CHANEL7.TV, Medan Belawan, 3 Mei 2026 – Suara bulat dan kepercayaan penuh kembali diberikan kepada Hadi Suhendra, S.H. Dalam Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Belawan, ia ditetapkan secara Aklamasi sebagai Ketua untuk periode kepengurusan 2026-2029.

Kegiatan musyawarah dan pemilihan ketua tersebut berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan di Wisma Hanafiah, Belawan, pada Minggu (03/05/2026). Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus PAC Medan Belawan yang hadir untuk memberikan mandat kepemimpinan.

Kemenangan Mutlak Tanpa Oposisi

Proses pemilihan berjalan lancar dan demokratis. Berdasarkan kesepakatan bersama dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh elemen pengurus, Hadi Suhendra, S.H. dipilih tanpa adanya calon tandingan. Keputusan aklamasi ini membuktikan bahwa kepemimpinan beliau diterima dengan baik dan mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh kader Garuda Pancasila di wilayah Belawan.

Orasi Pemimpin: Harus Kompak dan Jadi “Raja di Kampung Sendiri”

Dalam orasi dan sambutannya usai penetapan, Ketua Terpilih Hadi Suhendra, S.H., menyampaikan pesan penting kepada seluruh kader dan pengurus. Ia menekankan bahwa kunci kekuatan Pemuda Pancasila terletak pada soliditas dan persatuan.

“Pemuda Pancasila Medan Belawan harus kompak, satu visi dan satu misi, agar bisa menjadi raja di kampung sendiri. Kita tidak boleh terpecah belah. Jika kita bersatu, tidak ada kekuatan lain yang bisa menggeser posisi kita di tengah masyarakat,” ujar Hadi dengan tegas.

Lebih jauh, Hadi Suhendra menegaskan bahwa organisasi tidak hanya soal kekuatan fisik atau orasi, tetapi juga harus hadir memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat sekitar.

“Visi dan misi Pemuda Pancasila Belawan ke depan sangat besar dan luas. Namun, yang paling utama dan akan saya prioritaskan adalah urusan perut. Saya akan berjuang dan bekerja keras maju ke depan untuk mencari solusi agar kesejahteraan anggota dan masyarakat bisa terjamin,” tambahnya.

Pernyataan ini disambut baik oleh seluruh hadirin, yang berharap di bawah kepemimpinan Hadi Suhendra, PAC Medan Belawan semakin maju, sejahtera, dan berkontribusi besar bagi pembangunan wilayah.

Syukuran dan Hiburan Meriah di Kantor PAC

Usai pelaksanaan rapat pemilihan dan penetapan kepengurusan selesai, suasana berubah menjadi lebih meriah dan penuh sukacita. Ketua PAC Hadi Suhendra, S.H. beserta seluruh pengurus dan anggota bergegas menuju Kantor PAC Pemuda Pancasila yang berlokasi di Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan.

Di sana, telah disiapkan acara syukuran dan hiburan sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran proses pemilihan dan terbentuknya kepengurusan baru. Acara ini juga menjadi momen mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar kader dalam suasana yang hangat.

Dengan terpilihnya kembali Hadi Suhendra, S.H., diharapkan Pemuda Pancasila Medan Belawan dapat terus eksis, menjaga nama baik organisasi, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Belawan.

CHANEL7. TV, Jakarta – Rumiadi, SH, MH, Ketua DPRD Murung Raya, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP Perjuangan yang digelar di Kantor DPP PDIP Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat. Rumiadi menegaskan konsistensi kader daerah dalam menjaga soliditas partai serta memperkuat sinergi politik antara pusat dan daerah.

Perayaan HUT PDIP Perjuangan tahun ini berlangsung khidmat namun semangat perjuangan. Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus DPP, kepala daerah, pimpinan legislatif, serta kader PDIP Perjuangan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Momentum menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus refleksi perjalanan panjang partai dalam mengawal demokrasi dan kepentingan rakyat, 01/11/2026 (Kalteng).

