“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 dan 38 TK tahun 2026, serta Nomor 55 Polri tahun 2026. Tentang penganugrahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti dan bintang Bhayangkara Nararya. Serta penganugrahan pangkat secara istimewa,” ujar Sekretaris Militer Mayjen TNI Wahyu Yudhayana di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Juli 2026.

Setelah surat keputusan dibacakan, Prabowo menyematkan tanda kehormatan, bintang Bhayangkara Nararya, serta pangkat kehormatan.

Adapun anugrah pangkat kehormatan diberikan kepada tiga purnawirawan Polri. Ketiganya yaitu Ketua MPR RI periode 2013-2014 Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Ketua KPK periode 2015 Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara periode 2004-2009 Brigjen Pol (Purn) Taufiq Effendi.

Selain itu, Prabowo juga menganugrahkan bintang Bhayangkara Nararya kepada tiga anggota Polri. Mereka dinilai memiliki jasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan institusi kepolisian.

Kemudian, Kepala Negara menganugrahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Penghargaan ini diberikan kepada 11 kesatuan di lingkungan Polri yang dinilai berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

Acara yang diikuti ratusan pelajar SD, SMP, dan SMA se-Kelurahan Tangkahan ini menampilkan beragam kesenian daerah. Mulai dari tari tor-tor, gondang, pantun melayu, hingga lomba busana adat. Suasana penuh semangat terlihat dari antusiasme anak-anak yang tampil percaya diri di atas panggung.

Dalam sambutannya, *Wali Kota Medan* mengapresiasi kreativitas dan semangat para siswa. Ia menegaskan bahwa budaya adalah jati diri bangsa yang harus dikenalkan sejak dini.

“Gebyar kebudayaan seperti ini sangat penting. Anak-anak kita bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga harus cinta dan bangga dengan budaya sendiri. Kelurahan Tangkahan hari ini membuktikan bahwa warisan leluhur tetap hidup di tangan generasi muda,” ujar Wali Kota Medan.

Lurah Tangkahan beserta guru dan orang tua siswa menyambut baik kehadiran Wali Kota. Mereka berharap kegiatan serupa rutin digelar agar anak-anak Medan, khususnya di wilayah pesisir Labuhan, punya ruang untuk berekspresi dan melestarikan budaya.

Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Wali Kota Medan kepada perwakilan sekolah dan penampilan kolaborasi tarian massal seluruh peserta. Gebyar kebudayaan ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah kota, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya Sumatera Utara.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan di Bogor pada Kamis (11/06/2026) sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi anggota PERATIN.

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman para advokat mengenai hak-hak konstitusional warga negara, nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai landasan dalam menjalankan profesi dan mengawal tegaknya negara hukum di tengah perkembangan era digital.

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama tersebut, penyelenggaraan program PPHKWN akan memanfaatkan platform pembelajaran daring Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC), yaitu sistem e-learning yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan konstitusi kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan platform tersebut, anggota PERATIN dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikuti program pembelajaran secara lebih efektif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPN PERATIN, Kamilov Segala, S.H., M.H., dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Mundiri. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Jemy Tommy, S.H., S.E., M.M., Ph.D (C) selaku Ketua Dewan Pengawas DPN PERATIN serta Herman Febrian Labi Atmaja, S.H., Ketua DPC PERATIN Jakarta Pusat.

Ketua Umum DPN PERATIN, Kamilov Segala, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan advokat yang mampu menghadapi dinamika hukum di era transformasi digital.

“Dunia teknologi informasi berkembang sangat pesat dan berdampak langsung pada berbagai aspek hukum nasional. Melalui kerja sama dengan Pusdik MK RI, kami ingin memastikan bahwa para advokat PERATIN tidak hanya memiliki kompetensi dalam aspek hukum teknologi informasi, tetapi juga memiliki pemahaman konstitusi yang kuat sebagai landasan dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadi keniscayaan sehingga diperlukan kolaborasi yang mampu menjembatani antara perkembangan teknologi, kepastian hukum, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengawas DPN PERATIN, Jemy Tommy, S.H., S.E., M.M., Ph.D (C), menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan integritas profesi advokat.

