CHANEL7.TV, JAKARTA – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi hasil survei yang menyebutkan bahwa ketua umum partainya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah pasangan ideal untuk Anies Baswedan dalam mengarungi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, AHY memiliki beberapa keunggulan.

Herzaky menegaskan keputusan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan merupakan hak prerogatif  Anies.  Namun, jika hasil survei belakangan ini, Herzaky mengatakan sosok AHY merupakan orang yang dapat melengkapi Anies Baswedan dalam memutar roda pemerintahan.

“Komitnya kuat sekali, kalau kita lihat dan kita cermati dalam banyak kesempatan kan sangat cocok sekali berdua ini,” ujarnya saat dihubungi, Ahad, 12 Maret 2023.

AHY dinilai cakap dalam mengelola organisasi politik

Sosok AHY, menurut Herzaky, telah menunjukkan kemampuan mengelola organisasi politik, yaitu Partai Demokrat, dalam tiga tahun terakhir. Kemampuan ini, kata Herzaky, terlihat dari bagaimana AHY mengelola kekuatan partainya di parlemen serta cara AHY memimpin mesin politik dari tingkat atas hingga bawah.

Herzaky mencontohnya ketika partainya menghadapi masalah klaim politik yang dilakukan kubu Moeldoko. Dia menilai, AHY menunjukkan kemampuannya untuk melawan seorang jenderal bintang 4 yang merupakan kepala staf presiden, orang yang dekat dengan kekuasaan.

“Bisa mensolidkan konsolidasi semua kekuatan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota dari atas bilang A sampai ke bawah sampai ke RT RW bilang A-nya. Semua ini kan suatu kelebihan, bagaimanapun memastikan tadi bisa saling melengkapi,” kata Herzaky.

Dia menilai hal ini sangat penting untuk pemerintahan ke depannya. Menurut dia, kemampuan AHY untuk mengkonsolidasikan kekuatan di parlemen, bernegosiasi dan berkompromi dengan partai politik lain, akan menjamin program pemerintahan berjalan.

“Ini kan suatu nilai lebih yang akan diperlukan pemerintahan ke depan. Bagaimana program mau jalan kalau di parlemen mentok? nah ini Kan perlu orang yang berpengalaman,” kata Herzaky.

Selain itu, kemampuan AHY dalam mengkonsolidasikan kekuatan ke tingkat bawah juga dinilai penting agar kebijakan pemerintahan pusat dan daerah selaras.

“Kan kita ingin agar kebijakan-kebijakan kita untuk perbaikan nanti bisa terimplementasi, bukan hanya hanya lip service belakang,” kata dia.

Hal itu, menurut dia, juga terlihat dari bagaimana AHY memimpin anggota parlemen Partai Demokrat sebanyak 54 orang di DPR RI dan sekitar 2000 di tingkat DPRD.

CHANEL7.TV, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akan bertemu dengan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di markas Demokrat. Kedatangan Surya Paloh itu disebut sebagai kunjungan balasan.

“Kunjungan balasan,” kata Ketua Bapilu Demokrat, Andi Arief, kepada wartawan, Selasa (21/2/2023).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan Paloh dan AHY bertemu untuk mematangkan Koalisi Perubahan. Koalisi yang terdiri dari NasDem, Demokrat dan PKS itu mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024.

“Ini sebagai kelanjutan proses pematangan koalisi Perubahan yang sebelumnya ketiga partai ini telah bersepakat dan mendeklarasikan ke publik bahwa Mas Anies Baswedan sebagai Capres yang diusung Koalisi Perubahan,” kata Kamhar.

Kamhar mengatakan pertemuan antar Ketum parpol penting demi terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Perubahan. Kamhar mengatakan para Ketum dari tiga parpol itu juga segera meneken nota kesepahaman pencapresan Anies.

“Sebagai kelanjutan atas itu, pertemuan antar Ketum menjadi penting dan mendesak untuk pembentukan Sekretariat Bersama, penandatanganan nota kesepahaman dukungan terhadap pencapresan Mas Anies untuk pemenuhan presidential threshold 20 persen, komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat akan perubahan dan perbaikan,” tuturnya.