Rumiadi dalam penyampan, usia 53 tahun PDIP Perjuangan bukan sekadar angka, melainkan penanda kematangan partai dalam menghadapi dinamika politik nasional. Ia menyebut PDIP Perjuangan tetap konsisten berdiri di garis ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, serta tidak tercerabut dari akar rakyat.

“Selama lebih dari setengah abad, PDIP Perjuangan membuktikan diri sebagai partai yang teguh menjaga ideologi, memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, dan hadir dalam setiap fase penting perjalanan bangsa,” ujar Rumiadi di sela kegiatan.

Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, SH, MH, menegaskan komitmennya untuk menerjemahkan nilai-nilai perjuangan partai ke dalam kerja-kerja legislatif yang konkret di daerah. Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat harus tercermin dalam kebijakan anggaran, pengawasan pembangunan, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial warga.

Ia juga menilai peringatan HUT ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi antar kader berbagai daerah. Pertukaran gagasan dan pengalaman dinilai penting agar PDIP Perjuangan tetap responsif terhadap persoalan rill yang dihadapi masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan.
(Ramli)

“Soliditas partai harus dibangun dari pusat hingga ke daerah. Dengan visi yang sama dan kerja politik yang disiplin, PDI Perjuangan akan semakin kuat dan relevan di tengah tuntutan zaman,” tegasnya.

Perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh kader untuk terus menjaga persatuan, memperkokoh ideologi Pancasila, serta menghadirkan politik yang beretika, membumi, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7.TV, Muara Teweh – Dr. Aris Irawan, S.H., M.H., CP.M, Dosen Pakar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Borneo, diminta warga masyarakat Barito Utara. Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Barito Utara hingga kini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebagai Ahli Hukum, saya turut prihatin dan saya perlu menegaskan, langkah menunda ini memang prosedur wajib sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, karena perselisihan hasil pemilihan adalah ranah MK. Namun, sejumlah pakar juga menyampaikan keprihatinan terhadap lamanya penetapan,” ujar Aris, Kamis 28 Agustus 2025, di Kalteng.

Menurut mereka, kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi terjadinya eigenrichting (main hakim sendiri) maupun potensi abuse of power oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kekosongan kepastian.

Ahli hukum tata negara menilai, kepastian hasil Pilkada sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi lokal dan mencegah konflik horizontal dalam masyarakat. “Menunda memang prosedur hukum, tetapi jika berlangsung terlalu lama, mengulur waktu, ada kemungkinan ada kepentingan-kepentingan tertentu yang membahayakan stabilitas masyarakat di Barito Utara. Masyarakat bisa frustrasi dan memicu tindakan sepihak,” katanya.

“Saya perlu tegaskan itu kenapa. Karena, penundaan yang tidak dikelola dengan baik juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan daerah.”

Oleh karena itu, putusan MK yang bersifat final dan mengikat diharapkan segera menjadi landasan kuat bagi KPU Barito Utara untuk menetapkan pasangan calon terpilih secara resmi, sekaligus mengakhiri ketidakpastian politik di Barito Utara.

Sebagai Ahli Hukum dari Universitas Borneo Tarakan, ia menyampaikan kekhawatirannya atas hak masyarakat akan kepastian pemimpin mereka yang menurut peraturan perundang-undangan dapat tercederai. “Namun, perlu kebijaksanaan oleh pihak terkait, memaklumi kondisi dan keadaan yang ada.”

“Memang, menurut aturannya, apabila penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka hasil Pilkada berpotensi cacat hukum.”

Perlu kebijaksanaan pihak-pihak terkait. Penetapan yang terburu-buru bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan mekanisme UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang secara tegas menempatkan MK sebagai lembaga penyelesai sengketa hasil pemilihan.

Lebih jauh, ketidakpastian hukum membuka peluang abuse of power, hingga memicu eigenrichting atau tindakan sepihak di masyarakat yang merasa dirugikan. Kondisi demikian bukan hanya mengancam stabilitas politik lokal, tetapi juga bisa merusak kepercayaan publik di Barito Utara terhadap demokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.

