Menyikapi perkembangan ini, Rules Gajah, S.Kom, selaku Pimpinan Umum Media Polri Watch News, memberikan pernyataan tegas di hadapan awak media saat ditemui di kantor redaksi Jalan Perjuangan Gang Iman, Kelurahan Medan Perjuangan, Kota Medan, pada Selasa (7/7/2026).

📢 PERNYATAAN TEGAS PIMPINAN UMUM POLRI WATCH NEWS

“Kami meminta pihak Polsek Medan Area agar segera menghentikan proses hukum yang keliru dan salah arah ini. Barang milik sekolah tinggi tersebut harus segera dikembalikan ke kampus baru di Jalan Pancing tanpa menunda lagi. Kita tidak boleh dan tidak berhak menghalangi jalur pendidikan nasional demi kepentingan apa pun,” tegas Rules Gajah dengan nada serius.

Ia menambahkan, keberadaan lembaga pendidikan harus dilindungi, bukan justru dipersulit oleh aparat penegak hukum. Setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum yang jelas dan tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara dalam memperoleh serta menyelenggarakan pendidikan.

📂 KRONOLOGI DAN DAMPAK PENAHANAN BARANG

Ketua STAI Alhikmah Medan, Dr. H. Masdar Limbong, S.E., M.Pd., menjelaskan bahwa satu unit komputer yang menyimpan seluruh data kegiatan akademik kampus telah ditahan oleh Polsek Medan Area selama hampir dua tahun. Barang tersebut seharusnya sudah digunakan untuk mendukung persiapan akreditasi.

Berdasarkan Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Keagamaan (LAMDIK) Nomor 1771b/SU-C/LAMDIK/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, kampus yang beralamat di Jalan Mesjid Nomor 1, Medan Estate, dijadwalkan menjalani Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) tepat pada 9–10 Juli 2026.

Data yang tersimpan di dalam komputer yang ditahan justru menjadi syarat utama penilaian asesor. Tanpa data tersebut, proses penilaian terancam terganggu bahkan gagal dilaksanakan.

“Penahanan ini tidak masuk akal. Barang milik sah kampus dipindahkan sendiri oleh pegawai kami untuk kebutuhan pelayanan akademik di lokasi baru. Isi di dalamnya adalah bukti kepemilikan yang jelas,” ungkap Masdar Limbong.

⚖️ LANDASAN HUKUM YANG DILANGGAR

Pihak kampus dan pengamat menilai tindakan ini berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi – Menjamin kelancaran proses pembelajaran, administrasi, dan akreditasi sebagai amanat negara.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) – Data pendidikan adalah informasi yang harus terjamin keamanan dan ketersediaannya demi pelayanan publik.

3. Prinsip Penegakan Hukum Proporsional – Tidak boleh menggunakan kewenangan kepolisian yang justru menghambat tugas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

📑 LANGKAH LANJUT DAN HARAPAN

Laporan ke Propam Polda Sumut diharapkan menjadi pintu masuk penilaian kinerja dan kesalahan prosedur oknum terkait. Pihak kampus menegaskan tidak akan berkompromi jika hak pendidikan mahasiswa dan kelayakan akreditasi terancam.
Sementara itu, Rules Gajah menekankan pentingnya kesadaran bersama:
“Pendidikan adalah masa depan bangsa. Jangan biarkan prosedur yang salah merusak persiapan panjang lembaga pendidikan. Kembalikan barangnya sekarang juga, selesaikan masalahnya di jalur yang benar, jangan bebankan kerugian kepada siswa dan mahasiswa.”

CHANEL7.TV, Nias – Satgas Bakti TNI untuk Rakyat mulai melaksanakan pembangunan Jembatan Bailey di atas Sungai Yo’o yang berada di Desa Sihare’o III Bawosalo’o Berua, Kecamatan Ma’u, Kabupaten Nias, Kamis (25/6/2026). Pembangunan jembatan sepanjang 30 meter tersebut merupakan bagian dari program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuka keterisolasian wilayah dan memperlancar akses masyarakat di daerah.

Jembatan Sungai Yo’o memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara Desa Sihare’o III Bawosalo’o Berua dengan Desa Umbu Lolomatua di Kecamatan Ma’u. Selama ini, jalur tersebut menjadi akses utama masyarakat dalam beraktivitas, termasuk untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya jembatan Bailey ini, mobilitas warga diharapkan semakin lancar dan aman, terutama bagi pelajar yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.

