CHANEL7.TV, ASAHAN, SUMATERA UTARA — Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera Utara II menjadi sorotan terkait pelaksanaan proyek pembangunan saluran irigasi yang bersumber dari anggaran APBN dengan nilai mencapai sekitar Rp11 miliar.
Proyek tersebut diperuntukkan bagi 56 kelompok tani di Kabupaten Asahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, setiap kelompok tani mendapatkan bantuan sekitar Rp190 juta per paket untuk pembangunan saluran irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis, termasuk ukuran panjang dan lebar yang telah ditentukan.
Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, muncul dugaan adanya pungutan sebesar Rp82 juta untuk setiap paket pekerjaan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dana tersebut diduga diminta untuk disetorkan kepada salah satu Ketua DPD Partai Demokrat di Kabupaten Asahan berinisial NS.
Berdasarkan informasi yang beredar, dana tersebut disebut-sebut akan dibagikan kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
Dugaan pungutan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi serta pengelolaan anggaran proyek irigasi yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Kabupaten Asahan.
Jika informasi mengenai pungutan tersebut terbukti, maka nilai dana yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kelompok tani tentunya akan mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan saluran irigasi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BBWS Sumatera Utara II terkait dugaan pungutan tersebut maupun mekanisme pelaksanaan proyek.
Konfirmasi juga telah diupayakan kepada Hinca Panjaitan, anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara, terkait persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban yang diterima.
Masyarakat berharap pihak berwenang dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara transparan terhadap dugaan pungutan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan anggaran negara yang diperuntukkan bagi pembangunan irigasi dan peningkatan kesejahteraan petani benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Kasus ini juga diharapkan menjadi perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