Kewajiban menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penetapan hasil pemilihan kepala daerah merupakan amanat langsung dari ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diputus oleh MK sampai dibentuk badan peradilan khusus.

Norma ini dipertegas dalam Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018, yang mengatur bahwa penetapan pasangan calon terpilih hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan MK atau setelah lewatnya batas waktu pengajuan permohonan sengketa ke MK.

Dari perspektif teori hukum, kewajiban menunggu putusan MK sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian agar tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Selain itu, menurut teori Stufenbau Hans Kelsen, norma hukum berada dalam hierarki bertingkat, sehingga keputusan MK yang bersifat final dan mengikat (Pasal 24C UUD 1945) harus menjadi dasar yang lebih tinggi bagi tindakan administratif KPU.

Secara fungsional, mekanisme ini juga mencerminkan prinsip checks and balances, di mana MK berperan sebagai pengontrol terhadap hasil kerja KPU agar proses demokrasi tetap berjalan adil, transparan, dan bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).

Dengan demikian, menunggu putusan MK bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan juga kebutuhan teoritis untuk menjaga legitimasi hasil Pilkada serta menjamin stabilitas dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi lokal.

Walaupun sebagai Ahli Hukum saya sangat prihatin dengan harapan warga masyarakat Barito Utara—Ramli/Iram, Lahei—mengingat sejarah Pilkada di Barito Utara yang memang tidak mudah: dua kali PSU, diskualifikasi kedua pasangan calon karena terbukti melakukan praktik political money secara terstruktur dan sistematis (vote buying) hingga puluhan juta rupiah per pemilih.

Pembatalan berbagai keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon dan hasil Pilkada sebelumnya, memerintahkan PSU karena tidak tersisa pasangan calon dalam kontestasi, sekaligus untuk menjamin kemurnian hak konstitusional pemilih.

Sehingga, seharusnya hal ini menjadi perhatian. Jangan sampai keprihatinan kita dalam pelaksanaan penyelesaian persoalan ini berlarut-larut dan lama, karena masyarakat jugalah yang menjadi korbannya di Barito Utara.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7.TV, Muara Teweh – Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Shahbubakar, melalui Amir Mahmud, Anggota Bawaslu Barito Utara, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, terkait dengan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten pemilihan Bupati Kabupaten Barito Utara, telah sama kita ketahui masing-masing perolehan pasangan calon baik 01 maupun 02.

Bahwa terhadap hasil tersebut, KPU Kab. Barut belum menjadwalkan pleno penetapan pasangan calon terpilih karena masih menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), hari Selasa, 26 Agustus 2025, (Kalteng).

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025 Paslon 02 telah resmi mengajukan permohonan ke MK, meskipun sampai hari ini kita melihat di situs resmi MK permohonan tersebut belum diregister oleh MK.

Sebagai informasi bagi kita semua, bahwa setelah selesai semua tahapan Pilkada maupun PSU, kalau ada Paslon yang menggugat di MK, maka KPU tidak bisa melaksanakan rapat pleno penetapan Paslon terpilih sampai ada keputusan dari MK. Ucap

Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, mengatakan karena ada Akta Pengajuan Permohonan Perkara untuk KPU Barito Utara di MK, maka kita ikuti dan tunggu saja dulu pelaksanaan atau tata aturan di MK, sampai ada keputusan apa yang dikeluarkan MK. Jika sudah ada hitam di atas putih/administrasi yang dikeluarkan MK, MK akan menyampaikan ke KPU RI. KPU RI nanti yang akan menyampaikan ke KPU Kabupaten Barito Utara atau secara berjenjang untuk melaksanakan Pleno Penetapan Calon Terpilih atau apa langkah selanjutnya yang dilakukan.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7.TV, MUARA TEWEH – menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, tidak pandang bulu di hari Jumat sekitar jam 09.30 wib tanggal 14 Maret 2025 Jalan Simpang Pramuka II, belakang Kantor Bappeda Barito Utara, (Kalteng)