“Sebagai Ketua Dewan Pengawas DPN PERATIN, saya melihat sinergi ini sebagai bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan standar kompetensi, profesionalisme, dan kualitas advokat Indonesia. Program PPHKWN yang diselenggarakan bersama Pusdik MK RI akan menjadi sarana bagi anggota PERATIN untuk memperdalam pemahaman mengenai hak-hak konstitusional warga negara, konstitusi, kelembagaan Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang sangat penting dalam praktik profesi advokat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC PERATIN Jakarta Pusat, Herman Febrian Labi Atmaja, S.H., menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, program yang diselenggarakan bersama Pusdik MK RI akan sangat membantu para praktisi hukum dalam memperkuat pemahaman konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di tengah berbagai persoalan hukum digital yang semakin kompleks.

“Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk sengketa dan persoalan hukum baru. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang sangat penting agar advokat mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal DPN PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), yang berhalangan hadir karena agenda organisasi lain yang telah terjadwal sebelumnya, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas terjalinnya kerja sama strategis tersebut.

“Di tengah pesatnya transformasi digital, kebutuhan akan advokat yang memahami hukum teknologi informasi sekaligus memiliki perspektif konstitusional menjadi semakin penting. Saya menyambut baik dan mendukung penuh Perjanjian Kerja Sama antara PERATIN dan Pusdik MK RI dalam penyelenggaraan program PPHKWN bagi anggota PERATIN.”

“Program ini akan memberikan manfaat besar dalam memperkuat kapasitas advokat Indonesia agar tidak hanya memahami perkembangan hukum digital, tetapi juga memiliki pemahaman yang kokoh mengenai konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara, serta prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Pemanfaatan platform MKLC juga menjadi langkah inovatif yang memungkinkan peningkatan kapasitas anggota PERATIN dapat menjangkau lebih luas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah mewujudkan kerja sama penting ini dan berharap implementasinya dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi para advokat dan masyarakat luas,” ungkap Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APKOMINDO, Ketua Umum APTIKNAS, dan Wakil Ketua Umum SPRI.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Mundiri, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PERATIN dalam membangun kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas profesi advokat.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud sinergi antara lembaga pendidikan konstitusi dan organisasi profesi advokat. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pemahaman terhadap Pancasila, konstitusi, hak konstitusional warga negara, serta prinsip negara hukum menjadi semakin penting.”

“Melalui program PPHKWN ini, kami berharap para advokat PERATIN dapat semakin memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam praktik profesinya. Materi mengenai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memperkuat kapasitas advokat dalam mengawal perkembangan hukum dan teknologi secara berkeadilan serta tetap berlandaskan konstitusi. Pemanfaatan platform MKLC juga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan konstitusi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi peserta program,” ujarnya.

Sebagai simbol komitmen dan persahabatan kelembagaan, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, kedua pimpinan institusi saling menyerahkan cenderamata. Ketua Umum DPN PERATIN menyerahkan plakat PERATIN kepada Kepala Pusdik MK RI, sementara Kepala Pusdik MK RI menyerahkan buku-buku konstitusi dan cenderamata khas lembaga kepada Ketua Umum DPN PERATIN.

Momentum tersebut menjadi simbol eratnya hubungan kelembagaan sekaligus komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia profesi advokat yang profesional, berintegritas, serta memiliki pemahaman yang kuat mengenai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara di tengah perkembangan teknologi digital.

Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, PERATIN dan Pusdik MK RI sepakat menyelenggarakan program PPHKWN bagi anggota PERATIN dengan memanfaatkan platform MKLC. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi konstitusi, meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara, serta memperkuat peran advokat dalam menjaga tegaknya negara hukum yang demokratis dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan bertajuk *“Pancasila dalam Aksi: Berbagi untuk Sesama”* ini menjadi wujud komitmen WJMB untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

*Ketua DPP WJMB* menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian organisasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
> “Selagi kita masih diberi kemampuan dan kesehatan, wajib hukumnya kita berbagi. Hari Pancasila ini momentum yang tepat untuk mengingatkan kita bahwa bangsa ini besar karena semangat gotong royong dan kepedulian. Wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tapi juga harus hadir untuk rakyat,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat, *Nenek Fatima*, tak kuasa menahan haru saat menerima bantuan. Dengan mata berkaca-kaca beliau menyampaikan rasa terima kasihnya.
> “Terima kasih banyak atas bantuannya dari keluarga WJMB. Semoga WJMB semakin dikenal masyarakat luas dan semakin maju. Amin,” ujarnya dengan suara bergetar.

Melalui aksi ini, DPP WJMB berharap semangat Pancasila tidak berhenti sebagai seremonial, tapi terus hidup dalam bentuk kepedulian nyata kepada sesama. Ke depan, WJMB berkomitmen untuk rutin menggelar kegiatan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab profesi dan kemanusiaan.