Kamhar mengatakan urusan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Dia berharap Anies segera mengumumkan pendamping dirinya untuk maju dalam pilpres mendatang.

“Terkait cawapres ketiga partai ini telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Kita berharap Mas Anies segera menentukan cawapresnya agar bisa segera deklarasi paripurna Koalisi Perubahan beserta capres dan cawapresnya,” tuturnya.

Pertemuan AHY dan Paloh direncanakan digelar Rabu (22/2/2023) siang. AHY dan Surya Paloh dijadwalkan bertemu di Ruang Biru DPP Demokrat. Keduanya juga dijadwalkan makan siang bersama.

CHANEL7.TV, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengajukan diri ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pihak terkait dalam sidang gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, lebih spesifik mengenai sistem pemilu proporsional tertutup. Pengajuan itu diwakilkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat.

“Permohonan ikut sebagai pihak terkait dikarenakan kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku bakal caleg tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,” kata Kepala BHPP Partai Demokrat, Mehbob dalam keterangannya, Sabtu, 21 Januari 2023.

Menhob menjelaskan Jansen Sitindaon melalui BHPP Partai Demokrat mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan tersebut via online di MK. Pendaftar tersebut telah tercatat di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 8/PAN.ONLINE/2023 tertanggal 20 Januari 2023

Mehbob menjelaskan alasan Partai Demokrat menolak sistem pemilu proposional tertutup, karena rakyat tidak akan bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Selain itu, sistem pemilu tertutup dianggap sebagai perampasan hak suara rakyat dalam pesta demokrasi.

Proporsional tertutup dianggap pengkhianatan demokrasi

Mehbob menyebut sistem pemilu proposional tertutup jauh dari semangat reformasi yang menghendaki demokrasi yang sehat di Indonesia. Ia berharap agar MK tetap konsisten terhadap putusan No 22/24/PPU/VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

“Bahwa sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Mehbob.

Jokowi Bakal Beri Keterangan di Sidang Gugatan Pemilu Proposional Tertutup

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut sidang judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bakal digelar pada Kamis, 24 Januari 2023. Dalam sidang gugatan terhadap sistem pemilu proposional terbuka itu, Fajar menyebut hakim akan mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak, salah satunya Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Keterangan DPR, Presiden, dan KPU,” kata Fajar.

Soal konfirmasi kehadiran Jokowi dalam sidang tersebut, Fajar menyebut Kepala Negara bakal diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sidang tersebut juga tidak mewajibkan pihak yang akan didengarkan keterangannya untuk hadir secara langsung.

“Presiden kan sudah ada tim kuasanya juga, yang diperlukan keterangannya di persidangan,” kata Fajar.

Sidang Kamis depan merupakan lanjutan dari sidang perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait pengujian materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang batal digelar pada Selasa, 17 Januari 2023. Saat itu Ketua MK Anwar Usman yang memimpin jalannya sidang memutuskan penundaan karena ada surat permintaan dari DPR tertanggal 16 Januari, agar sidang dilaksanakan secara offline atau luar jaringan (luring).

“Pada siang hari ini sidang lanjutan untuk perkara Nomor 114/2022 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden serta keterangan pihak terkait KPU. Akan tetapi kemarin MK menerima surat dari DPR yang ditanda tangani oleh sekjen atas nama pimpinan, yang pada intinya memohon agar sidang yang semula dilaksanakan secara daring atau online diubah menjadi secara luring di ruang sidang MK,” ujar Anwar.

Anwar menyebut MK perlu melakukan beberapa persiapan seperti mengatur tempat duduk, pengamanan, dan memberi tahu kepada pihak-pihak ha terkait dalam perkara ini bahwa sidang bakal digelar secara tatap muka. Sehingga, pihaknya memutuskan penundaan sidang pada Selasa lalu.

Anwar menyentuh sidang pada Kamis depan sekaligus menjadi pertama atau pembuka untuk sidang luring pada perkara-perkara yang akan datang.

Gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini kembali diajukan ke MK pada akhir November lalu. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.