di saat orang orang mau berangkat sholat jum’at dan di bulan puasa penuh berkah, Timses AGI -SAJA diduga melakukan praktik Money Politik (Politik Uang). Berdasarkan laporan warga sejak beberapa hari sudah melakukan kegiatan tersebut. Berbekal laporan tersebut dan memastikan kenenarannya , maka bergerak lah dan minta bantuan beberapa warga untuk melakukan penggerebekan. Tim GOGO-HELO yang melakukan OTT ternyata benar, terbukti ditemukan beberapa alat bukti. Dalam penggerekan tersebut ada yang melarikan diri keluar, ada 3 perempuan satu sedang mencatat dan dua orang sebagai penerima, dan 5 orang 3 perempuan 2 laki laki di dalam kamar mengunci dari dalam kamar, tidak mau keluar, di duga ada yang di sembunyikan Barang bukti sampai beberapa angota polres mengetuk pintu dan berbicara baik baik tetap tidak di buka, hampir 1 jam dan habis sudah kesabaran maka polisi mendobrak pintu, terpaksa 3 perempuan 2 laki laki tersebut pasrah dan siap di bawa kepolres untuk diperiksa, memberi keterangan, artinya ada 8 orang sampai sekarang masih di minta keterangan di ruang SPKT Polres Barut sampai sekarang jam 10.35 wib.

Tim gabungan yang terdiri dari Kodim dan Polres Barito Utara, bersama dengan warga masyarakat setempat, berhasil mengamankan seorang Koordinator Lapangan (Korlap) tim sukses (timses) dari salah satu pasangan calon (paslon) AGI-SAJA 02.

Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari aparat terkait pemeriksaan terhadap tim sukses dan warga pencoblos di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan beberapa Timses yang diduga diamankan oleh aparat dan warga tersebut.

Menurut informasi yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan whachaf warga, Korlap timses tersebut diduga kuat melakukan pembagian uang kepada warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di data mereka. Aksi ini diduga dilakukan untuk mempengaruhi pilihan warga dalam Pemilihan Suara ulang (PSU) pada tanggal 22 Maret 2025.

Tim polres yang di pimpin Kasatreskrim dan angota dan tim ses GOGO-HELO menuju rumah TKP untuk melihat langgsung dan memeriksa di saksikan perwakilan rumah, ternyata di temukan Satu kantong plastik warna ungu di dalam karpet/ambal uang setelah dihitung oleh pihak kepolisian dan disaksi pihak Bawaslu serta perwakilan Tim GOGO – HELO uang tersebut berjumlah Rp. 250.000.000,-

Sudah mengamankan sejulamlah barang bukti seperti 7 kendaraan ruda dua 1 mobil yang sudah diamankan kepolisian setempat,

Kejadian ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat Muara Teweh. Warga berharap agar Kapolres Barito Utara dapat mengambil tindakan tegas dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap Kapolres Barut dapat bertindak tegas dan adil. Ini adalah bentuk pelanggaran, Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait identitas Korlap timses yang diaman. Kapolres Barito Utara diharapkan segera memberikan pernyataan resmi dan mengusut tuntas kasus ini.

Dugaan money politik ini tentu menjadi noda hitam dalam proses demokrasi menjelang PSU Di Barito Utara. Kejadian ini dikhawatirkan dapat memengaruhi integritas PSU dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Masyarakat Barito Utara diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Warga juga diharapkan untuk aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang.

REPORTER : RAMLI (Kalimantan Tengah)

CHANEL7. TV, Bengkulu Kota – Dengan adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Kaur menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati adanya masyarakatnya lapisan Kepala Desa dan ASN diduga mengalami tekanan dari Kejaksaan, maka masyarakat melapor ke Kejaksaan Agung RI sehingga tim Jamwas Kejaksaan Agung RI telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejari Kaur Pofrizal, Jumat 25/10/2024.