*Tentang WJMB*
Perkumpulan Wartawan Jurnalis Medan Bersatu adalah organisasi profesi wartawan yang berdedikasi menjunjung tinggi etika jurnalistik dan kepedulian sosial di Kota Medan dan sekitarnya.

Berdasarkan pantauan dan laporan yang dihimpun Tim Media pemadaman ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, mengingat cakupan wilayah yang sangat luas dan terputusnya aliran listrik hampir secara bersamaan di ribuan kilometer jaringan. Informasi awal menyebutkan, gangguan berawal dari sistem gardu induk pembangkitan dan jaringan transmisi tegangan tinggi yang menjadi penghubung utama antara sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (SBU) dengan Sumatera Bagian Tengah (SBT).

General Manager PLN UID Sumatera Barat, Ajrun Karim, membenarkan terjadinya anomali besar pada sistem transmisi tersebut. Menurut penjelasannya, gangguan teknis teridentifikasi pada jalur jaringan transmisi 275 kV Ruamai–Muaro Bungo. Kerusakan atau gangguan pada jalur vital ini langsung memutus interkoneksi pasokan listrik, sehingga memicu efek domino yang membuat sistem kelistrikan di wilayah utara dan tengah Sumatera langsung mengalami blackout atau mati total.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sangat besar ini. Saat ini terdeteksi gangguan serius pada sisi gardu induk pembangkitan dan transmisi utama. Seluruh tim teknis kami saat ini sedang berjibaku di lapangan melakukan proses pemulihan sistem atau recovery. Namun kondisi sistem saat ini sangat kompleks,” ungkap Ajrun Karim dalam keterangan resminya, Jumat malam.

DAMPAK LUAS: LAMPU PADAM, JALAN RAYA GELAP, AKTIVITAS TERHENTI

Akibat pemadaman masif ini, ratusan ribu hingga jutaan rumah tangga, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, fasilitas publik, hingga menara jaringan komunikasi di kota-kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Padang, dan Banda Aceh langsung kehilangan aliran listrik.

Dampak paling nyata langsung terasa di jalan raya. Sejumlah persimpangan utama dan lampu pengatur lalu lintas mati total, menyebabkan kemacetan parah dan kekacauan arus kendaraan karena jalanan yang serba gelap dan minim penerangan. Aktivitas ekonomi dan pelayanan publik pun terpaksa berhenti total seketika.

DIDUGA KUAT ADA SABOTASE DAN KELALAIAN BERAT

Di tengah proses penanganan teknis, berbagai kalangan masyarakat dan pengamat energi mulai menyuarakan kecurigaan mendalam. Gangguan yang terjadi pada jalur transmisi utama tegangan tinggi dengan dampak sebesar ini dinilai tidak wajar jika hanya dianggap sebagai kerusakan teknis biasa. Banyak pihak menilai ada indikasi kuat tindakan sabotase yang sengaja dilakukan untuk melumpuhkan pasokan energi di wilayah strategis Sumatera.

Pertanyaan besar kini muncul: apakah ini murni kerusakan alat, kurangnya perawatan infrastruktur, atau memang ada tangan-tangan yang sengaja merusak gardu dan jaringan vital tersebut? Pasalnya, pemadaman yang meluas hingga ke empat provinsi sekaligus dalam waktu berdekatan merupakan hal yang sangat jarang terjadi dan memerlukan penelusuran mendalam dari pihak berwenang.

WAKTU PEMULIHAN LAMA, MASYARAKAT DIMINTA WASPADA

Pihak PLN memperkirakan kondisi ini tidak akan pulih dalam waktu singkat. Berdasarkan evaluasi sementara, pemulihan total sistem dan penyeimbangan ulang jaringan diperkirakan memakan waktu cukup lama, berkisar antara 6 hingga 8 jam ke depan, tergantung tingkat kerusakan dan keberhasilan penyambungan kembali di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan pukul 19.29 WIB, tim teknis masih bekerja keras namun belum ada kepastian kapan aliran listrik akan kembali normal sepenuhnya. PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, berhati-hati di tengah kegelapan, serta menghemat penggunaan listrik saat nanti aliran mulai dipulihkan agar sistem tidak kembali terganggu.