Pada tahap awal pekerjaan, personel Satgas melaksanakan perambutan serta pembuatan abutmen sebagai pondasi utama jembatan. Kegiatan ini melibatkan personel Yon TP 905/Tuan Syah, Yon TP 903/Baluseda, Yonzipur 1/DD, Koramil 02/Gido Kodim 0213/Nias, para tukang, serta masyarakat setempat yang turut bergotong royong membantu proses pembangunan di lapangan. Sinergi TNI dan warga terlihat kuat sejak awal pekerjaan dimulai sebagai wujud kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Sandy S.I.P., mengatakan pembangunan Jembatan Bailey Sungai Yo’o merupakan bentuk nyata kehadiran TNI dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi warga. Menurutnya, program Bakti TNI untuk Rakyat tidak hanya menghadirkan sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Melalui pembangunan jembatan ini, diharapkan mobilitas masyarakat semakin lancar, akses pendidikan lebih mudah, serta distribusi hasil pertanian dapat berjalan lebih efektif. TNI akan terus hadir dan bekerja bersama rakyat untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah,” ujar Sandy.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 personel Bintara dan Tamtama terpilih dari jajaran Pasmar 2. Dalam arahannya, Mayjen TNI Mar Dr. Oni Junianto menekankan pentingnya profesionalisme prajurit di lapangan agar senantiasa menjadi sosok yang adaptif dan mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
“Tugas teritorial adalah jembatan sinergi antara TNI AL dan rakyat. Melalui pembekalan ini, saya ingin seluruh personel mengasah kemampuan agar mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan di wilayah kerja masing-masing,” ujar Danpasmar 2.

Pada hari pertama, para peserta mendapatkan pendalaman materi dari Aster Danpasmar 2, Kolonel Marinir Joko Fitrianto, terkait ketahanan wilayah maritim, program Bakti TNI AL, hingga komunikasi sosial maritim. Rangkaian pembekalan ini akan berlanjut dengan fokus pada isu krusial lainnya, mulai dari penanggulangan bencana, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen Pasmar 2 dalam mencetak prajurit yang tidak hanya tangguh dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga unggul dalam mengabdi dan membangun negeri.

Kedatangan Danrem beserta rombongan disambut dengan penuh antusias oleh Danramil 1306-17/Sausu, Kapten Inf. Masrie, bersama para prajurit dan anggota Persit KCK. (21/6/2026)

Dalam arahannya, Danrem 132/Tadulako menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para Babinsa yang selama ini menjadi ujung tombak TNI AD dalam melaksanakan pembinaan teritorial serta membantu masyarakat di wilayah binaan. Danrem juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, loyalitas, serta terus meningkatkan kinerja dalam mendukung tugas pokok satuan.

Danrem turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh prajurit dan Persit Koramil 1306-17/Sausu atas loyalitas, dedikasi, serta kerja keras yang telah ditunjukkan selama ini. Ia berharap semangat kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi keberhasilan pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Turut hadir dalam rombongan Danrem, Kasilog Kasrem 132/Tadulako Kolonel Czi Asst. Prof. Dr. Dwi Joko Siswanto, S.E., M.I.Pol., Kasiops Kasrem 132/Tadulako Kolonel Inf. Andy Irawan, S.H., Kasipers Kasrem 132/Tadulako Letkol Inf. Denny Octavianto, S.I.P., serta para pengurus Persit KCK Koorcab Rem 132.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara pimpinan dan anggota di jajaran Korem 132/Tadulako, sekaligus meningkatkan semangat pengabdian prajurit dan Persit dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di wilayah masing-masing.

Pemko menegaskan angka tersebut bukan dana yang pasti dibelanjakan, melainkan pagu anggaran atau batas maksimal yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan selama satu tahun.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan, Muhammad Ridho Siregar, mengatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial telah menimbulkan persepsi keliru seolah-olah seluruh anggaran tersebut akan dihabiskan hanya untuk membeli air mineral wali kota.