Menurut info dari tim Jamwas Kejaksaan Agung RI Rsy ” Benar Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Pofrizal telah diperiksa oleh Tim Jamwas Kejaksaan Agung RI di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu atas tindak lanjut dari adanya laporan Masyarakat Kaur beberapa waktu lalu ke Kejaksaan Agung RI, Jelas Rsy

Sementara pelapor aty ” Kami sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Jamwas Kejaksaan Agung RI, dengan tindak lanjut laporan kami dengan dugaan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Tidak profesional dalam bekerja karena melakukan dugaan pendukungan Kepala Calon Nomor 2 yang berkemungkinan dimanfaatkan tim sukses dan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur tidak melakukan pembantaan terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat Kaur saat ini”

Adanya dugaan penekanan terhadap Kepala Desa Dan ASN untuk menyetor uang dan pengarahan pada pendukungan pada calon nomor urut 2 dan kami sebagai pelapor melihat tim dari Kejaksaan Agung ini bekerja, kalau sampai tanggal 1 November 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Kaur ini belum di pindahkan ke daerah lain, maka kami akan segera Demo Ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta dalam waktu dekat Jelas aty

Sementara saksi dari unsur Ketua Apdesi Kaur ” Kami sudah diperiksa dan sudah kami jelaskan bahwa informasi tersebar di masyarakat itu benar adanya tekanan dari Kejaksaan Negeri Kaur itu adanya, yang bisa jadi dimanfaatkan oleh tim Sukses sehingga kondisi Kaur tidak baik dalam menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini, Jelas Ketua Forrum Abdesi Kaur. (RAMLI )

CHANEL7.TV BARITO UTARA – Masyarakat dan dukungan dari tokoh tokoh yang berdatangan menyatakan dukungannya untuk calon nomor urut 1 Gogo helo dalam Kampanye terbuka di Lapangan Desa Bintang Ninggi, kecamatan Teweh Selatan. pada Kamis 17 Oktober 2024.

Antusias warga masyatakat yang hadir beberapa desa disekitar bintang Ninggi 1. dengan dimeriahkan kesenian Jawa berupa kuda bepan, dan digoyang oleh artis lokal Kota Muara Teweh, artis IKN Kutai Barat Kaltim, dan artis Ibu kota Jakarta

masa pendukung nomor urut 1 tetap semangat dan tetap bertahan walaupun di tengah hujan, mereka tetap mendengar paparan visi misi dari calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Haji gogo purman jaya dan Hendro Nakalelo yang kerap disapa Gogo helo. 12 Visi Misi yang dijanjikan semua dipapar dengan jelas di atas pentas dan didampingi beberapa DPRD ada 11 anggota DPRD pendukung

Beberapa hari yang lalu tokoh Dayak towoyan yang kerap di sapa surya Baya dan mantan wakil bupati Sugianto Panala Putra menyatakan dukungan nya kepada Gogo Helo.

Luar biasa semangat pak Sugianto Panala dalam memberikan dukungan kepada paslon Gogo Helo saya dan Istri datang dari Palangkaraya. mengingatkan masyarakat Barito Utara agar tidak salah pilih Bupati. Saya meminta agar kita sama-sama pada tanggal 27 November 2024 mencoblos Gogo Helo nomor urut 1, Merekalah yang layak dan pantas memimpin Barito Utara kedepannya.

berikut ini PROGRAM UNGGULAN yang disiapkan oleh Paslon Gogo-Helo :

1. Gratis 16 tahun, Beasiswa Kedokteran, Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat BPJS gratis,
2. Mendirikan balai pelatihan yang layak guna peningkatkan Keterampilan tenaga kerja serta menjamin kepastian kerja,
3. Pemberian Santunan paket alat berat secara bertahap Guna peningkatan Infrastruktur Desa,
4. Pemberian Santunan duka dan bantuan biaya persalinan,
5. Pemberian bantuan untuk penyandang Disabilitas Cacat permanen dan Orang berkebutuhan khusus serta Lansia,
6. Peningkatan kesejahteraan PNS dan PPPK Serta tenaga kontrak Pemda
7. Dan bantuan biaya tugas belajar untuk Jenjang S2 dan S3