Kondisi darurat ini kini menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turut menyelidiki insiden ini. Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau sabotase, maka ini adalah tindakan kejahatan besar yang merugikan negara dan rakyat jutaan rupiah, dan pelakunya harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
(tim)

CHANEL7.TV, ​MEDAN LABUHAN – Infrastruktur jalan warga di Lingkungan 1, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, mengalami kerusakan serius.

Kondisi ini dipicu oleh jebolnya dinding pembatas (talud) di sisi Jalan Tol KM 9.5 yang mengakibatkan air meluap dan mengikis badan jalan.

​Berdasarkan pantauan di lokasi dinding penahan yang terbuat dari susunan batu kali tampak hancur di beberapa titik.

Puing-puing bebatuan berserakan di pinggir jalan, sementara aliran air dari drainase tol meluap hingga menggenangi akses utama warga.

​Akses Terputus dan Berbahaya
​Kondisi paling memprihatinkan terlihat pada sebuah jembatan beton kecil yang kini tampak “menggantung” karena tanah di bawahnya terkikis air.

Warga terpaksa meletakkan kerucut lalu lintas (traffic cone) berwarna oranye sebagai tanda peringatan agar pengendara sepeda motor tidak terperosok.

​”Jalannya jadi kupak-kapik, Kalau hujan deras, air dari arah tol langsung turun ke mari karena dindingnya sudah jebol.

Airnya juga kotor, penuh sampah plastik dan hitam,” ujar salah seorang warga yang melintas dengan sepeda motor.
​Dampak Lingkungan dan Kesehatan
​Selain kerusakan fisik jalan, genangan air yang menetap di lokasi tampak berwarna hitam pekat dan dipenuhi sampah domestik.

Hal ini menimbulkan aroma tidak sedap dan dikhawatirkan menjadi sarang nyamuk yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, terutama yang bermukim di dekat area persawahan tersebut.

​Beberapa dampak utama yang dirasakan warga antara lain:
​Aksesibilitas Terganggu: Pengendara motor harus ekstra hati-hati saat melintasi beton jalan yang sudah retak dan miring.

​Tanpa adanya dinding penahan yang utuh, debit air hujan dari area tol langsung menghantam pemukiman dan lahan pertanian warga. Sampah yang menumpuk di genangan air memperburuk citra lingkungan di wilayah tersebut.

​Harapan Warga
​Warga Lingkungan 1 Martubung berharap pihak pengelola jalan tol maupun pemerintah kota segera mengambil tindakan nyata. Perbaikan dinding pembatas dinilai sangat mendesak untuk mencegah kerusakan jalan yang lebih luas.

​”Kami minta tolong supaya ini segera diperbaiki sebelum ada korban jatuh ke lubang itu. Apalagi ini jalan akses sehari-hari kami untuk bekerja dan ke pasar,” tegas warga.

​Hingga berita ini diturunkan, warga masih berupaya melakukan penanganan darurat secara swadaya dengan memasang tanda peringatan seadanya di titik-titik jalan yang amblas.

CHANEL7.TV, Muara Teweh — Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama KONI Barito Utara resmi membuka Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Tahun 2025 yang dipusatkan di Arena Tiara Batara. Acara pembukaan dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Penampilan memukau dari Batara Epicetric Dance turut mengawali rangkaian pembukaan.

Ketua Panitia PORKAB 2025, Mustafa Joyo Muchtar, melaporkan bahwa PORKAB merupakan agenda rutin Pemerintah Daerah dan KONI sebagai ajang seleksi atlet jelang Porprov Kalimantan Tengah 2026. Tahun ini dipertandingkan 9 cabang olahraga pada sejumlah venue di Muara Teweh, ditambah cabor eksebisi Binaraga, Tenis Lapangan, dan Renang.

Ketua KONI Barito Utara, Hj. Henny Rosgiati Rusli, S.P., M.M, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. “PORKAB adalah wahana penting untuk mengukur kesiapan atlet, sekaligus memperkuat semangat sportivitas dan persatuan di Barito Utara,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan Pembacaan Janji Atlet dan Wasit, sebagai komitmen menjunjung tinggi kejujuran dan fair play selama pertandingan berlangsung.

Mewakili Bupati Barito Utara, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md membacakan sambutan resmi Bupati. Dalam sambutan tersebut, Bupati menekankan pentingnya PORKAB dalam pembinaan atlet daerah. “Pekan Olahraga Kabupaten bukan sekadar kompetisi, tetapi wadah melahirkan atlet berprestasi dan berintegritas untuk mengharumkan nama Barito Utara,” tegasnya.