“Perlu dipahami bahwa Rp1,1 miliar itu adalah pagu anggaran, bukan realisasi belanja. Jika kebutuhan riil selama setahun hanya Rp500 juta, maka sisanya tidak digunakan dan akan kembali ke kas daerah,” kata Ridho kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026) malam.

Menurut Ridho, anggaran tersebut juga bukan dialokasikan khusus untuk kebutuhan pribadi Wali Kota Medan sebagaimana narasi yang berkembang di sejumlah platform media sosial. Ia menegaskan, pos anggaran itu digunakan untuk menunjang seluruh kegiatan yang berada di bawah koordinasi Bagian Umum Setda Kota Medan.
Anggaran tersebut, lanjutnya, mencakup kebutuhan air minum dalam berbagai agenda resmi pemerintahan, mulai dari rapat internal, pertemuan dengan tamu, kegiatan kedinasan di luar kantor, hingga kebutuhan operasional di rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

“Penggunaannya untuk seluruh kegiatan pemerintahan yang difasilitasi Bagian Umum. Jadi bukan hanya untuk wali kota, tetapi untuk berbagai agenda resmi selama satu tahun anggaran,” ujarnya.

Ridho Siregar lebih lanjut mengatakan, pengadaan air mineral memang ditempatkan dalam pos anggaran tersendiri dan terpisah dari belanja makan dan minum. Pemisahan tersebut dilakukan sesuai klasifikasi belanja yang berlaku dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

Meski demikian, Pemko Medan mengaku tetap membuka ruang evaluasi guna menekan belanja operasional yang dinilai belum efisien. Langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait penghematan penggunaan anggaran.

“Kami berkomitmen melakukan efisiensi. Mudah-mudahan ke depan kebutuhan anggaran ini bisa ditekan sehingga nilainya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut data yang ada sama kami, alokasi anggaran tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020, dan kami hanya meneruskan apa yang sudah berjalan selama ini,” kata Ridho.

Ia juga memastikan setiap penggunaan anggaran daerah akan melalui mekanisme pengawasan, verifikasi, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan adanya pemborosan hanya berdasarkan besaran pagu yang tercantum dalam dokumen anggaran.

“Tidak ada niat menghamburkan uang negara. Ini murni kebutuhan operasional yang dihitung dalam bentuk pagu anggaran. Realisasinya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya,” pungkas Ridho. ***

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kepri didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., serta turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Kepri dan perwakilan Dewan Pengurus Nasional ADKASI.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Kepri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batam sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan strategis berskala nasional. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Batam merupakan daerah yang aman, kondusif, dan memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai agenda nasional.

Kapolda Kepri menegaskan komitmen Polda Kepri untuk memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik selama pelaksanaan kegiatan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika sosial yang berkembang.

“Kami berharap melalui audiensi ini dapat terbangun komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran gagasan yang konstruktif antara institusi kepolisian dengan ADKASI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat,” ujar Kapolda Kepri.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Merangin, Herman Effendi, menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan Pertemuan Konsolidasi DPRD se-Sumatera dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) se-Sumatera yang akan diselenggarakan di Kota Batam.

Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema “Menjaga dan Memperkuat Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat Provinsi dan Kabupaten” tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas daerah.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Polda Kepri dan ADKASI semakin erat sehingga pelaksanaan agenda organisasi dan berbagai kegiatan strategis di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Dalam kesempatan terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam guna melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian.

Koordinator Lapangan JAPMI, Muhamad, menegaskan bahwa aksi lanjutan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan APBD agar dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Pada aksi pertama kami hanya mendapat jawaban bahwa anggaran belum terserap. Namun saat kami meminta rincian kegiatan, tujuan, dan dasar penganggarannya, tidak ada penjelasan yang substansial. Sampai hari ini kami masih menunggu keterbukaan dari Kepala DBMSDA Kota Bekasi,” ujarnya.

JAPMI menilai besarnya anggaran tersebut patut dijelaskan kepada publik, terlebih di tengah masih banyak persoalan infrastruktur, banjir, dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Menurut JAPMI, publik berhak mengetahui arah penggunaan setiap rupiah APBD, termasuk urgensi pelaksanaan, indikator keberhasilan, hingga manfaat nyata yang akan diterima masyarakat.