Program Unggulan ini demi Tercintanya Barito Utara Emas, BERKEADILAN SEJAHTERA AKUNTABEL TRANSPARAN, (RAMLI)

CHANEL7. TV, BARITO UTARA– Komando Distrik Militer (Kodim) 1013 Muara Teweh
Upacara pelaksanaan HUT ke- 79 TNI ini, Inspektur Upacara dipimpin oleh Dandim 1013 Muara Teweh, Letkol Inf. Agussalim Tuo, SH. M. IP, Sebagai perwira Upacara, Lettu Inf. CZi, Slamet Waluyo, Komandan Upacara, Letda Inf. Nur Khakim dan pengucapan Sapta Marga oleh Serda Ahmad Baihaqi.

Hadir pada Upacara tersebu, yakni Penjabat (Pj). Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Kèpala Perngkat Daerah, Camat Teweh Tengah, Kapolres Barito Utara, Kejari Barito Utara, Ka. Lapas Kls II Muara Teweh, Organisasi masyarakat.
Kakanminvetcad XII-20 beserta anggota, Dansubdenpom XII/ 2-3 Muara Teweh beserta anggota, Dansubdenzibang 04/2/Muara Teweh. Danton I Kipan C Yonif 631 beserta anggota Kaposkes 12. 10. 07 Muara Teweh Bertempat di halaman Makodim 1013 Muara Teweh, Sabtu 5/10/2024,(Kalteng)

Panglima TNI Jendral, Agus Subiyanto dalam Amanatnya yang dibacakan melalui Dandim 1013 Muara Teweh, Letkol Inf. Agussalim Tuo, SH. M. IP menyampaikan. Peringatan HUT ke- 79 TNI kali ini mengambil tema “TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju”. Tema tersebut sangat relevan dalam merefleksikan cita-cita, semangat dan tujuan TNI sebagai prajurit yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, dalam menjaga serta mengawal kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Amanat ini dibaçakan melalui, Dandim 1013 Muara Teweh, mengatakan makna yang terkandung dalam tema tersebut, yaitu bahwa Prajurit TNI sebagai pilar Pertahanan Negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta mendukung percepatan program pembangunan nasional dan ketahanan negara dalam mewujudkan Indonesia Maju.

“Pada kesempatan ini, Panglima TNI mengingatkan kepada seluruh Prajurit bahwa kita dituntut untuk mengedepankan tugas dan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi. Sekecil apapun sikap dan tindakan yang kurang bijak akan dapat mengganggu bahkan merusak jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional.

Oleh karenanya, Prajurit TNI harus bekerja keras dan bekerja ikhlas dengan memaksimalkan kemampuan, memanfaatkan peluang, memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan dengan dilandasi semangat gotong-royong dan sinergitas bersama komponen bangsa lainnya.

Selanjutnya, pada momentum ini Panglima TNI melalui Dandim 1013 Muara Teweh, juga ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh Prajurit atas dedikasi dan integritasnya dalam menjalankan tugas, sehingga TNI hingga saat ini terus mendapatkan kepercayaan dan tempat di hati rakyat Indonesia.

Pada kesempatan ini pula, Panglima TNI melalui Dandim 1013 Muara Teweh, juga mengajak seluruh prajurit untuk menyambut Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Saya yakin pada masa kepemimpinan Beliau nanti, TNI akan semakin kuat, berwibawa dan disegani oleh negara-negara di dunia.