Usai sambutan, Wakil Bupati secara resmi membuka PORKAB Barito Utara Tahun 2025 yang ditandai dengan penyalaan obor sebagai simbol semangat sportivitas dan keberlangsungan kompetisi di tingkat kabupaten.

Selanjutnya dilakukan prosesi penyerahan Piala Juara Umum dari KONI Kecamatan Teweh Tengah dan Camat Teweh Tengah kepada Bupati Barito Utara, yang kemudian diserahkan kembali kepada Ketua KONI Barito Utara untuk diperebutkan kembali pada PORKAB tahun ini.

Pembukaan PORKAB 2025 ditutup dengan kemeriahan penampilan Guest Star Syariadi – D5 Academy serta artis lokal Barito Utara, mengundang antusiasme masyarakat dan peserta yang hadir.

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)

CHANEL7.TV, MEDAN – Infrastruktur di Kawasan Industri Modern (KIM) masih buruk. Diguyur hujan 2-3 jam, kawasan di bawah kendali PT. KIM Persero itu terlihat seperti sungai. Sekitar pukul 00:30 WIB, sesuai pantauan di lapangan, banjir terparah di kawasan industri modern akibat hujan terdapat di sekitar Jalan Pulau Nias Selatan KIM II. Ratusan kendaraan yang bolak-balik melintas di jalan tersebut terganggu untuk melintas.

Pengguna jalan di kawasan industri modern menyesalkan PT. KIM Persero yang dinilai gagal mengatasi banjir di KIM. Infrastruktur jalan dan drenase sampai sekarang masih buruk, tidak pernah dibersihkan hingga kini. Sementara kutipan retribusi kendaraan terus berjalan. “Heran,” kata pengguna jalan KIM II, Agus, saat dihampiri wartawan di pinggir jalan yang kendaraannya mogok akibat terendam air.

Akibat tingginya intensitas curah hujan beberapa hari terakhir, Kawasan Industri Medan (KIM) digenangi banjir. Belum ada tanda-tanda PT. KIM (Persero) mengatasi serangan banjir tersebut. Sebab hingga Rabu (01/10), air masih mengenangi kawasan industri tersebut.

“Kemungkinan pekerja dan pelaku usaha di KIM ini resah, karena sampai saat ini banjir belum dapat diatasi,” kata Mukmin (52), salah seorang pekerja di KIM.

Dikatakan pekerja industri tersebut, sudah lama pelaku usaha di KIM resah dengan serangan banjir yang tak kunjung dapat diatasi. “Kalau sudah banjir, kami tambah capek. Selain kerjakan pabrik, kami juga harus bersih-bersih akibat kotoran banjir yang menempel. Sebenarnya sudah lama pelaku usaha di KIM ini resah akibat banjir kiriman tersebut, tetapi tidak tahu tindak lanjutnya,” kata pria setengah baya tersebut.

Secara terpisah, menanggapi banjir di kawasan industri modern, warga Medan Labuhan, AR. Ahmad (50), minta Menteri BUMN mencopot Dirut PT. KIM Persero karena kinerja tidak bagus. “Seperti sekarang ini, setiap hujan pasti kawasan KIM Medan direndam banjir, kedalamannya mencapai 50 sentimeter atau selutut orang dewasa.”

Banjir di kawasan industri modern Medan bukan hal yang pertama. Ini merupakan gambaran kegagalan dalam membenahi infrastruktur di kawasan industri modern Medan. Konsekuensinya, Menteri BUMN harus mencopot Direktur KIM Medan. Harus mencopotnya karena gagal diberi kepercayaan dan tidak perlu dipertahankan lama-lama. Kasihan masyarakat, pekerja yang melintas, dan pengguna jasa yang menjadi korban.

Genangan air hujan di Kawasan Industri Medan berpotensi mengganggu kelancaran bisnis investor. Ribuan pekerja yang melintas di kawasan industri tersebut juga terhambat.

“Banjir ini sangat mengganggu aktivitas kami sebagai pengguna jalan di Kawasan Industri Medan. Herannya sejak dulu sampai sekarang masalah banjir di kawasan Industri Medan tak juga dapat teratasi,” keluh Ridwan, pekerja di Kawasan Industri Medan.

CHANEL7.TV, MEDAN – Sebuah kecelakaan tunggal sepeda motor jenis Honda Supra terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 01:30 WIB di bundaran Kawasan Industri Medan (KIM), Rabu malam (23/09).

