perbedaan keterangan yang disampaikan pelapor dan saksi di awal persidangan dengan fakta surat perdamaian yang akhirnya diakui, menimbulkan dugaan kuat adanya niat memperberat posisi hukum terdakwa secara tidak jujur.

“Ini berbahaya bagi sistem peradilan. Jika kesaksian palsu dibiarkan, maka pengadilan bisa berubah menjadi alat kriminalisasi,” ujar PH dengan nada keras di hadapan persidangan.

Jaksa Pilih Bungkam, Sebut Masih Tahap Pembuktian

Usai persidangan, awak media mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli untuk meminta klarifikasi terkait implikasi hukum surat perdamaian serta dugaan kesaksian palsu tersebut.

JPU Ibu Wita Sirait memilih bersikap hati-hati.

“Saya belum bisa berkomentar karena perkara ini masih dalam tahap pembuktian,” ujarnya singkat.

Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan berikutnya. Publik kini menanti sikap tegas Majelis Hakim dalam menilai kejujuran saksi dan menjaga marwah peradilan dari praktik kesaksian palsu.