Melalui aksi ini, JAPMI kembali mendesak Kepala DBMSDA Kota Bekasi untuk membuka informasi secara terbuka dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

JAPMI menegaskan akan terus mengawal isu transparansi anggaran sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam belum terdapat penjelasan yang memadai, JAPMI menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat.

Program yang mengusung nama “Kurban Berdayakan Desa” ini dirancang khusus tidak hanya sekadar sebagai bentuk ibadah sosial, tetapi juga bertujuan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menggeliatkan roda ekonomi mikro masyarakat di sekitar kawasan industri yang dikelola. Sebanyak 3.800 keluarga prasejahtera di tujuh kawasan industri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi sasaran utama manfaat dari program ini, yang diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Jangkauan Luas dan Peningkatan Jumlah Hewan Kurban

Penyaluran kurban tahun ini menjadi bukti nyata kontribusi kolektif dari seluruh entitas di bawah naungan Holding Danareksa, yang meliputi:

– PT Kawasan Industri Medan (KIM)
– PT Kawasan Industri Makassar (KIMA)
– PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) (JIEP)
– PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
– PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)
– PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)
– PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

Selain itu, dukungan penuh juga diberikan oleh klaster non-industri yang terdiri dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Nindya Karya, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Danareksa Capital, dan PT Danareksa Finance.

Secara kuantitas, jumlah hewan kurban yang disalurkan tahun ini mengalami peningkatan sekitar 27 persen jika dibandingkan dengan pelaksanaan kurban pada tahun sebelumnya di wilayah Makassar, menandakan komitmen organisasi yang semakin besar dalam berbagi kesejahteraan.

Nilai Ekonomi Panjang dan Efek Berganda

Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Ngurah Wirrawan, menegaskan bahwa makna ibadah kurban sesungguhnya terletak pada nilai manfaat jangka panjang. Menurutnya, ibadah kurban adalah instrumen pemerataan kesejahteraan yang sangat efektif, karena daging hewan kurban yang didistribusikan akan melahirkan rantai ekonomi yang panjang—mulai dari peternak, pengolah, pedagang eceran, hingga akhirnya dinikmati oleh masyarakat luas sebagai sumber gizi dan penghematan belanja rumah tangga.

“Fenomena ini sejalan dengan strategi Danareksa selaku penggerak kawasan industri: manfaatnya tidak berhenti sesaat, melainkan menjadi lokomotif yang menarik seluruh mata rantai perekonomian rakyat agar terus bergerak maju dan berkelanjutan,” ungkap Ngurah.

Sementara itu, Direktur PT Kawasan Industri Medan (KIM), Daly Mulyana, menilai momen Idul Adha memiliki makna filosofis yang mendalam. “Hari raya ini mengandung pesan ketulusan, kepedulian, dan semangat berbagi sesama yang menjadi landasan kuat bagi kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya.

Kolaborasi Strategis Sesuai Prinsip Syariah dan Berkelanjutan

Program ini merupakan wujud nyata kemitraan strategis antara Danareksa dan BAZNAS dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan nomor 1 tentang pengentasan kemiskinan dan nomor 2 tentang ketahanan pangan, yang selaras dengan visi pembangunan nasional Asta Cita.

Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi BAZNAS RI, Syarifuddin, mengapresiasi konsistensi kontribusi Holding Danareksa yang telah berlangsung sejak tahun 2018. Ia menyebut kerja sama ini sebagai model kemitraan ideal antara dunia usaha dan lembaga pengelola zakat nasional.

“Kami memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kurban ini berjalan sesuai prinsip 3A: Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Semua hewan kurban telah lolos uji kesehatan ketat dan memenuhi kaidah syariat Islam. Dengan pendekatan yang transparan dan profesional, kami ingin memastikan manfaatnya tersalurkan secara adil dan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” tegas Syarifuddin.

Daly Mulyana menambahkan makna mendalam dari tradisi ini: “Idul Adha mengajarkan kita tentang ketulusan memberi dan keberanian berbagi. Kurban menjadi pengingat bahwa keberhasilan kami akan semakin bermakna jika kami juga mampu menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan.”

Melalui program ini, Danareksa dan seluruh anak perusahaannya menegaskan peran strategis BUMN tidak hanya sebagai penggerak perekonomian nasional, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, khususnya bagi mereka yang berada di sekitar lingkungan operasional perusahaan.