Insiden ini menyebabkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka serius di bagian wajah dan seluruh tubuh.

Menurut laporan di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi saat pengendara kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang kurang memadai.

Kurangnya lampu penerangan jalan dan kondisi jalan yang bergelombang serta tidak datar diduga kuat menjadi faktor utama penyebab insiden tersebut.

Petugas keamanan (Sukerty) yang berjaga di area tersebut segera memberikan pertolongan pertama dan melakukan evakuasi.

“Kami langsung mendatangi lokasi begitu mendengar suara benturan keras,” ujar seorang petugas bernama Surya. “Korban kami temukan dalam kondisi terluka parah di bagian wajah.”

Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dibawa menggunakan mobil patroli keamanan menuju Rumah Sakit Delima yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Medan, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan penerangan di area Kawasan Industri Medan.

Pihak terkait, termasuk pengelola kawasan dan instansi pemerintah (BUMN), diimbau untuk segera mengambil langkah-langkah proaktif guna mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keselamatan para pengguna jalan.

“Salah satu karyawan di perusahaan KIM, Risky Marpaung, juga mengatakan kepada awak media: jalan rusak dan bergelombang, tidak merata, lampu penerangan banyak yang mati. Sehingga kami sebagai pekerja di KIM (Kawasan Industri Medan) sangat sulit melewati jalan tersebut. Kami memintak kepada pengelola KIM agar segera melakukan perbaikan,” ungkapnya.

Hingga Berita ini dipublish, pihak Humas dan Dirut PT. KIM Belum Ada Tanggapan, terkait Peristiwa Kecelakaan dari Salah Satu pegawainya.

Perbaikan jalan dan penambahan penerangan diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan, terutama pada malam hari saat pulang pergi kerja, pungkasnya.

Untuk SPBU Prusda sudah di audit olah Akuntan Publik (AP) dan laporan auditnya sudah kami serahkan ke Pemerintah Daerah, Bupati Barito Utara, hari Senin 2 Juni 2025,(Kalteng)

Hal itu disampaikan oleh Estri Astutik bagian Akounting dan keuangan, di katakannya untuk tahun 2024 kemaren kami sudah di audit oleh Muhamad Sanusi & rekan akuntan publik dari Jakarta BPK RI oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

” Sesuai Peraturan Daerah kabupaten Barito Utara nomor 07 tahun 2024 kami hanya melaporkan hasil audit ke Pemerintah Daerah, dan tidak melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Barito Utara,” ujar Estri, kepada wartawan di Muara Teweh (2/6/2024).

Ditanya kenapa hasil audit tidak di umumkan ke publik, Estri menyatakan pihaknya akan melakukan kordinasi kepada pimpinan, karena hal ini diluar tanggung jawabnya.

Terpisah Anggota DPRD Barito Utara, H.Tajeri saat di konfirmasi bahwa Prusda Batara Batara Membangun sudah di audit untuk semua sektor, tapi tidak di tembuskan ke DPRD ia menyatakan seharusnya kami ditembusi hasilnya, tugas DPRD salah satunya pengawasan, masa kami hanya menganggarkan tapi tidak diawasi.

” Maka penggunaan dana dari APBD harusnya Akuntabel,” ungkap H.Tajeri.

Terpisah LSM Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Mengatakan Perusahaan daerah, yang juga dikenal sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus transparan dalam menjalankan aktivitasnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah penyimpangan dana, dan memastikan penggunaan dana CSR yang tepat sasaran.

“Transparansi juga penting untuk menciptakan budaya kerja yang bertanggung jawab dan efisien di perusahaan daerah.
Mengapa transparansi penting untuk perusahaan daerah?
Mencegah penyimpangan dana,” tegasnya.

Ditambahkannya, Transparansi meminimalkan peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana karena setiap alokasi dan penggunaan dana dapat diawasi oleh masyarakat, media, dan lembaga pengawas.

Kita tahu sudah 12 tahun Prusda itu beroprasi, yang kita minta apa hasilnya untuk daerah selama ini, berapa keuntungan yang di dapat dan di setorkan ke kas daerah, kan kita tidak tahu.

” Ya tinggal mahitung labanya kurangi biaya operasional, kita juga minta audit dengan asist tagboat Prusda yang selama ini beroperasi beraktipitas kerja bantu durung tongkang batu Bara yang melintas jempatan dan Barito,” ungkapnya

Reporter: Ramli (Kalimantan Tengah)