Dengan semakin dekatnya pelantikan Presiden terpilih, setiap Prajurit TNI harus selalu waspada dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif yang berusaha memecah belah soliditas TNI, menghancurkan sinergitas TNI-Polri dan Kementerian/Lembaga lainnya, serta merusak kemanunggalan TNI dengan rakyat.Untuk itu, berikut beberapa penekanan bagi seluruh Prajurit untuk dipedomani dan dilaksanakan, yaitu:

Pertama, Perkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan meluangkan waktu dan melebarkan hati untuk selalu beribadah.
Kedua, Pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, agar kita selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika.

Tingkatkan kewaspadaan,
Bangun koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, semua instansi maupun komponen bangsa, guna menjamin terlaksananya Pilkada Serentak yang aman, tertib dan lancar.

Kelima, Laksanakan setiap tugas dengan penuh keikhlasan dan dilandasi niat ibadah, serta hindari segala bentuk tindakan melawan hukum atau merugikan rakyat, karena tugas kita semata-mata adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” tutup Dandim 1013 Muara Teweh mengakhiri Amanat Panglima TNI.(Ramli)

CHANEL7. TV, Muara Teweh – Komisi (KPU Barito Utara) menyelenggarakan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di Aula pertemuan di Hotel Hayak Tamara, Sabtu 21/9/2024 (Kalteng)

Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari didampingi komisioner KPU lainnya, membuka rapat pleno tersebut dengan dihadiri oleh Staff ahli Bupati, Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, Kabag Ops Polres Barito Utara, Ketua Bawaslu Barito Utara, dan sejumlah undangan lainnya yang terkait dengan pemilihan tersebut.

Siska Dewi Lestari menjelaskan bahwa KPU sebelumnya telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 115.091 orang. Saat ini, KPU harus menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dalam waktu 1 bulan.

“Selama proses penetapan DPT, KPU telah melaksanakan sosialisasi DPS di tingkat kelurahan hingga desa dengan mengundang tokoh masyarakat untuk melakukan pengecekan dan memastikan seluruh warga sudah terdaftar dalam DPS,” kata Siska Dewi Lestari.

Selain itu kata dia, bagi warga yang belum terdaftar dalam DPS, masih diberikan kesempatan untuk memasukkan namanya. Namun, setelah DPT ditetapkan, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan lagi.

Siska Dewi Lestari juga menekankan bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam DPT masih dapat menggunakan KTP untuk memilih di TPS, asalkan KTP tersebut berasal dari wilayah setempat.

“Setelah penetapan DPT, akan ada proses terkait daftar pemilih tambahan (DPTb) yang merujuk pada warga yang pindah memilih dari TPS asalnya. Namun, mereka yang ingin melakukan perubahan tempat memilih ini harus sudah terdaftar dalam DPT. Selain itu, DPTb juga diperuntukkan bagi para pekerja yang tidak dapat kembali ke tempat asalnya pada saat pemungutan suara,

KPU, kata Siska telah menjadwalkan rapat pleno tertutup untuk penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Barito Utara yang dilaksanakan pada Minggu 22 September 2024, pengundian nomor urut pasangan calon, dan deklarasi pemilu damai pada Senin 23 September 2024.

Selain itu jelasnya, untuk pendaftaran KPPS telah dimulai pada 17 hingga 28 September 2024, dan KPPS ini akan mulai bekerja pada 7 November sampai dengan 8 Desember 2024.

Siska Dewi Lestari mengungkapkan bahwa pendaftaran KPPS ini terbuka untuk siapa pun yang ingin ikut serta sebagai penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

“Dengan rapat pleno ini, KPU Barito Utara menunjukkan kesiapannya menyambut Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Segala persiapan telah dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan dan keberhasilan demokrasi di daerah tersebut,” kata Siska Dewi Lestari.

“Diharapkan bahwa semua tahapan pemilihan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang transparan dan sah serta mampu menciptakan proses demokrasi yang berkualitas di Barito Utara,

Lebih lanjut Ketua KPU Barito Utara penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat
Terbukanya kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan juga menjadi hal yang positif dalam mewujudkan demokrasi pungkasnya,(Ramli)